Dia juga menambahkan bahwa penurunan biaya haji akan diupayakan dari berbagai komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
“Komponen penerbangan merupakan yang tertinggi, dengan rata-rata mencapai 35-40 persen dari total biaya haji. Selain itu, biaya lain juga akan dirasionalisasi untuk mendapatkan angka ideal yang tidak memberatkan jamaah,” katanya.
Syafii menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan.
BACA JUGA:MKD tak Temukan Cak Imin Langgar Aturan Pelaksanaan Timwas Haji DPR
BACA JUGA:Harus Berbenah Layanan, agar Penerbangan Haji yang Lebih Baik Lagi
Peninjauan ulang terhadap manajemen biaya dilakukan untuk memastikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jamaah tetap optimal.
Kemenag juga sedang menyelesaikan kontrak untuk fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Fasilitas ini meliputi tenda dan berbagai kebutuhan lain bagi jamaah selama pelaksanaan haji.
“Kontrak di Armuzna harus segera diselesaikan sesuai kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Jika tidak, kita akan kalah cepat dengan negara lain, dan tentunya ini tidak kami inginkan,” ujar Syafii.
Untuk mendukung kelancaran persiapan tersebut, Kemenag akan meminta persetujuan DPR RI terkait penggunaan uang muka BPIH.
“Jamaah harus mendapatkan lokasi dan fasilitas yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kami bersama DPR RI akan membahas solusi mengenai hal tersebut,” katanya.
Kepastian Kuota Haji 2025
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa kuota haji 2025 masih mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Menurutnya, keputusan terkait tambahan kuota baru akan dibahas dalam rapat dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi pada 13 Januari mendatang.
“Kepastian kuota masih sama seperti tahun sebelumnya, sesuai mekanisme OKI. Tambahan kuota akan dipertimbangkan hanya jika kesiapan layanan sudah benar-benar matang,” ujar Nasaruddin.
Dia juga menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan ketertiban dan kualitas pelaksanaan haji.