Sebagai putri Proklamator Republik Indonesia, Soekarno, Megawati merasa memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk menjaga dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan yang diwariskan oleh ayahnya.
Dalam pidatonya, Megawati mengingatkan kembali kepada seluruh kader partai dan rakyat Indonesia akan pentingnya menjaga amanat kemerdekaan, Pancasila, dan prinsip-prinsip kebangsaan lainnya.
"Bung Karno mendirikan partai ini bukan hanya untuk menang dalam pemilu, tetapi untuk mengonsolidasikan cita-cita besar kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, cita-cita ini mulai dilupakan dan digeser oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan yang telah diperjuangkan," tegas Megawati.
BACA JUGA:PDIP : Keputusan Ahok Maju di Pilkada Jakarta Tunggu Rapat DPP
BACA JUGA:Hasto Ingin Bawa PDIP Pimpin Pergerakan Rakyat
Ia menekankan bahwa saat ini lebih dari sebelumnya, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut.
Megawati juga menyinggung bahwa saat ini banyak pihak yang mencoba memecah belah bangsa dengan berbagai cara, termasuk melalui tindakan kecurangan dalam pemilihan umum.
Megawati secara tegas mengingatkan agar tidak ada kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pilkada Serentak 2024.
Ia menekankan bahwa pemilu harus berjalan dengan jujur dan adil, tanpa ada intervensi atau manipulasi yang bisa merusak demokrasi dan memecah belah rakyat.
"TSM adalah tindakan yang sangat berbahaya karena tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga memecah belah rakyat. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Biarkan rakyat memilih dengan sukacita tanpa ada tekanan atau manipulasi," ujar Megawati.
Ia juga menyoroti pentingnya aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang, memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan baik dan hak-hak politik rakyat dijamin.
Dalam pidatonya, Megawati juga menceritakan diskusinya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md., terkait hak partai politik untuk mencalonkan kandidat dalam pemilu.
Ia menegaskan bahwa hak ini harus dihormati dan dijaga oleh semua pihak, termasuk oleh aparat penegak hukum.
"Saya pernah bertanya kepada Pak Mahfud, apakah PDIP sebagai partai politik punya hak untuk mencalonkan kandidat dalam pilkada? Jawabannya jelas, tentu saja berhak. Ini adalah bagian dari hak politik yang harus dihormati dan dijaga," kata Megawati.
Megawati berharap bahwa dengan adanya dialog tersebut, semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu dapat memahami dan menghormati hak-hak politik partai dan rakyat.
Megawati juga menyinggung soal ketidakpatuhan beberapa kader terhadap arahan dan keputusan partai.