Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat juga digencarkan, terutama kepada warga yang masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, yang menjadi salah satu pemicu utama karhutla.
BACA JUGA:Mayarakat Menanti Aksi Pemkot Palembang : Tertibkan Kabel Utilitas Semrawut !
BACA JUGA:Upaya Membasmi Premanisme
“Edukasi sangat penting. Kami minta seluruh kepala desa dan camat di daerah rawan karhutla agar aktif melakukan pendekatan kepada warganya. Jangan ada pembukaan lahan dengan cara membakar, karena akan merugikan semua pihak dan bisa berujung pidana,” tegas BPBD.
Sedangkan, Manggala Agni sebagai garda terdepan dalam penanggulangan karhutla telah menyiapkan personel serta peralatan pendukung, mulai dari pompa air portabel, selang panjang, hingga drone pemantau.
Mereka juga telah mulai melakukan pemetaan area yang kering dan rawan terbakar, serta berkoordinasi dengan satgas udara jika sewaktu-waktu dibutuhkan helikopter water bombing.
Musim pancaroba yang tengah berlangsung kini menjadi masa krusial untuk mencegah meluasnya bencana karhutla.
Pemerintah Provinsi Sumsel mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan, melaporkan titik api, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
Terkait kesiapan peralatan, BPBD Sumsel mengajukan sebanyak 10 unit helikopter kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk siaga bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Tahun 2025.
Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman di Palembang, Rabu, mengatakan pihaknya mengajukan sebanyak 10 unit helikopter, dengan rincian delapan unit helikopter digunakan untuk pembom air (waterbombing), dan dua unit lainnya digunakan untuk patroli.
"Berdasarkan analisa kebutuhan untuk pengajuan helikopter untuk siaga karhutla pada Tahun 2025 ini delapan helikopter untuk waterbombing, serta dua unit helikopter untuk patroli banyak. Jadi totalnya 10 unit helikopter yang diajukan ke BNBP," katanya.
Ia menjelaskan pengajuan helikopter siaga karhutla kepada BNPB itu baru dapat dilakukan, setelah Pemerintah Provinsi Sumsel menetapkan status siaga darurat karhutla.
Syarat agar Sumsel dapat menetapkan status siaga darurat karhutla, dua daerah di Sumsel harus terlebih dahulu menetapkan status siaga darurat karhutla.
"Kami baru dapat melakukan pengajuan helikopter untuk siaga karhutla, setelah Pemerintah Provinsi Sumsel menetapkan status siaga darurat karhutla," jelasnya.
Sudirman menjelaskan jumlah helikopter yang diajukan itu bisa bertambah ataupun berkurang tergantung dengan kondisi cuaca dan disposisi dari Kepala BNPB RI.
"Jumlah pengajuan helikopter ini bisa bertambah atau berkurang tergantung dengan kondisi cuaca dan disposisi Kepala BNPB," kata dia.