KPK Kian Tak Berdaya

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 06 May 2025 - 20:45

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.-Foto : Disway-

PEMBERANTASAN korupsi kembali mendapat hantaman telak. Kali ini datang dari produk legislasi terbaru: Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) Nomor 1 Tahun 2025.

Aturan ini memuat sejumlah pasal kontroversial yang secara eksplisit meminggirkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi dan menindak dugaan korupsi di tubuh BUMN.

Sorotan tajam publik tertuju pada Pasal 3X Ayat (1) yang menyatakan, “Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.” Sementara itu, Pasal 9G berbunyi, “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.”

Sekilas mungkin tampak teknis.

Namun secara substansi, dua pasal ini membawa dampak besar dan mengkhawatirkan: mereka mengeluarkan para petinggi dan pegawai BUMN dari lingkup “penyelenggara negara”.

Padahal, status inilah yang selama ini menjadi landasan hukum bagi KPK untuk memiliki yurisdiksi menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi di perusahaan pelat merah.

Dengan kata lain, UU ini berpotensi menyunat langsung kewenangan KPK, membuat lembaga antirasuah itu lumpuh dalam mengusut praktik korupsi di salah satu sektor strategis negara: BUMN.

Selama ini, banyak kasus korupsi kakap melibatkan pejabat BUMN: dari suap proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, hingga permainan saham dan laporan keuangan.

KPK berkali-kali membuktikan taringnya dalam membongkar praktik busuk tersebut. Dengan ketentuan baru ini, ruang gerak KPK menjadi sangat terbatas.

Jika direksi dan komisaris BUMN tak lagi dianggap penyelenggara negara, maka secara hukum KPK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa mereka.

