Perubahan paling signifikan terjadi pada tahun 2004 ketika Dusun IV Talang Buluh dimekarkan dan memperoleh status administratif yang lebih tinggi.
Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 049 Tahun 2004, Talang Buluh resmi menjadi Desa yang definitif, bernama Desa Talang Buluh, dan berada di bawah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.
Status Desa ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Talang Buluh untuk mengelola sumber daya wilayah dengan lebih mandiri dan memiliki anggaran yang dikelola untuk berbagai kebutuhan pembangunan desa.
Sejak terbentuknya, Desa Talang Buluh memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas.
Sebagian besar penduduk awalnya berasal dari keluarga pendatang yang bertani dan membuka lahan sebagai sumber mata pencaharian.
Komunitas ini mengandalkan kerjasama, gotong-royong, dan kebersamaan dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari, baik dalam kegiatan bercocok tanam maupun membangun infrastruktur desa.
Warisan budaya gotong-royong ini masih terus terjaga hingga saat ini.
Secara ekonomi, sebagian besar masyarakat Desa Talang Buluh bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.
Pembangunan desa sejak dulu berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan desa, fasilitas air bersih, dan penerangan.
Meskipun dihadapkan pada tantangan aksesibilitas yang cukup sulit, masyarakat berhasil membangun infrastruktur sederhana yang menunjang aktivitas ekonomi.
Seiring berjalannya waktu, dukungan dari pemerintah Kabupaten Banyuasin membantu Desa Talang Buluh berkembang secara signifikan.
Program pembangunan desa mulai mengarah pada peningkatan kualitas hidup, seperti pengadaan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta dukungan kepada para petani dan pelaku usaha mikro di wilayah ini.
Dalam hal pendidikan, misalnya, pemerintah daerah mendirikan sekolah dasar dan fasilitas pendidikan lainnya untuk memastikan anak-anak di Desa Talang Buluh mendapat akses pendidikan yang memadai.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin memainkan peran penting dalam perkembangan Desa Talang Buluh, baik dari segi administrasi pemerintahan maupun sosial budaya dan ekonomi.
Pemerintah daerah memberikan perhatian dalam pembangunan infrastruktur desa, mulai dari pembangunan jalan penghubung antar RT, perbaikan fasilitas umum, hingga penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Salah satu upaya terbaru dari pemerintah adalah peningkatan akses jalan untuk mempermudah mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian.