Konvensi demikian itu, jika dibudayakan, bisa menjadi salah satu cara pendemokratisasian partai-partai politik untuk menghindari intervensi subjektif yang menghambat munculnya kader-kader terbaik dalam organisasi parpol.
Sebab jika penyelenggara negara dihasilkan oleh parpol, maka sistem penyaringan kader terbaik perlu dilakukan secara objektif.
Rakyat tidak menginginkan partai politik yang didukungnya hanya dikangkangi oleh figur-figur tertentu saja.
Sebab bangsa besar ini tidak kekurangan tokoh. Pintu peluang untuk itu perlu dibuka lebar, agar anak-anak bangsa yang berprestasi dan berpotensi besar bisa berkontribusi bagi kejayaan negara dan bangsa ini.
Hal lain yang menonjol menuju 100 hari kepemimpinan Prabowo adalah sikap politik luar negerinya yang semakin tegas dan proaktif.
Ini perlu didukung dan diterjemahkan secara tepat oleh Kementerian Luar Negeri. Di Shangri-La Dialog, KTT APEC, dan KTT G20, Prabowo mengemukakan gagasan-gagasan berani tentang kondisi dunia yang membutuhkan stabilitas untuk memperluas kerja sama, serta kondisi nyata bangsa kita di bidang sosial-ekonomi, termasuk kemiskinan yang masih menjadi masalah.
Ia juga menggugah para pemimpin dunia Islam di KTT D8 untuk berhenti bertikai, dan mengupayakan perdamaian di tengah konflik Israel-Palestina yang masih menyayat hati.
Sebab suara dunia Islam tidak akan didengar apabila masih terjadi pertikaian di antara para pemimpin sesama negara berpenduduk Muslim.
Bahkan, di dunia yang multipolar ini, perang yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Ukraina, tentu mempengaruhi arus investasi dan perdagangan kita.
Sikap politik luar negeri presiden yang berani dan proaktif itu perlu didukung oleh kondisi di dalam negeri sendiri.
Sebab suara Indonesia pun tidak akan didengar di luar apabila kondisi dalam negeri sendiri tidak mendukung, termasuk di bidang penegakan hukum dan keadilan serta hak-hak asasi manusia.
Di bidang ekonomi, misalnya, arus investasi asing dan ekspansi usaha oleh pemodal dalam negeri sangat ditentukan oleh kepastian hukum yang membentuk kepercayaan investor.
Maka upaya Prabowo untuk menegakkan hukum, termasuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghentikan oligarki di segala bidang, perlu didukung sepenuhnya.
Kita berharap bahwa rakyat akan memberikan nilai baik untuk kinerja presiden dan kabinetnya dalam 100 hari kerja, serta terus memberikan nilai positif kepada pemerintah dalam lima tahun ke depan.
Kuncinya adalah presiden perlu menjadi acuan leader-manager untuk memimpin perubahan dan Kabinet Merah-Putih harus mampu menerjemahkan gagasan-gagasan presiden ke dalam hasil kerja nyata yang bisa dilihat oleh rakyat, supaya tidak muncul guyonan seakan-akan kita hanya "omon-omon saja". (ant)
*)Penulis : Irman Gusman adalah Ketua DPD RI periode 2009-2016, senator asal Sumatera Barat, 2024-2029