Kejari Muara Enim Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi PMI

Reporter: Fahrozi |

Editor: Maryati |

Selasa , 09 Dec 2025 - 21:13

DITAHAN : Kejari Muara Enim, menetapkan dan penahanan tersangka WDA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Palang Merah Indonesia (PMI) 2022-2024. -Foto : Fahrozi-

MUARA ENIM, KORANPALPOS.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim, secara resmi melakukan penetapan dan penahanan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Palang Merah Indonesia (PMI) 2022-2024.

Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Muara Enim, menetapkan Bendahara Unit Donor Darah (UDD) PMI Muara Enim berinisial WDA sebagai tersangka dalam perkara ini.

Hal itu disampaikan Kajari Muara Enim Zulfahmi SH MH didampingi Kasi Intelijen Arsitha Agustian SH MH dan Kasi Pidsus Krisdiyanto SH MH, dalam Siaran Pers di Kantor Kejari Muara Enim, Selasa 9 Desember 2025.

Adapun perkara dugaan tipikor Pengelolaan BPPD pada PMI Muara Enim 2022-2024 ini telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor: PRINT-03.h/L.6.15/Fd 1/10/2025 tanggal 19 November 2025.

Kajari Muara Enim Zulfahmi, menyampaikan bahwa UDD PMI Muara Enim memperoleh pendapatan dan biaya Pengganti BPPD sebagaimana diatur besaran dan peruntukannya dalam SE Kemenkes RI No. HK/Menkes/31/1/2014 dan SK PP PMI Nomor: 017/KEP/PP PM/2014 sebesar Rp360 ribu per kantong darah.

"Berdasarkan rekening koran UDD PMI Muara Enim ditemukan pengeluaran tahun 2024 sebesar Rp2,48 miliar, namun dalam laporan pertanggungjawaban hanya sebesar Rp1,95 miliar," ujarnya.

kejari muara enim tetapkan tersangka dugaan korupsi pmi                             
muara enim, koranpalpos.com - kejaksaan negeri (kejari) muara enim, secara resmi melakukan penetapan dan penahanan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan biaya pengganti pengolahan darah (bppd) pada palang merah indonesia (pmi) 2022-2024.
 
tim penyidik tindak pidana khusus kejari muara enim, menetapkan bendahara unit donor darah (udd) pmi muara enim berinisial wda sebagai tersangka dalam perkara ini.
 
hal itu disampaikan kajari muara enim zulfahmi sh mh didampingi kasi intelijen arsitha agustian sh mh dan kasi pidsus krisdiyanto sh mh, dalam siaran pers di kantor kejari muara enim, selasa 9 desember 2025.
baca juga:muba wujudkan kota yang seimbang dengan rdtr, pedoman untuk masa depan muba 
baca juga:5.143 rumah tangga segera terhubung energi bersih
 
adapun perkara dugaan tipikor pengelolaan bppd pada pmi muara enim 2022-2024 ini telah dilakukan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan negeri muara enim nomor: print-03.h/l.6.15/fd 1/10/2025 tanggal 19 november 2025.
 
kajari muara enim zulfahmi, menyampaikan bahwa udd pmi muara enim memperoleh pendapatan dan biaya pengganti bppd sebagaimana diatur besaran dan peruntukannya dalam se kemenkes ri no. hk/menkes/31/1/2014 dan sk pp pmi nomor: 017/kep/pp pm/2014 sebesar rp360 ribu per kantong darah. 
 
"berdasarkan rekening koran udd pmi muara enim ditemukan pengeluaran tahun 2024 sebesar rp2,48 miliar, namun dalam laporan pertanggungjawaban hanya sebesar rp1,95 miliar," ujarnya.
baca juga:tanggapi kasus perundungan: bupati muratara unggah pesan melalui medsos, ini isinya!
baca juga:harkodia 2025, kejati sumsel tegas berantas korupsi sampai ke akar-akarnya.
 
kajari menjelaskan, modus tersangka wda melakukan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan bppd pmi muara enim 2022-2024.
 
"tersangka membuat sendiri 5 kwitansi palsu dalam pencairan yaitu pembelian kantong darah, menambahkan angka 1 dalam melakukan pencairan atas 2 invoice sehingga terjadi penambahan nominal pencairan sebesar rp100 juta pada masing-masing invoice dari yang seharusnya dan melakukan mark-up harga dalam pembelanjaan snack dan blanko udd," jelasnya.
 
lanjut kajari, tersangka menggunakan uang yang dicairkan dan rekening bppd yang seharusnya untuk biaya kalibrasi, kantong darah dan reagen namun dipakai untuk kepentingan pribadi tersangka.
baca juga:produksi migas naik signifikan, phr zona 4 diganjar apresiasi skk migas
baca juga:peringati hakordia 2025, pemkot prabumulih perkuat sinergi basmi korupsi
 
"tersangka juga tidak melakukan pengelolaan keuangan udd pmi muara enim secara transparan, tertib, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2018 tentang kepalangmerahan," bebernya.
 
berdasarkan hasil perhitungan badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi sumatera selatan, perbuatan tersangka wda mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar rp477.809.672.
 
atas perbuatannya, tersangka wda dikenakan pasal primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat 1 huruf b uu ri no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan uu ri no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu ri no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:peringati hari anti korupsi sedunia: kejari lubuklinggau gandeng jurnalis untuk edukasi publik dan perkuat 
baca juga:perkembangan kondisi perekonomian berpengaruh terhadap abpd oku tahun 2026
 
selain itu, subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b uu ri no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan uu ri no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu ri no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. "ancaman hukumannya pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun," ujar kajari.
 
kajari memastikan dari hasil penyidikan sementara, alat bukti yang ada dan keterangan saksi, tersangka melakukan perbuatannya sendiri. "tapi tentu tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan keterlibatan tersangka lainnya," pungkasnya.
 
selanjutnya, guna percepatan dalam proses penanganan perkara, dilakukan penahanan terhadap tersangka wda di lapas kelas iib muara enim selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 9 desember s.d. 28 desember 2025.
 
penahanan terhadap tersangka wda ini dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penyidikan kepala kejaksaan negeri muara enim nomor: print-06/l.6.15/fd.1/12/2025.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 12 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan