PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menegaskan pentingnya kekompakan dan sinergi antarinstansi dalam menangani kebakaran hutan, kebun, dan lahan (Karhutla) di wilayah Sumsel.
Pernyataan itu disampaikan saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol dan Kepala BNPB RI Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Griya Agung, Palembang, Selasa (29/7).
Rapat ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel, serta para anggota satuan tugas Karhutla baik dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga relawan lingkungan.
Sebelum pelaksanaan rakor, rombongan melakukan peninjauan udara untuk memantau sejumlah titik rawan kebakaran. Dari pemantauan tersebut, ditemukan satu titik api di kawasan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim.
BACA JUGA:Temukan 2.315 Pelanggaran Lalu lintas
BACA JUGA:Program Beasiswa TUNAS, PTPN I Alokasikan Rp 1,53 M untuk Kuliah Gratis
“Tadi kami lihat langsung dari udara, memang ada satu titik api di Sungai Rotan. Tapi kita patut bersyukur, karena satgas darat sudah standby dan langsung melakukan pemadaman,” ujar Wagub Cik Ujang.
Ia menekankan bahwa koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan penanganan Karhutla. Melalui Rakor ini, ia berharap kerja bersama antarinstansi bisa semakin solid.
“Forkopimda, satgas, dan masyarakat harus bekerja kompak. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam menghadapi Karhutla. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol dalam arahannya menyampaikan peran kementeriannya dalam pengendalian Karhutla, khususnya dari aspek kebijakan lingkungan dan penegakan hukum.
“Kementerian bertugas mengoordinasikan aspek pencegahan, penindakan, serta pemulihan lingkungan. Kami juga mengevaluasi strategi yang telah diterapkan dalam penanganan Karhutla,” ujarnya.
BACA JUGA:Jemput Bola Jalankan Program Pos Bantuan Hukum
BACA JUGA:Sediakan Layanan Laporan Penanganan Kekerasan Anak
Ia meminta aparat penegak hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian, turut mendukung upaya penegakan hukum lingkungan bagi para pelaku pembakaran hutan.
Selain itu, ia mendorong peningkatan kampanye publik, salah satunya melalui pemasangan spanduk di wilayah rawan kebakaran.