Menurutnya, keberhasilan program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah eksekutif, tetapi juga memerlukan dukungan legislatif dan partisipasi aktif masyarakat sipil.
Fraksi Partai Golkar dalam pandangannya menyoroti pentingnya integrasi RPJMD dengan agenda nasional dan aspirasi masyarakat akar rumput.
Hal ini, menurut Cik Ujang, telah menjadi perhatian utama dalam penyusunan RPJMD agar dokumen tersebut tidak lepas dari konteks lokal maupun nasional.
BACA JUGA:BPBD OKU Siapkan Program Bantuan Air Bersih Selama Kemarau
Monitoring dan Evaluasi Berkala
Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD, Cik Ujang menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi berkala akan dilakukan, serta indikator kinerja utama telah disusun secara sistematis dan terukur. Ini akan menjadi landasan bagi evaluasi kinerja perangkat daerah setiap tahunnya.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, juga disepakati pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas lebih lanjut tiga Raperda, termasuk RPJMD 2025–2029.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Drs. H. Edward Candra, M.H., serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menunjukkan keseriusan Pemprov dalam menyusun dokumen strategis ini sebagai pedoman kerja yang konkret dan terarah.
Dengan disahkannya RPJMD 2025–2029 nantinya, Pemprov Sumsel berharap masyarakat akan merasakan dampak langsung dari setiap program pembangunan, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik.