“Anggaran daerah tidak terganggu secara signifikan. Jadi, silakan saja jika ingin adakan rapat di hotel dan restoran. Tapi tetap gunakan perasaan. Jangan buat 10 kali rapat kalau cukup 3-4 kali,” imbau Tito, mengingatkan pentingnya efisiensi dan efektivitas kegiatan.
Langkah Mendagri ini dinilai sebagai strategi konkrit untuk mempercepat pemulihan ekonomi lokal pasca-pandemi dan memperkuat perputaran ekonomi di daerah.
Hotel dan restoran merupakan sektor yang padat karya, artinya membuka lapangan pekerjaan secara luas dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA:Keakraban Prabowo dan Megawati sebagai Cermin Kenegarawanan
BACA JUGA:PDIP: Koruptor hingga Perusak Lingkungan Bukan Pancasilais
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dalam menggelar kegiatan yang produktif dan berdampak ekonomi, terutama bagi pelaku usaha yang selama ini mengalami keterpurukan.
“Targetkan hotel dan restoran yang mulai sepi atau hampir kolaps. Gelar kegiatan di sana agar mereka bisa tetap hidup dan mempekerjakan masyarakat,” kata Tito.
Respons Positif dari Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha
BACA JUGA:Jadi Momentum Refleksi Peran Jaga Persatuan
BACA JUGA:71% Warga Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran Prabowo
Sejumlah kepala daerah dan pelaku industri pariwisata menyambut baik pernyataan Mendagri tersebut.
Mereka menilai kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap sektor usaha yang sempat terabaikan akibat ketatnya aturan efisiensi anggaran.
Di sisi lain, pelaku industri hotel dan restoran berharap kebijakan ini segera diikuti dengan regulasi teknis yang jelas agar pelaksanaannya di lapangan tidak menimbulkan keraguan di kalangan pejabat daerah. (ant)