“Kita akan pastikan BUMD dikelola profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” tambah Bupati.
Selain itu, Pemkab Muba juga berkomitmen mengoptimalkan tata kelola keuangan dan aset daerah agar lebih transparan, efisien, dan produktif.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal jangka panjang dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
BACA JUGA:10 Kelurahan dan Desa di OKU Terendam Banjir
BACA JUGA:Sumsel Catat Sejarah Baru, PORNAS XVII KORPRI 2025 Jadi yang Terbesar Sepanjang Sejarah
Sementara itu, Plt Kepala BPKAD Muba Ariyanto SE MSi turut menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat meninjau kembali mekanisme pembagian DBH secara lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Pemerintah pusat perlu memperhatikan celah fiskal daerah seperti Muba. Keadilan fiskal penting agar daerah mampu melanjutkan pembangunan dan mewujudkan visi misi kepala daerah,” kata Ariyanto.
Ia menambahkan, kolaborasi antardaerah di Sumatera Selatan juga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal. Sinergi antar kabupaten dan kota diharapkan mampu memperkuat basis pendapatan, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pengelolaan aset.