Selain itu, Irman mengingatkan pemerintah pusat untuk tetap menjaga keadilan fiskal di tengah kondisi anggaran yang tertekan.
Pemda yang selama ini sangat bergantung pada TKD memerlukan perhatian khusus agar pembangunan di daerah tidak terhambat dan masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penurunan TKD dalam RAPBN 2026 disebabkan oleh peralihan anggaran ke belanja pemerintah pusat. Dalam RAPBN 2026, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, turun 24,8 persen dibanding proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
BACA JUGA:Tradisi Baru, Presiden Prabowo Bacakan Teks Proklamasi pada HUT ke-80 RI
BACA JUGA:Perlu Dukung Modernisasi Penggilingan Beras
“Kalau TKD mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar,” jelas Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8).
Sri Mulyani menekankan bahwa belanja pemerintah pusat di daerah mencakup program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi dan non-energi, hingga ketahanan pangan melalui lumbung pangan dan cadangan pangan oleh Bulog. Total alokasi belanja pusat yang langsung menyentuh masyarakat mencapai Rp1.376,9 triliun dalam RAPBN 2026.
Dengan situasi ini, Irman Gusman berharap penurunan TKD tidak hanya dilihat sebagai hambatan, tetapi sebagai momentum bagi pemda untuk lebih mandiri dalam mengelola potensi daerah sehingga pembangunan tetap berkelanjutan tanpa membebani masyarakat. (ant)