Unggul Real Count KPU : Akankah Sumsel Diwakili 4 Srikandi Ini?

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 17 Feb 2024 - 16:24

Proses penghitungan suara di TPS saat pemilu 14 Februari 2024- Foto : antara-

PALEMBANG - Empat nama calon anggota DPD RI asal Sumatera Selatan (Sumsel) menduduki posisi atas dalam real count sementara di website KPU.

Satu nama diprediksi bakal tersingkir dari kursi Senayan, digantikan oleh nama baru.

Nama baru itu saat ini berada di posisi atas, mengungguli pesaing-pesaingnya.

Ratu Tenny Leriva, anak bungsu mantan Gubernur Sumsel Herman Deru meraih suara terbanyak yang diprediksi bakal sulit disalip kandidat lain.

Berdasarkan real count KPU per Jumat, 16 Februari 2024, pukul 19.00 WIB, Ratu Tenny Leriva meraih 366,684 suara atau 18,67 persen. Peringkat dua diduduki incumbent JIalyka Maharani dengan 204,396 suara (10.41 persen), disusul Amalia 187,688 (9,56 persen) dan Eva Susanti 187, 560 (9,55 persen)

Sementara total rekapitulasi 57,12 persen dari 25.985 TPS se-Sumatera Selatan.

Untuk diketahui, sebanyak 22 calon anggota DPD Perwakilan Sumatera Selatan dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal pemilih yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel bersama Bakal Calon dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel.

Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin, menjelaskan bahwa hasil rekap akhir ini, seluruhnya telah memenuhi angka minimal 3.000 dukungan dan sebaran lima puluh persen plus satu, sehingga rekap akhirnya adalah 22 bakal calon DPD telah memenuhi syarat.

Adapun 22 calon anggota DPD umsel itu yakni Abdul Aziz, Agung Wijaya, Aldina Meriamda Putri, Amaliah, Arniza Nilawati, Azzahrazade, Bursah Zarnubi, Edward Jaya, Eva Susanti, Imam Mansur, Jialyka Maharani, dan Khairul Sahri.

Kemudian M. Reza Farisyi, Mat Syuroh, Muhammad Aminuddin, Muhammad Hamdani, Ratu Tenny Leriva, Rosmala Dewi, Septiana Caroline, Sri Hartaty, Syofwatillah Mohzaib, dan Yetti Oktarina.

