Bima Arya juga menyebutkan pentingnya transparansi dalam proses penanganan aduan. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui perkembangan kasus yang mereka laporkan, sehingga kepercayaan terhadap sistem pengawasan Pilkada dapat terus terjaga.
BACA JUGA:Ngesti-Amin Diunggulkan, Ridho Yahya: Kita tidak Berpuas Diri !
Pelanggaran netralitas ASN terus menjadi isu utama dalam setiap proses pemilu di Indonesia. Pada Pilkada 2024, laporan terkait netralitas ASN yang masuk ke Desk Pilkada mencapai 54 aduan.
“Masalah netralitas ASN ini memerlukan perhatian khusus karena ASN seharusnya menjadi contoh dalam menjaga independensi dan profesionalitas. Kami akan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan untuk memastikan ASN tidak berpihak pada salah satu kandidat,” ungkap Bima Arya.
Kemendagri juga telah menginstruksikan setiap kepala daerah untuk mengawasi netralitas ASN di wilayah masing-masing. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu mendapat sorotan dalam laporan yang diterima Desk Pilkada. Aduan terkait Bawaslu mencakup berbagai hal, mulai dari kinerja pengawasan hingga dugaan keberpihakan dalam penanganan kasus.
BACA JUGA:PKB Minta Publik Ikut Kawal RUU Berdampak Luas bagi Masyarakat
BACA JUGA:Jelang Pilkada, KPU Muba Sosialisasikan Penggunaan Surat Suara di Lapas Sekayu
“Desk Pilkada berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan Bawaslu untuk memastikan bahwa setiap laporan terkait pengawasan pemilu dapat ditangani dengan baik,” kata Bima.
Selain itu, Kemendagri terus mendorong Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, terutama menjelang hari pemungutan suara. Patroli pengawasan di daerah-daerah rawan pelanggaran menjadi salah satu langkah yang harus diperkuat.
Untuk mendukung efektivitas Desk Pilkada, Kemendagri memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem hotline dan platform digital lainnya.
Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara cepat dan mudah, bahkan dari daerah-daerah terpencil.
BACA JUGA:Pj Bupati Banyuasin : Bawaslu Harus Terus Berperan Aktif Untuk Pilkada Damai, Aman, dan Bersih
BACA JUGA:Bawaslu OKU Timur Minta Kades Jaga Netralitas Selama Pilkada 2024
“Pemanfaatan teknologi menjadi solusi bagi tantangan geografis Indonesia yang luas. Dengan sistem ini, laporan dari masyarakat dapat segera diterima dan ditindaklanjuti,” jelas Bima Arya.