KORANPALPOS.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna mengantisipasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas.
"Keterbatasan APBD pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya anggaran untuk kegiatan pengawasan PSU sehingga perlu dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan," kata Bagja saat rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan bahwa penyelenggaraan pilkada dialokasikan menggunakan dana hibah melalui APBD, dan sisa dana hibah yang tidak dikembalikan wajib dikembalikan ke kas daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah penetapan calon kepala daerah terpilih.
BACA JUGA:Tak Bahas Sukhoi Su-35 secara Khusus dengan Delegasi Rusia
BACA JUGA:Komitmen Dukung Kebijakan Prorakyat Presiden Prabowo
"Namun ketika suatu bawaslu kabupaten/kota diputuskan untuk menyelenggarakan PSU, maka bawaslu provinsi diamanatkan untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan PSU tersebut sampai tahapan berakhir," kata dia.
Untuk Bawaslu sendiri, menurut dia, saat ini telah melaksanakan kebijakan dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, di mana anggaran Bawaslu diblokir hampir 50 persen. Sehingga bawaslu provinsi tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pengawasan PSU di kabupaten/kota.
Menurut dia, hal itu menjadi persoalan terkait pembentukan Sentra Gakkumdu di tingkat provinsi. Karena bawaslu provinsi wajib mengembalikan sisa dana hibah ke kas daerah, sehingga pengawasan PSU tidak terdapat ketersediaan.
BACA JUGA:Ubah Lahan Tidur Jadi Area Pertanian
BACA JUGA:Pertemuan Tertutup di Istana Merdeka
"Jadi ini jadi persoalan juga, misalnya Banjarbaru, sudah dikembalikan dananya, untuk pengawasan oleh Bawaslu, pengaktifan Sentra Gakkumdu agak menjadi permasalahan," kata dia.
Berdasarkan laman resmi MK, dari 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 yang diperiksa secara lanjut, MK mengabulkan sebanyak 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima sebanyak 5 perkara. (ant)