unggul real count kpu : akankah sumsel diwakili 4 srikandi ini?                             palembang  - empat nama calon anggota dpd ri asal sumatera selatan (sumsel) menduduki posisi atas dalam real count sementara di website kpu.
satu nama diprediksi bakal tersingkir dari kursi senayan, digantikan oleh nama baru.
nama baru itu saat ini berada di posisi atas, mengungguli pesaing-pesaingnya.
ratu tenny leriva, anak bungsu mantan gubernur sumsel herman deru meraih suara terbanyak yang diprediksi bakal sulit disalip kandidat lain.
baca juga:palembang langganan banjir, masalah tak pernah tuntas !
baca juga:gerinda mulai jalin komunikasi dengan oposisi
berdasarkan real count kpu per jumat, 16 februari 2024, pukul 19.00 wib, ratu tenny leriva meraih 366,684 suara atau 18,67 persen. peringkat dua diduduki incumbent jialyka maharani dengan 204,396 suara (10.41 persen), disusul amalia 187,688 (9,56 persen) dan eva susanti 187, 560 (9,55 persen)
sementara total rekapitulasi  57,12 persen dari 25.985 tps se-sumatera selatan.  
untuk diketahui, sebanyak 22  calon anggota  dpd perwakilan  sumatera selatan  dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal pemilih yang digelar oleh komisi pemilihan umum (kpu) sumsel bersama bakal calon dan badan pengawas pemilu (bawaslu) sumsel. 
ketua kpu sumsel, amrah muslimin, menjelaskan bahwa hasil rekap akhir ini, seluruhnya telah memenuhi angka minimal 3.000 dukungan dan sebaran lima puluh persen plus satu, sehingga rekap akhirnya adalah 22 bakal calon dpd telah memenuhi syarat. 
adapun 22  calon anggota dpd  umsel itu yakni abdul aziz, agung wijaya, aldina meriamda putri, amaliah, arniza nilawati, azzahrazade, bursah zarnubi, edward jaya, eva susanti, imam mansur, jialyka maharani, dan khairul sahri.
baca juga:deep minta publik tetap tenang tunggu hasil resmi dari kpu
baca juga:gerak cepat kendalikan inflasi daerah
kemudian m. reza farisyi, mat syuroh, muhammad aminuddin, muhammad hamdani, ratu tenny leriva, rosmala dewi, septiana caroline, sri hartaty, syofwatillah mohzaib, dan yetti oktarina. 
kehadiran  dpd dalam sistem ketatanegaraan indonesia telah memunculkan banyak harapan agar lembaga ini bisa mengubah wajah parlemen  yang selama ini dilanda krisis legitimasi masyarakat atas kinerja dpr karena kurang begitu membanggakan sebagai wakil rakyat yang hanya menjadi kepanjangan tangan kepentingan parpol daripada berpihak pada kepentingan konstituennya.
bentuk konkret dukungan rakyat terhadap dpd agar dapat membawa perubahan di parlemen dapat dilihat dari hasil survei dari berbagai lembaga yang menunjukkan keinginan kuat dari rakyat agar kewenangan dan fungsi dpd diperkuat bahkan disetarakan dengan kekuasaan dpr.
semua pihak sepakat bahwa salah satu kendala bagi dpd untuk memperjuangkan aspirasi rakyat adalah minimnya kekuasaan yang dimiliki.
baca juga:prabowo-gibran unggul versi quick count pilpres 2024 !
baca juga:hitung cepat tunjukkan pilpres 2024 berpotensi satu putaran
dari tiga fungsi yang dimiliki yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran, semuanya bersifat saran dan tidak mengikat.
tidak heran, sejak awal hal yang terus diperjuangkan oleh dpd adalah penguatan atas peran dan fungsinya.
beberapa cara telah dilakukan seperti mengajukan permohonan judicial review di mahkamah konstitusi dan mencari dukungan rakyat untuk melakukan amandemen lanjutan terhadap uud 1945.
harapan rakyat ini tentu bukan sesuatu yang mengada-ada mengingat secara teori dan praktik, sistem parlemen bikameran di mana di dalamnya ada dua lembaga (dpr dan dpd), membuktikan kualitas hasil keputusannya lebih baik ketimbang parlemen satu kamar (unicameral).
karena pengawasan terhadap pengambilan keputusan dilakukan secara berlapis (double check).
penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi di dpd harus menjadi peringatan bagi kita semua bahwa mengupayakan agar orang-orang yang duduk di dpd adalah benar-benar orang yang tepat dan memiliki komitmen dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat sebelum memberikan penguatan terhadap fungsi dan peran dpd adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar. 
karena pada akhirnya yang menentukan baik tidaknya sebuah kewenangan akan sangat ditentukan oleh siapa pemegang kewenangan tersebut.
oleh karenanya, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme dan persyaratan untuk menjadi anggota dpd penting dilakukan.
guna melakukan kontrol terhadap dpd agar tetap digaris perjuangan yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat utamanya daerah. 
maka ada dua hal yang perlu dilakukan. pertama, syarat untuk menjadi anggota dpd tidak boleh hanya bersifat administratif tetapi harus juga memuat syarat substantif seperti mutu keilmuan, pengalaman kepemimpinan, dll.
kedua, dpd harus dibebaskan dari kepentingan parpol. ketiga, harus ada mekanisme recall.
selama ini hanya anggota dpr yang bisa direcall sementara anggota dpd tidak.
jika yang berhak merecall anggota dpr adalah parpol karena ia dicalonkan melalui parpol, maka ke depan perlu dikembangkan mekanisme recall anggota dpd oleh masyarakat dimana ia berasal (dapil). 
harapannya, adanya recall ini akan menjadi system control dari masyarakat agar seluruh anggota dpd tetap berada dalam garis konstitusional.
bagaimanapun dpd adalah lembaga yang lahir dari rahim reformasi.
pembentukannya dilandasi oleh maksud yang sangat mulia yaitu membangun checks and balances di lembaga perwakilan sehingga mutu keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga ini akan semakin berkwalitas.
kehadiran dpd merupakan sesuatu yang penting, namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana keberadaannya tidak hanya sebentuk kehadiran fisik, tetapi mampu memberikan citra positif wajah parlemen. 
jika keberadaannya tidak memerikan kontribusi positif bagi pengembangan demokrasi dan kesejahteraan rakyat, maka penulis berpendapat akan lebih baik jika dpd dibubarkan karena ia hanya memboroskan anggaran negara. 
semoga 4 srikandi sumsel yang akan duduk di kursi dpd dapat membawa perubahan dan benar-benar dapat mewakili wong kito. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan