Salah satu permasalahan utama di Muratara adalah aksesibilitas.
Banyak desa di wilayah ini yang masih sulit dijangkau, terutama di musim hujan ketika jalanan menjadi berlumpur dan tidak dapat dilewati kendaraan.
Selain itu, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang tersedia di kabupaten ini masih minim.
BACA JUGA:5 Perusahaan Batu Bara Terbesar di Indonesia : Salah Satuanya Berlokasi di Sumatera Selatan !
Beberapa desa bahkan tidak memiliki fasilitas puskesmas atau sekolah menengah atas, sehingga masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan dasar tersebut.
Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan di Muratara masih cukup tinggi dibandingkan kabupaten lain di Sumatera Selatan.
Hal ini diperparah dengan kurangnya infrastruktur pertanian yang memadai, padahal sebagian besar penduduk Muratara bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama.
Berdasarkan Perpres Nomor 105 Tahun 2021, strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT) memiliki empat tujuan utama:
1. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di Indonesia.
2. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di daerah tertinggal, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan program pembangunan.
4. Memastikan terlaksananya kebijakan percepatan pembangunan melalui pemantauan dan evaluasi yang ketat.
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengentaskan kabupaten tertinggal pada akhir tahun 2024.
Daerah-daerah yang telah keluar dari status tertinggal akan diberikan pembinaan selama tiga tahun untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah tersebut tetap berlanjut dan berkelanjutan.
Berikut adalah daftar 62 kabupaten tertinggal di Indonesia, yang tersebar di lima wilayah besar: Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatra.