KORANPALPOS.COM - Untuk menjaga kerukunan umat beragama kondusif.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.
Acara yang berlangsung di Kantor Kejari Muara Enim, dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen Anjasra Karya SH MH, selaku Wakil Ketua PAKEM Kabupaten Muara Enim.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai unsur, antara lain Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ketua Muhammadiyah, Kasat Intel Polres Muara Enim, Babinsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kadispora Muara Enim, Kesbangpol, Danramil Muara Enim, BIN Daerah Muara Enim, GP Ansor Muara Enim dan PCNU.
BACA JUGA:Masyarakat Minta Pemkab Muaraenim Tidak Perpanjang Izin Dispensasi PT DBU
BACA JUGA:Jelang Lebaran : Edison Cek Ketersediaan dan Harga Sembako !
Kajari Muara Enim Rudi Iskandar SH MH melalui Kasi Intelijen Anjasra Karya SH MH, menjelaskan PAKEM merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung yang diadakan empat kali dalam setahun.
"Tujuannya untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di Muara Enim," jelas Anjasra.
Anjasra menegaskan bahwa, pengawasan ini tidak hanya sebagai bentuk pemantauan, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Muara Enim.
“Adanya pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehidupan beragama dan kepercayaan di Kabupaten Muara Enim tetap kondusif serta sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
BACA JUGA:Ingat ! Larangan Truk Barang Melintas Berlaku Selama Mudik Lebaran
BACA JUGA:Muba Targetkan Tri Sukses : Sukses Tuan Rumah, Penyelenggaraan dan Prestasi !
Pembentukan tim PAKEM sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI serta Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-019/A/JA/09/2015 mengenai Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat.
Dalam sesi diskusi, Kepala BIN Daerah Kabupaten Muara Enim menyampaikan bahwa saat ini tidak ada aliran kepercayaan atau keagamaan yang menonjol atau berpotensi menimbulkan konflik.
"Namun, seluruh pihak tetap harus bekerja sama dalam mendapatkan informasi yang lebih akurat," ujarnya.