Dukungan yang dimaksud tidak hanya berupa fasilitas dan pelatihan, tetapi juga perlindungan hukum dan psikologis untuk mengurangi tekanan yang mereka hadapi.
Pengunduran diri massal ini memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat dan pemerhati pemilu.
Beberapa pihak menilai hal ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan dan kondisi kerja para penyelenggara pemilu.
"Ini adalah alarm bagi semua pihak. Kita harus memastikan bahwa penyelenggara pemilu di tingkat akar rumput mendapatkan dukungan yang layak," kata seorang pemerhati pemilu di Sumatera Selatan.
Di sisi lain, ada pula yang khawatir bahwa pengunduran diri ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi proses pemilu di wilayah tersebut.
KPU OKU Selatan tetap optimis bahwa kasus ini dapat diselesaikan dengan baik.
Dengan koordinasi yang intensif dan langkah-langkah mitigasi yang tepat, diharapkan tidak ada dampak besar terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 di OKU Selatan.
"Kami berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tahapan pemilu. Kasus ini menjadi pelajaran bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan," kata Nopi.
Mundurnya 65 anggota badan ad hoc di OKU Selatan menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dalam mempersiapkan Pilkada 2024.
Meski demikian, dengan penyelidikan yang mendalam dan upaya mitigasi yang tepat, KPU yakin dapat mengatasi kendala ini tanpa mengganggu tahapan pemilu yang telah direncanakan.
Penting bagi semua pihak untuk mengambil pelajaran dari kasus ini, terutama dalam hal meningkatkan perhatian dan dukungan kepada para penyelenggara pemilu.
Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar, jujur, dan adil.