Kategori ini mencakup berbagai bentuk kekayaan selain properti dan kendaraan, seperti perhiasan, karya seni, dan aset lainnya.
Heri Amalindo dan Iskandar memiliki harta bergerak lainnya yang bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
4. Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas menunjukkan likuiditas dan kemampuan finansial jangka pendek.
Heri Amalindo memiliki kas dan setara kas yang sangat tinggi, mencapai hampir Rp22 miliar, yang mencerminkan likuiditas yang kuat.
5. Hutang
Hutang merupakan komponen penting dalam menghitung kekayaan bersih.
Devi Suhartoni memiliki hutang sebesar Rp7,1 miliar, yang mengurangi total kekayaan bersihnya.
Sebaliknya, Iskandar tidak memiliki hutang, sehingga seluruh kekayaannya bersih tanpa beban kewajiban finansial.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah alat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di kalangan pejabat publik.
Data dari kepala daerah di Sumatera Selatan menunjukkan variasi yang besar dalam kekayaan mereka, dengan beberapa pejabat memiliki kekayaan yang sangat besar.
Faktor-faktor seperti investasi di properti, kepemilikan kendaraan mewah, dan aset likuid menunjukkan bagaimana kepala daerah mengelola kekayaan mereka.
Sementara beberapa kepala daerah memiliki hutang yang signifikan, yang lain memiliki kekayaan bersih yang besar tanpa kewajiban finansial.
Melalui LHKPN, publik dapat mengawasi dan memastikan bahwa pejabat publik tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi.
Transparansi dalam laporan kekayaan ini juga membantu mencegah korupsi dan mempromosikan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.***