KORANPALPOS.COM – Menjelang Pilkada serentak yang semakin dekat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa dalam proses demokrasi ini.
Hingga saat ini, Bawaslu OKI telah menerima 15 laporan pelanggaran, mayoritas melibatkan ASN dan kepala desa yang diduga tidak menjaga netralitas.
Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona, mengatakan bahwa pihaknya secara aktif melakukan pengawasan untuk memastikan Pilkada berjalan dengan damai dan kondusif.
BACA JUGA:Tingkatkan Produksi Sapi : Ratusan Ekor Sapi di Prabumulih Kawin Suntik !
BACA JUGA:Waspada Banjir ! Camat Prabumulih Timur Imbau Masyarakat Rutin Gotong Royong
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama ASN dan kepala desa, untuk menciptakan suasana Pilkada yang sejuk dan bebas dari konflik," ujar Romi, Minggu (10/11).
Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas politik, Bawaslu OKI menyelenggarakan acara “Bawaslu OKI Bersholawat” pada Jumat malam, menghadirkan Ustadz Derry Sulaiman yang memberikan ceramah untuk mendinginkan tensi politik menjelang Pilkada.
Acara tersebut juga dihadiri oleh para camat, kepala desa, dan calon kepala daerah, yang berkomitmen untuk menjaga suasana damai di tengah masyarakat.
BACA JUGA:Peringatan Hari Pahlawan di Ogan Ilir, Sekda Ajak Masyarakat Teladani Pahlawan dan Cintai Negri
BACA JUGA:Pj Bupati OKI Ajak Masyakarat Perkuat Persatuan dengan Meneladani Nilai-Nilai Kepahlawanan
"Kami berharap kegiatan ini dapat menginspirasi masyarakat untuk menjaga kedamaian selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Mari kita edukasi masyarakat hingga tingkat desa dan biarkan mereka memilih calon pemimpin terbaik dengan bebas," ujar Romi.
Bawaslu mengingatkan ASN dan kepala desa untuk tidak tergoda oleh bantuan atau iming-iming dari pasangan calon (Paslon) yang bertarung di Pilkada 27 November mendatang.
"Kami ingin ASN dan aparatur desa menjaga integritas dan netralitasnya. Pilihan politik yang bebas dari pengaruh luar adalah cermin demokrasi yang sehat," tegas Romi.
OKI sendiri tergolong sebagai daerah dengan tingkat kerawanan sedang dalam penyelenggaraan Pilkada.
Kondisi ini memerlukan perhatian khusus agar proses Pilkada dapat berjalan lancar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu.