Pj Gubernur Sumsel Didesak Pecat Plh Kadisdik dan Batalkan Pengangkatan Teddy Meilwansyah !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 19 Mar 2024 - 14:15

Pj. Gubernur Sumsel, H. Agus Fatoni didesak memecat Plh Kadisdik dan membatalkan pengangkatan Teddy Meilwansyah-Foto : Dokumen Palpos-

PALEMBANG - Gelombang protes terhadap Plh Kadisdik Sumsel, Drs Sutoko MSi, serta perubahan sistem PPDB tingkat SMA/SMK Negeri di Sumatera Selatan kembali mencuat.

Sebanyak enam elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumsel pada Senin, 18 Maret 2024.

Kelompok masyarakat yang terlibat dalam aksi ini antara lain DPW Garda Alam Pikir Indonesia, DPW PPMI, DPD GRIB Banyuasin dan PB.

FPMP, DPW MSK-Indonesia, serta Penggiat Demokrasi Macan Tutul. Mereka menuntut agar PJ Gubernur Sumsel, H Agus Fatoni, memecat Plh Kadisdik Sumsel dan membatalkan pengangkatan Teddy Meilwansyah sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

Koordinator aksi, Mukri AS, menyampaikan bahwa pendidikan, terutama di Sumatera Selatan, adalah masalah fundamental bagi bangsa.

Proses penerimaan siswa baru memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Oleh karena itu, keluhan mereka tentang sistem PPDB adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini.

Mukri juga menambahkan bahwa mereka mendesak Pemprov Sumsel untuk mengembalikan otoritas PPDB kepada kepala sekolah, tanpa campur tangan dari Dinas Pendidikan.

Mereka memberi peringatan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan melanjutkan aksi protes mereka.

Yan Coga, Ketua Garda Alam Pikir Indonesia, menekankan bahwa campur tangan Dinas Pendidikan dalam sistem PPDB dapat merusak proses tersebut.

pj gubernur sumsel didesak pecat plh kadisdik dan batalkan pengangkatan teddy meilwansyah !                            palembang - gelombang protes terhadap plh kadisdik sumsel, drs sutoko msi, serta perubahan sistem ppdb tingkat sma/smk negeri di sumatera selatan kembali mencuat.
sebanyak enam elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor gubernur sumsel pada senin, 18 maret 2024.
kelompok masyarakat yang terlibat dalam aksi ini antara lain dpw garda alam pikir indonesia, dpw ppmi, dpd grib banyuasin dan pb.
baca juga:daftar kapolda dengan masa jabatan cukup lama : salah satunya jenderal wong kito !
baca juga:pembatasan pembelian bbm, harus dipastikan tepat sasaran 
fpmp, dpw msk-indonesia, serta penggiat demokrasi macan tutul. mereka menuntut agar pj gubernur sumsel, h agus fatoni, memecat plh kadisdik sumsel dan membatalkan pengangkatan teddy meilwansyah sebagai kepala dinas pendidikan.
koordinator aksi, mukri as, menyampaikan bahwa pendidikan, terutama di sumatera selatan, adalah masalah fundamental bagi bangsa.
proses penerimaan siswa baru memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. oleh karena itu, keluhan mereka tentang sistem ppdb adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini.
baca juga:peringatan dari bmkg : potensi cuaca ekstrem masih terjadi hingga senin 
baca juga: kpk berhentikan sementara 15 pegawai terlibat pungli di rutan kpk
mukri juga menambahkan bahwa mereka mendesak pemprov sumsel untuk mengembalikan otoritas ppdb kepada kepala sekolah, tanpa campur tangan dari dinas pendidikan.
mereka memberi peringatan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan melanjutkan aksi protes mereka.
yan coga, ketua garda alam pikir indonesia, menekankan bahwa campur tangan dinas pendidikan dalam sistem ppdb dapat merusak proses tersebut.
baca juga:hawa politik pilkada sumsel mulai terasa menyengat ! 
baca juga:kpu sahkan rekapitulasi suara pemilu 2024 di 34 provinsi : prabowo menang telak di basis ganjar dan anies ! 
mereka memberi waktu seminggu kepada pj gubernur untuk menanggapi tuntutan mereka, dengan ancaman akan mengadakan aksi lagi jika tidak ada respons.
para demonstran juga menuntut pemecatan kepala sekolah smkn 4 palembang yang juga menjabat sebagai kepala sekolah sman 22 palembang.
edward candra, asisten i pemprov sumsel, yang mewakili pj gubernur agus fatoni, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh masyarakat.
baca juga:jangan rugikan sektor pendidikan 
baca juga:bmkg memperingatkan potensi hujan lebat di 20 provinsi, masyarakat diminta waspada !
mereka berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
permasalahan ini menyoroti kompleksitas dalam pengelolaan sistem pendidikan di daerah. konflik kebijakan dan penunjukan jabatan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dapat mengganggu stabilitas dan kualitas pendidikan.
oleh karena itu, perlu dialog terbuka dan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.
sebelumnya, persatuan pemangku kepentingan pendidikan (p2kp) menggelar aksi menuntut pejabat (pj) gubernur sumatera selatan (sumsel) agus fatoni agar segera memecat pelaksana harian (plh) kepala dinas pendidikan provinsi drs. sutoko, m.si dan membatalkan pengangkatan saudara tenddy meilwansyah sebagai kepala dinas pendidikan (kadisdik) sumsel.
“kami menuntut pj gubernur sumsel agar segera membatalkan dan mencabut penunjukan plh kepala dinas pendidikan drs. sutoko dan membatalkan pengangkatan saudara teddy meilwansyah sebagai kadisdik sumsel,” kata koordinator aksi, lidya cempaka, jumat (15/3/2024).
dia menilai pengangkatan dan penunjukan ini mengandung kesalahan substansi yang dilakukan dengan tipuan oleh pj gubernur sumsel.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan