Kirab ini juga diharapkan menjadi simbol dari keterbukaan, kebersamaan, serta tekad dalam membangun daerahnya masing-masing.
BACA JUGA:Bupati OKUT Terpilih Ikuti Tes Kesehatan
BACA JUGA:PAN Siap Dukung Prabowo Keempat Kalinya di Pilpres 2029
Presiden Prabowo juga dijadwalkan memberikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik.
Dalam pidatonya, Presiden akan menekankan pentingnya kepemimpinan yang inovatif, transparan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin daerah.
"Presiden akan memberikan arahan strategis kepada kepala daerah mengenai program-program prioritas yang harus dijalankan di wilayah masing-masing. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta penguatan ekonomi daerah," kata Yusuf.
Selain menghadiri pelantikan, para kepala daerah terpilih juga akan menjalani sesi pembekalan khusus di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21 hingga 28 Februari 2025.
Pembekalan ini diikuti oleh 503 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih, bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan mereka sebelum resmi menjalankan tugas.
Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, pembekalan ini dirancang agar para kepala daerah memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan, strategi pembangunan daerah, serta pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat.
"Pembekalan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan pemimpin daerah yang tidak hanya memiliki visi pembangunan yang jelas, tetapi juga memiliki kapasitas eksekusi yang baik. Para kepala daerah akan mendapatkan materi dari berbagai pakar, termasuk akademisi, ekonom, dan pejabat senior pemerintahan," jelas Bima Arya.
Dengan dilantiknya para kepala daerah ini, tantangan baru juga muncul bagi pemerintah pusat dalam memastikan bahwa seluruh program pembangunan daerah dapat berjalan secara selaras dengan agenda nasional.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana kepala daerah dapat menerjemahkan visi pembangunan Presiden Prabowo ke dalam kebijakan dan program di tingkat daerah.
Pemerintah berharap bahwa kepala daerah yang baru dilantik dapat membawa perubahan nyata di daerah masing-masing, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memastikan pelayanan publik yang lebih baik.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala daerah secara berkala.
Mekanisme penilaian akan dilakukan melalui indikator-indikator utama, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, serta capaian dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
"Kami akan memantau kinerja kepala daerah secara ketat. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sesuai dengan visi pembangunan nasional," kata Tito.