Pemprov dan Polda Sumsel Bentuk Satgas : Langkah Tegas Atasi Illegal Drilling di Musi Banyuasin !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 23 Jul 2024 - 07:01

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (kiri), Elen Setiadi menerima kunjungan Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rachmad Wibowo untuk membentuk satgas illegal drilling-Foto : Dokumen Palpos-

"Lingkungan hidup sangat rusak bahkan berlumpur minyak sampai ke lutut. Kerusakan lingkungannya luar biasa," tutupnya.

Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menambahkan bahwa Pemprov Sumsel akan terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan illegal drilling ini.

"Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat Sumsel," ujarnya.

Selain pembentukan Satgas, Pemprov Sumsel juga berencana untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya illegal drilling dan pentingnya menjaga lingkungan.

Elen Setiadi berharap bahwa dengan adanya Satgas dan dukungan dari berbagai pihak, masalah illegal drilling di Kabupaten Muba dapat diatasi dengan lebih efektif.

"Ke depan, kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi jangka panjang, termasuk alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada illegal drilling," jelas Elen.

Pembentukan Satgas Pencegahan Illegal Drilling di Kabupaten Muba diharapkan dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam menanggulangi permasalahan ini.

Dengan koordinasi yang baik antara Pemprov, Polda, dan instansi terkait lainnya, diharapkan tidak hanya menekan aktivitas illegal drilling, tetapi juga memberikan solusi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak.

"Ini adalah upaya bersama untuk menciptakan Sumsel yang lebih aman, bersih, dan sejahtera. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan dan mengikuti aturan yang ada demi kebaikan bersama," pungkas Elen Setiadi.***

pemprov dan polda sumsel bentuk satgas : langkah tegas atasi illegal drilling di musi banyuasin !                            palembang, koranpalpos.com - penjabat (pj) gubernur sumatera selatan (sumsel), elen setiadi, s.h., m.s., mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi (pemprov) sumsel bersama polda sumsel berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus.
tujuannya untuk mencegah dan menertibkan praktik pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) yang marak terjadi di kabupaten musi banyuasin (muba).
rencana tersebut diungkapkannya usai melakukan pertemuan dengan kapolda sumsel irjen pol. a. rachmad wibowo, di kantor gubernur, senin (22/7/2024) sore.
baca juga:airlangga puji pertumbuhan ekonomi sumsel : tetap solid dengan inflasi yang terjaga !
baca juga:airlangga sebut kekeringan dan fluktuasi harga komoditas tantangan sumsel ke depan
menurut elen, dirinya sudah bertemu dengan kapolda sumsel untuk membahas beberapa hal terkait kondisi lapangan illegal drilling yang terjadi di kabupaten muba.
"teknisnya nanti akan kami bahas dengan melibatkan instansi terkait. nanti bahkan ada usulan juga dari kita untuk membentuk satgas. teknisnya nanti kapolda yang akan siapkan dan kita akan undang kementerian dan lembaga (kl) teknis termasuk pusat, insya allah hari rabu," tegas elen.
kapolda sumsel, irjen pol. a. rachmad wibowo, mengatakan bahwa kedatangannya ke pemprov ini untuk melaporkan situasi illegal drilling khususnya di sungai dawas, kecamatan sungai lilin, yang sampai hari ini telah menyebabkan lima korban meninggal dunia.
baca juga:dokumen hps bocor, k-maki sumsel : ini perbuatan melawan hukum !
baca juga:menko airlangga pimpin apel siaga karhutla di sumsel : sampaikan 10 arahan presiden !
lokasi tersebut mengalami ledakan pada 21 juni lalu, diikuti oleh kematian dua orang pada tanggal 27, dan kembali ditemukan korban meninggal dunia pada tanggal 28.
polda bersama pemprov sumsel, beserta stakeholder dan skk migas, tengah berupaya melokalisir daerah tersebut, menetralisir, dan membersihkan minyak-minyak yang tumpah untuk mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan.
namun, pada dini hari tanggal 21 juli, sekelompok masyarakat kembali memasuki lokasi dan membuka pipa yang telah ditutup oleh skk migas, yang menyebabkan ledakan lagi.
baca juga:elen setiadi bersama melza elen duta bapak dan bunda asuh stunting sumsel
baca juga:gubernur sumsel lantik edward chandra jadi pj. sekda
"terkait banyak kegiatan dan instansi yang dibutuhkan dalam penanganan illegal drilling ini, maka akan dibentuk satgas," jelas kapolda.
rencana rapat koordinasi akan dilakukan pada rabu (24/7/2024) dengan mengundang pemerintah pusat dari kementerian esdm, lingkungan hidup, untuk bersama-sama membentuk satgas pencegahan illegal drilling dari hulu sampai ke hilir.
penanganan di sungai dawas saat ini telah mengamankan satu orang. kapolda juga menjelaskan bahwa polri telah membuat perimeter dan pemkab telah membantu dengan ekskavator untuk mencegah masyarakat masuk ke lokasi berbahaya tersebut.
baca juga:golkar keluarkan sk dukung paslon maju pilkada di 10 provinsi : sumsel belum !
baca juga:6 tahun lrt sumsel, tumbuh sebagai transportasi modern yang membangun budaya kembali ke angkutan umum
"saya juga sudah perintahkan jajaran dari polres muba dan polairud untuk menutup jalur air agar masyarakat tidak bisa masuk karena ini daerah yang sangat berbahaya," tegasnya.
kapolda mengakui bahwa ada sejumlah kendala dalam penanganan illegal drilling di muba, salah satunya adalah faktor ekonomi.
banyak masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian sehingga memilih illegal drilling sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"adanya permintaan, adanya disparitas harga yang tinggi, dan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah melalui illegal drilling," jelasnya.
lokasi illegal drilling yang jauh dan sulit dijangkau menjadi kendala tersendiri dalam penanganan illegal drilling.
selain itu, dalam menjalankan operasi, kapolda mengaku membutuhkan personel, biaya yang besar, dan peralatan seperti ekskavator serta buldozer.
hal inilah yang juga dilaporkan ke gubernur.
illegal drilling tidak hanya berisiko bagi keselamatan masyarakat yang terlibat, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan.
menurut kapolda, legalisasi jauh dari harapan karena kondisi lingkungan hidup yang tidak terawat.
"lingkungan hidup sangat rusak bahkan berlumpur minyak sampai ke lutut. kerusakan lingkungannya luar biasa," tutupnya.
pj gubernur sumsel, elen setiadi, menambahkan bahwa pemprov sumsel akan terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan illegal drilling ini.
"kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat sumsel," ujarnya.
selain pembentukan satgas, pemprov sumsel juga berencana untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya illegal drilling dan pentingnya menjaga lingkungan.
elen setiadi berharap bahwa dengan adanya satgas dan dukungan dari berbagai pihak, masalah illegal drilling di kabupaten muba dapat diatasi dengan lebih efektif.
"ke depan, kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi jangka panjang, termasuk alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada illegal drilling," jelas elen.
pembentukan satgas pencegahan illegal drilling di kabupaten muba diharapkan dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam menanggulangi permasalahan ini.
dengan koordinasi yang baik antara pemprov, polda, dan instansi terkait lainnya, diharapkan tidak hanya menekan aktivitas illegal drilling, tetapi juga memberikan solusi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak.
"ini adalah upaya bersama untuk menciptakan sumsel yang lebih aman, bersih, dan sejahtera. kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan dan mengikuti aturan yang ada demi kebaikan bersama," pungkas elen setiadi.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan