RESES tahap III yang berlangsung sejak 15-22 Oktober 2023, dimanfaatkan wakil rakyat di DPRD Sumsel asal Dapil VII, Hj Sumiati, SH, MM untuk turun ke desa-desa di wilayah Dapil VII, guna mendengar dan menampung keluhan warga.
Ada enam desa di Kabupaten Lahat yang dikunjungi Sumiati selama sepekan masa reses pada 15 hingga 22 Oktober 2023.
Yakni Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Desa Penandingan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Desa Gunung Ayu Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Desa Genting Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan, dan Desa Paduraksa Kecamatan Kikim Timur.
BACA JUGA:Reses Tahap III, Syamsul Serap Aspirasi Warga Muaraenim, Prabumulih dan PALI
Pada setiap pertemuan dihadiri camat setempat, para lurah, para kades, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga sekitar.
Hasilnya, sangat banyak aspirasi disampaikan warga.
Dijumpai usai reses, Sumiati mengatakan, ada banyak keluhan dan aspirasi warga yang berhasil diserap, salah satunya soal pembuatan dokumen kependudukan.
Di mana warga desa meminta proses pembuatan KK, KTP, dan akte kelahiran, diminta untuk dipermudah.
BACA JUGA:Serap Aspirasi, Herman Ong Turun ke Desa dan Kelurahan
“Jadi warga desa itu minta pembuatan KK, KTP itu tidak harus ke Kabupaten Lahat karena membebani rakyat untuk waktu dan biayanya,” ujar Sumiati.
Selanjutnya aspirasi lain yang diserap politisi PDI Perjuangan ini berupa permohonan pembangunan jalan lingkar dan jembatan dari simpang 3 PUMU sampai Desa Gunung Ayu,
Warga juga minta pembangunan jembatan air pangi yang menghubungkan desa Pandan Arang ke desa Beringin Janggut, Kota Mandiri Terpadu (KTM), Keban Jaya, serta area persawahan dan perkebunan warga, minta dipermudah untuk mendapatkan pupuk, bibit, dan racun, serta mohon bantuan alsintan untuk Desa Pandan Arang.
BACA JUGA:Dapil I DPRD Sumsel Reses di LRT, Bahas Penyetopan 10 Koridor Feeder
Kemudian warga pun minta bantuan sumur bor di Desa Pandan Arang dan Desa Paduraksa, bantuan kelanjutan bangunan masjid di Desa Paduraksa Simpang Monyet, pembangunan jalan alternatif Lubuk Kute ke Seranggo, minta bantuan sarana dan prasarana majelis taklim, minta pembangunan jalan usaha tani di Desa Paduraksa, serta minta kelanjutan pembangunan jalan lintas utara exstran lintas kabupaten yang sudah dibangun kabupaten pada anggaran 2024.
Selain itu, warga juga mempertanyakan pekerjaan pengeboran oleh perusahaan pengembang panas bumi, PT Hitay Energy, di lahan warga yang dilakukan tanpa izin.