Ia juga menyoroti kondisi petani dan masuk dalam program unggulan diantaranya perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang sektor pertanian.
"Pembangunan pertanian harus meningkatkan kesejahteraan petani. Jika anggaran APBD mendukung, kita bisa membangun prabrik minyak sayur diri dan sawit dari petani kita sendiri dengan demikan harga sawit tinggi. Begitu juga dengan hasil bumi karet, kita bisa dirikan pabrik yang diolah menjadi aspal taupun produk jadi seperti ban sehingga harga karet ditingkat petani tetap kompetitif dipasaran," jelasnya.
BACA JUGA:Pastikan Perlindungan Jaminan Sosial untuk Ribuan Petugas KPU dan Bawaslu
BACA JUGA:Pembentukan AKD Terkesan Dihambat : SK Pimpinan DPRD OKU Sudah Keluar !
Di hadapan masyarakat tersebut Rizali, menyampaikan program unggulan Al-Shinta MUARA ENIM SMART yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pembanguan di sektor pertanian, meningkatkan kapasitas perekonomian daerah dengan mengembangkan UMKM,
ketenagakerjaan, pembangunan masjid, kesejahteraan marbot dan guru puad, pasar murah, pembangunan pesantren dan madrasah.
"Jika mendapatkan amanah dari masyarakat terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim periode 2024-2029. Impian kami menjadikan masyarakat Muara Enim Smart dengan program unggulan dapat terwujud," ungkapnya.
Juru Kampanye Al-Shinta Dr Firmansyah SH MH, menambahkan program-program visi misi Al-Shinta itu sudah dikaji yang artinya program MUARA ENIM SMART benar-benar bersentuhan dan dirasakan langsung oleh masyarakat atau MUARA ENIM SMART pro rakyat.
Selain itu, Firmansyah juga berharap, Pilkada Muara Enim berjalan aman dan kondusif. Biarkan semua perbedaan itu menjadi kekayaan dan rahmat. Meski ada perbedaan pilihan, masyarakat jangan takut akan intervensi oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang menghebuskan isu bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) akan dicabut jika tidak mendukung salah satu paslon.
Dijelaskannya, bahwa PKH itu program nasional (Pemerintah Pusat) untuk masyarakat tidak mampu. Jadi tidak ada kaitannya dengan pilkada. Siapapun yang dipilih oleh masyarakat tidak akan menghilangkan haknya atas PKH sepanjang sudah terdaftar.
"Jadi kalu ada yang mengklaim, jika tidak memilih paslon tertentu maka PKH akan dicabut, itu tidak benar. Jangan takut di
intervensi PKH akan dicabut. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah pusat dan bukan wewenang kabupaten," terang.(ozi)