Luhut Bantah Prabowo Tegur Panglima TNI Terkait Mutasi Letjen Kunto

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Senin , 05 May 2025 - 21:45

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat meninjau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Cibubur.-Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, angkat bicara soal polemik mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sempat mencuat ke publik dan dikaitkan dengan dinamika politik menjelang pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Luhut menepis isu yang menyebut Presiden Prabowo menegur Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto atas mutasi Letjen Kunto.

Ia menegaskan, tidak ada teguran apalagi intervensi politik di balik rotasi jabatan strategis di tubuh TNI.

“Enggak ada, saya tahu itu,” ujar Luhut kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

Luhut juga membantah spekulasi bahwa mutasi tersebut berkaitan dengan pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam forum itu, nama Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yang merupakan ayah Letjen Kunto, turut tercantum sebagai salah satu penandatangan.

“Enggak ada gitu-gituan (unsur politis). Mutasi atau revisi seperti itu bisa saja terjadi. Itu hal yang biasa dalam sistem militer, enggak ada hal yang aneh-aneh kok,” tambah Luhut.

Pernyataan Luhut menjadi respons atas munculnya spekulasi bahwa mutasi Letjen Kunto dari posisi strategis sebagai Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD, seperti tercantum dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 pada 29 April 2025, dipicu oleh dinamika politik di tubuh purnawirawan militer.

Namun, keputusan mutasi tersebut hanya bertahan sehari. Pada 30 April 2025, Panglima TNI mengeluarkan SK baru Nomor Kep/554.a/IV/2025 yang mengembalikan posisi Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I.

Hal inilah yang memicu spekulasi publik tentang kemungkinan adanya tekanan politik terhadap keputusan militer.

luhut bantah prabowo tegur panglima tni terkait mutasi letjen kunto                             koranpalpos.com - menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi ri, jenderal tni (purn) luhut binsar pandjaitan, angkat bicara soal polemik mutasi letjen tni kunto arief wibowo yang sempat mencuat ke publik dan dikaitkan dengan dinamika politik menjelang pemerintahan baru presiden terpilih prabowo subianto.
luhut menepis isu yang menyebut presiden prabowo menegur panglima tni jenderal tni agus subiyanto atas mutasi letjen kunto.
ia menegaskan, tidak ada teguran apalagi intervensi politik di balik rotasi jabatan strategis di tubuh tni.
“enggak ada, saya tahu itu,” ujar luhut kepada wartawan saat ditemui di kompleks istana kepresidenan, jakarta, senin (5/5).
baca juga:hasan nasbi terlihat ikuti sidang kabinet 
baca juga:targetkan penyusunan ruu pprt rampung tahun ini
luhut juga membantah spekulasi bahwa mutasi tersebut berkaitan dengan pernyataan sikap forum purnawirawan prajurit tni yang mengusulkan pemakzulan terhadap wakil presiden gibran rakabuming raka.
dalam forum itu, nama jenderal tni (purn) try sutrisno, yang merupakan ayah letjen kunto, turut tercantum sebagai salah satu penandatangan.
“enggak ada gitu-gituan (unsur politis). mutasi atau revisi seperti itu bisa saja terjadi. itu hal yang biasa dalam sistem militer, enggak ada hal yang aneh-aneh kok,” tambah luhut.
pernyataan luhut menjadi respons atas munculnya spekulasi bahwa mutasi letjen kunto dari posisi strategis sebagai pangkogabwilhan i menjadi staf khusus ksad, seperti tercantum dalam sk panglima tni nomor kep/554/iv/2025 pada 29 april 2025, dipicu oleh dinamika politik di tubuh purnawirawan militer.
baca juga:perkuat perlindungan pers lewat mou dengan lpsk
baca juga:usul pembatasan gugatan hasil pilkada 
namun, keputusan mutasi tersebut hanya bertahan sehari. pada 30 april 2025, panglima tni mengeluarkan sk baru nomor kep/554.a/iv/2025 yang mengembalikan posisi letjen kunto sebagai pangkogabwilhan i.
hal inilah yang memicu spekulasi publik tentang kemungkinan adanya tekanan politik terhadap keputusan militer.
terkait munculnya pernyataan sikap dari forum purnawirawan tni, luhut juga menyampaikan pesannya secara tegas.
ia mengingatkan bahwa situasi global saat ini membutuhkan stabilitas nasional, dan setiap pihak—termasuk para purnawirawan—harus turut menjaga kondusivitas politik dalam negeri.
baca juga:presiden prabowo undang pm anwar ibrahim 
baca juga:perjuangkan hak perempuan di parlemen dan bisnis
“kita itu harus kompak. sekarang ini situasi dunia lagi susah, jangan tambah ribut-ribut. kita harus fokus mendukung pemerintahan dengan baik,” katanya.
sebagai salah satu tokoh senior tni dan orang kepercayaan presiden jokowi, luhut menilai sikap purnawirawan seharusnya bersifat mendukung, bukan menciptakan ketegangan politik baru.
ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan menghadapi tantangan ke depan, termasuk transisi pemerintahan menuju era kepemimpinan prabowo-gibran.
forum purnawirawan sebelumnya merilis delapan poin pernyataan sikap, yang antara lain menyatakan dukungan terhadap program asta cita prabowo, kecuali pembangunan ibu kota nusantara (ikn), dan mengusulkan penggantian wakil presiden gibran rakabuming raka oleh mpr ri.
pernyataan itu ditandatangani sejumlah tokoh purnawirawan bintang empat dari tiga matra tni.
kembali soal mutasi letjen kunto, sejumlah pengamat menyatakan bahwa keputusan mutasi dan revisinya dalam waktu singkat memang tidak lazim, namun tidak serta merta berarti intervensi politik.
luhut mempertegas hal ini dengan menyatakan bahwa dalam lingkungan militer, perubahan sk bisa terjadi karena banyak faktor, termasuk pertimbangan kebutuhan organisasi atau pembaruan data administratif.
“ini hanya urusan internal tni, dan bukan bahan spekulasi publik. jangan semua hal dikait-kaitkan dengan politik,” ujar sumber dari lingkungan istana yang enggan disebut namanya.
dengan klarifikasi yang disampaikan luhut, diharapkan polemik seputar mutasi letjen kunto tidak lagi berkembang menjadi isu liar yang memicu ketegangan politik.
pemerintah menegaskan fokusnya pada kelancaran transisi kekuasaan dan stabilitas nasional jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada oktober 2025 mendatang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 6 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan