SPPG Layani 1,5 Juta Penerima Manfaat MBG Per Hari

KORANPALPOS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatera Selatan terbukti memberikan dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Hingga Desember 2025, sebanyak 500 SPPG telah beroperasi dan melayani sekitar 1,5 juta penerima manfaat setiap hari.

Capaian tersebut menjadikan Sumsel sebagai provinsi dengan sasaran Program MBG terbesar di wilayah Sumatera, sebagaimana disampaikan Kepala BPS Sumsel Moh. Wahyu Yulianto dalam Rapat Koordinasi Daerah Evaluasi Monev MBG Tahap II Tahun 2025 di Palembang.

Yulianto menjelaskan bahwa dampak ekonomi Program MBG sangat signifikan. Sektor industri makanan dan minuman tumbuh 9,6 persen, jasa angkutan meningkat 9,1 persen, perdagangan besar dan eceran naik 10,3 persen, serta penyediaan makan-minum tumbuh hingga 12,6 persen.

BACA JUGA:PMI Tambah 100 Kantong Stok Darah

BACA JUGA:Fasilitas Publik Ramah Difabel Peringatan Hari Disabilitas Internasional

Program MBG juga mendorong keterlibatan aktif UMKM dalam rantai pasok pangan, sekaligus meningkatkan konsumsi masyarakat yang berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah.

Secara makro, indikator ekonomi Sumsel terus menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2025 mencapai 5,2 persen, inflasi terkendali di angka 2,91 persen, dan tingkat pengangguran serta kemiskinan terus menurun.

Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari penggunaan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Ia menilai data menjadi pijakan utama dalam menetapkan arah pembangunan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Gubernur juga meminta BPS kabupaten/kota untuk terus aktif berkomunikasi dengan para kepala daerah guna meningkatkan literasi data di tingkat pengambil kebijakan.

BACA JUGA:Sumsel Tuntaskan Misi Kemanusiaan di Aceh Tamiang

BACA JUGA:Pemkot Palembang Tegaskan Batas Akhir Pengumuman RUP APBD 2026

Menurutnya, rendahnya literasi data dapat menyebabkan kesalahan persepsi dalam menilai keberhasilan pembangunan, termasuk dalam memahami indikator kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.