kpk kian tak berdaya                            pemberantasan korupsi kembali mendapat hantaman telak. kali ini datang dari produk legislasi terbaru: undang-undang badan usaha milik negara (uu bumn) nomor 1 tahun 2025.
aturan ini memuat sejumlah pasal kontroversial yang secara eksplisit meminggirkan peran komisi pemberantasan korupsi (kpk) dalam mengawasi dan menindak dugaan korupsi di tubuh bumn.
sorotan tajam publik tertuju pada pasal 3x ayat (1) yang menyatakan, “organ dan pegawai badan bukan merupakan penyelenggara negara.” sementara itu, pasal 9g berbunyi, “anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas bumn bukan merupakan penyelenggara negara.”
sekilas mungkin tampak teknis.
baca juga:pencegahan dini dan edukasi masyarakat
baca juga:harus diiringi kontribusi fan etos kerja nyata
namun secara substansi, dua pasal ini membawa dampak besar dan mengkhawatirkan: mereka mengeluarkan para petinggi dan pegawai bumn dari lingkup “penyelenggara negara”.
padahal, status inilah yang selama ini menjadi landasan hukum bagi kpk untuk memiliki yurisdiksi menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi di perusahaan pelat merah.
dengan kata lain, uu ini berpotensi menyunat langsung kewenangan kpk, membuat lembaga antirasuah itu lumpuh dalam mengusut praktik korupsi di salah satu sektor strategis negara: bumn.
selama ini, banyak kasus korupsi kakap melibatkan pejabat bumn: dari suap proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, hingga permainan saham dan laporan keuangan.
baca juga:peran guru sebagai mentor dan orang tua
baca juga:diharapkan sukses dulang prestasi 
kpk berkali-kali membuktikan taringnya dalam membongkar praktik busuk tersebut. dengan ketentuan baru ini, ruang gerak kpk menjadi sangat terbatas.
jika direksi dan komisaris bumn tak lagi dianggap penyelenggara negara, maka secara hukum kpk tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa mereka.
artinya, kpk hanya bisa melihat dari jauh dan selebihnya diserahkan ke aparat penegak hukum umum, yang selama ini justru dinilai lebih rentan terhadap intervensi.
langkah legislasi ini dinilai sebagai bagian dari tren sistematis pelemahan kpk yang telah berlangsung sejak revisi uu kpk pada 2019.
kini, dengan mengeluarkan aktor-aktor strategis seperti direksi bumn dari radar kpk, pemberantasan korupsi semakin kehilangan giginya.
lembaga antikorupsi independen ini seakan hanya dijadikan etalase simbolik, bukan lagi institusi yang efektif.
tak heran, publik pun mulai mempertanyakan: masih relevankah keberadaan kpk di tengah tumpukan aturan yang justru membonsainya?
pertanyaan ini menggema di ruang-ruang diskusi publik. jika kpk tak lagi bisa menyentuh bumn  yang mengelola triliunan rupiah dana negara dan bersinggungan langsung dengan kekuasaan maka lembaga ini tinggal nama.
terkait pasal pasal 3x ayat (1) pasal 9g dalam uu bumn tersebut, tentu ini  mencabut dasar hukum bagi kpk untuk melakukan penindakan, karena berdasarkan uu kpk, lembaga antirasuah hanya bisa menangani kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara.
mengacu pada pasal 1 ayat (2) uu nomor 19 tahun 2019 tentang kpk, penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, atau pejabat lain yang berkaitan langsung dengan tugas penyelenggaraan negara.
dengan demikian, status hukum direksi dan komisaris bumn saat ini di luar jangkauan kpk, kecuali melibatkan jabatan publik lainnya.
menanggapi hal ini, juru bicara kpk, tessa mahardhika sugiarto, menyatakan lembaganya akan mengkaji secara mendalam dampak substansi uu bumn terhadap kewenangan penindakan kpk.
“perlu ada kajian, baik itu dari biro hukum maupun dari kedeputian penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di kpk,” ujarnya. 
tessa juga menekankan bahwa langkah kajian dilakukan dalam rangka menjaga keselarasan dengan komitmen pemerintah, khususnya presiden prabowo subianto, yang ingin menekan kebocoran anggaran dan memperkuat tata kelola bumn.
ia menambahkan, meskipun kpk adalah pelaksana undang-undang, lembaga ini juga memiliki fungsi untuk memberi masukan terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai berpotensi mengganggu efektivitas pemberantasan korupsi.
disisi lain, penerapan 2 padal dalam uu bumn tersebut, warga sumatera selatan (sumsel) ikut bersuara .
dimana warga sumsel menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap disahkannya undang-undang badan usaha milik negara (uu bumn) nomor 1 tahun 2025, yang dinilai melemahkan peran komisi pemberantasan korupsi (kpk) dalam mengawasi potensi praktik korupsi di tubuh bumn.
sejumlah warga yang ditemui, menyayangkan pasal-pasal kontroversial dalam uu tersebut, khususnya pasal 3x ayat (1) dan pasal 9g, yang menyatakan bahwa direksi, komisaris, dan pegawai bumn bukan merupakan penyelenggara negara.
“ini sangat mengecewakan,” ujar ardi, seorang pegawai swasta di palembang, selasa (6/5). “bumn itu mengelola uang rakyat, dan seharusnya diawasi secara ketat, termasuk oleh kpk.
kalau mereka dikecualikan, siapa yang bisa jamin tidak ada penyelewengan," ujarnya penuh tanya. senada disampaikan oleh nuraini.
warga ogan ilir  mengaku, khawatir jika perubahan aturan ini akan membuat ruang korupsi makin terbuka lebar.
“kita sering dengar ada pejabat bumn yang kena ott karena main proyek. kalau sekarang kpk tidak bisa lagi bertindak, saya khawatir dana negara bisa bocor ke mana-mana,” ujarnya.
sementara itu, kalangan mahasiswa  menyebut pengesahan uu ini sebagai bentuk mundurnya semangat pemberantasan korupsi di indonesia.
“sejak revisi uu kpk 2019, publik sudah curiga. sekarang dengan uu bumn ini, kesannya seperti ada perlindungan khusus untuk elite-elite bumn. ini mencederai prinsip demokrasi,” kata randa, salah seorang mahasiswa salah satu ptn di palembang.
tak hanya mengkritik, sejumlah warga juga menyuarakan harapan agar pemerintah dan dpr segera meninjau ulang pasal-pasal yang dinilai melemahkan pengawasan tersebut.
“kalau perlu, mahkamah konstitusi harus turun tangan,” ucap aisyah, warga prabumulih. “ saya berharap, ada penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih," harapnya.
sementara itu, pengamat sosial dan politik sumatera selatan, hamidi, s.ip, mengkritik keras disahkannya undang-undang badan usaha milik negara (uu bumn) nomor 1 tahun 2025 yang dianggap melemahkan peran komisi pemberantasan korupsi (kpk) dalam mengawasi praktik korupsi di lingkungan bumn.
menurut hamidi, sejumlah pasal dalam uu tersebut, seperti pasal 3x ayat (1) dan pasal 9g, jelas-jelas mengeluarkan pejabat bumn dari kategori “penyelenggara negara”.
hal ini, kata dia, merupakan pukulan telak bagi sistem pengawasan dan penegakan hukum yang selama ini diperjuangkan oleh kpk.
“ini bukan hanya soal pasal administratif. ini menyangkut pelepasan tanggung jawab publik dari individu yang mengelola uang rakyat. direksi dan komisaris bumn mengelola dana triliunan rupiah. jika mereka tidak bisa lagi dijangkau kpk, maka kita sedang membuka jalan bagi korupsi berjemaah,” tegas hamidi, selasa (6/5).
hamidi menilai uu ini sebagai bagian dari rangkaian pelemahan sistematis terhadap lembaga antirasuah yang sudah dimulai sejak revisi uu kpk pada 2019.
ia menilai, negara justru sedang menciptakan zona nyaman bagi elite tertentu untuk terbebas dari pengawasan ketat.
“yang dirugikan bukan kpk, tapi rakyat. karena rakyatlah yang selama ini menjadi korban dari kebocoran anggaran, manipulasi proyek, dan kegagalan tata kelola bumn akibat korupsi,” ujar dosen ilmu politik di salah satu perguruan tinggi di palembang ini.
lebih lanjut, hamidi menyampaikan kekhawatiran bahwa ketentuan ini akan memperlemah akuntabilitas bumn yang selama ini kerap menjadi sumber skandal besar.
“apakah kita sudah lupa dengan kasus jiwasraya, asabri, atau proyek-proyek fiktif yang merugikan negara triliunan rupiah? banyak dari kasus itu dibongkar oleh kpk. sekarang, bayangkan jika kpk tak bisa lagi masuk ke ranah itu,” tambahnya.
hamidi juga mengajak masyarakat sipil, akademisi, hingga mahasiswa di sumsel dan daerah lain untuk tidak diam dan terus bersuara menolak regulasi yang melemahkan pengawasan publik.
“harus ada judicial review ke mahkamah konstitusi. kita tidak boleh biarkan uu ini jadi celah impunitas. ini adalah ujian besar bagi demokrasi dan keadilan di indonesia,” tutup hamidi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 7 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan