logo

Minggu, 12 Jul 2026

Network
Persatuan Ahli Farmasi Indonesia
#rifqinizamy karsayuda
DPR Lakukan Terobosan Legislasi Awali Revisi Pemilu
DPR Lakukan Terobosan Legislasi Awali Revisi Pemilu
POLITIK
1 bulan
Potong Gaji Pejabat Tingkatkan Kepekaan Krisis
Potong Gaji Pejabat Tingkatkan Kepekaan Krisis
POLITIK
3 bulan
Kasus Jet Pribadi KPU Harus Jadi Pelajaran Berharga
Kasus Jet Pribadi KPU Harus Jadi Pelajaran Berharga
POLITIK
8 bulan
Ketua Komisi II DPR: Kasus Pati Tidak Harus Berujung Pemakzulan, Bupati Masih Punya Waktu Perbaiki Kebijakan !
Ketua Komisi II DPR: Kasus Pati Tidak Harus Berujung Pemakzulan, Bupati Masih Punya Waktu Perbaiki Kebijakan !
POLITIK
11 bulan
Rakernas I di Makassar, NasDem Pasang Target Masuk Tiga Besar Pemilu 2029
Rakernas I di Makassar, NasDem Pasang Target Masuk Tiga Besar Pemilu 2029
POLITIK
11 bulan
Targetkan Masuk Tiga Besar dalam Pemilu 2029
Targetkan Masuk Tiga Besar dalam Pemilu 2029
POLITIK
11 bulan
RUU BUMD Segera Diserahkan ke DPR, 70 Persen BUMD Tak Sehat Jadi Sorotan
RUU BUMD Segera Diserahkan ke DPR, 70 Persen BUMD Tak Sehat Jadi Sorotan
POLITIK
11 bulan
Komisi II DPR : Perlu Ada Standar Biaya
Komisi II DPR : Perlu Ada Standar Biaya
POLITIK
1 tahun
DPR Ancam Tahan Dana Transfer
DPR Ancam Tahan Dana Transfer
POLITIK
1 tahun
Minta Kemendagri Buat Peraturan
Minta Kemendagri Buat Peraturan
POLITIK
1 tahun
Kabar Gembira : Pembentukan DOB Tunggu Pengesahan Dua Peraturan Pemerintah !
Kabar Gembira : Pembentukan DOB Tunggu Pengesahan Dua Peraturan Pemerintah !
POLITIK
1 tahun
RUU ASN Dibahas di Komisi II DPR Atas Penugasan Baleg
RUU ASN Dibahas di Komisi II DPR Atas Penugasan Baleg
POLITIK
1 tahun
RUU ASN Didorong untuk Atasi Masalah Ketidaknetralan ASN di Pilkada
RUU ASN Didorong untuk Atasi Masalah Ketidaknetralan ASN di Pilkada
POLITIK
1 tahun
Tekankan Penegakan Hukum Pertanahan
Tekankan Penegakan Hukum Pertanahan
POLITIK
1 tahun
Komisi II DPR Akan Bahas Ketentuan Jumlah Capres Akibat Putusan MK
Komisi II DPR Akan Bahas Ketentuan Jumlah Capres Akibat Putusan MK
RAKYAT MEMILIH
1 tahun
Pelantikan Kepala Daerah Terpilih pada Pilkada 2024 Diundur Maret 2025
Pelantikan Kepala Daerah Terpilih pada Pilkada 2024 Diundur Maret 2025
RAKYAT MEMILIH
1 tahun
Pilihan