PRABUMULIH, KORANPALPOS.COM - Suasana di depan kantor General Manager (GM) Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4 memanas saat ratusan anggota Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa.
Aksi ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap kebijakan manajemen PHR Zona 4, terutama terkait proses perekrutan tenaga kerja yang dianggap tidak transparan dan merugikan masyarakat lokal.
Aksi yang berlangsung pada Selasa, 20 Agustus 2024 ini mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Prabumulih yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops Kompol Harmianto SH.
Dalam orasinya, Ketua Umum APM Kota Prabumulih, Adi Susanto SE, menyuarakan kekecewaan mendalam atas kebijakan PHR Zona 4 yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat lokal.
BACA JUGA:Deteksi Dini Gangguan Kamtib : Intensifkan Kontrol Area Brandgang
BACA JUGA:Netralitas Pilkada Tanggung Jawab Bersama
"Tuntutan kita ada 12 poin kepada Pertamina, yang pertama kita sampaikan kepada Pertamina agar menerima karyawan dari putra putri lokal dan adat. Kalau buka secara online mana ada kesempatan putra putri lokal menjadi karyawan Pertamina," ungkap Adi Susanto dengan nada tegas.
Menurutnya, sistem perekrutan yang dilakukan secara online sangat menyulitkan bagi masyarakat lokal, khususnya warga adat, untuk mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan BUMN tersebut.
Adi Susanto juga menyoroti praktik perekrutan tenaga ahli yang telah berlangsung selama 10 tahun terakhir dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan atau memberitahukan masyarakat sekitar, yang seharusnya memiliki hak yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang beroperasi di daerah mereka.
"Kami tidak tahu ada penerimaan ahli ini yang setara dengan karyawan Pertamina di setiap fungsi di PT Pertamina," tegasnya.
BACA JUGA:Bupati Panca Wijaya Akbar Terima Tanda Penghargaan Lencana Melati
BACA JUGA:Penemuan Mayat Mis X di Bawah Jembatan Tanjung Senai Gemparkan Warga Ogan Ilir
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini telah merugikan masyarakat lokal yang sebenarnya memiliki potensi dan kemampuan untuk mengisi posisi tersebut.
Selain menyoroti masalah perekrutan tenaga kerja, APM juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait infrastruktur di Kota Prabumulih.
Adi Susanto mengkritik Pertamina yang diduga menghambat perbaikan Jalan Talang Jimar, sebuah proyek yang telah mendapatkan alokasi anggaran dari HKI namun tak bisa dilakukan karena tidak mendapatkan izin dari Pertamina.