Ogah Kembalikan Fasilitas Negara, Berpotensi Terkena Sanksi Pidana

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Sabtu , 21 Oct 2023 - 17:22

DALAM menjalani tugasnya di bidang pemerintahan, para pejabat yang telah diangkat dan memiliki kewenangan khusus dalam bidangnya seringkali membutuhkan fasilitas penunjang untuk menjalankan tugas mereka.

Pemerintah daerah menyediakan fasilitas ini dalam bentuk barang milik daerah, seperti kendaraan dinas dan rumah dinas.

Penggunaan barang milik daerah, yang juga dikenal sebagai inventaris milik daerah, diatur dalam perjanjian yang mengikat para pihak.

Perjanjian ini dikenal sebagai perjanjian pinjam pakai, yang diatur dalam Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lebih khusus lagi, perjanjian pinjam pakai diatur dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam perjanjian ini, objek yang dipinjam adalah barang inventaris, dan hanya pejabat yang berwenang yang diizinkan menggunakan barang inventaris tersebut.

Perjanjian ini penting karena mengikat hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pihak pemerintah bertanggung jawab memberikan barang sesuai dengan yang disepakati kepada pejabat yang akan menggunakannya, sementara pejabat bertanggung jawab mengembalikan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Namun, dalam kasus tertentu, terdapat pejabat yang tidak memenuhi kewajibannya, yaitu mengembalikan inventaris yang dipinjamkan setelah masa jabatannya berakhir.

Hal ini dikenal sebagai wanprestasi, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pemerintah.

Pemerintah harus melakukan pengadaan ulang kendaraan dinas atau rumah dinas untuk pejabat pengganti yang akan memangku jabatan tersebut.

ogah kembalikan fasilitas negara, berpotensi terkena sanksi pidana                            dalam menjalani tugasnya di bidang pemerintahan, para pejabat yang telah diangkat dan memiliki kewenangan khusus dalam bidangnya seringkali membutuhkan fasilitas penunjang untuk menjalankan tugas mereka. 
pemerintah daerah menyediakan fasilitas ini dalam bentuk barang milik daerah, seperti kendaraan dinas dan rumah dinas.
penggunaan barang milik daerah, yang juga dikenal sebagai inventaris milik daerah, diatur dalam perjanjian yang mengikat para pihak.
baca juga:lapsus : berharap ispu kembali membaik !
perjanjian ini dikenal sebagai perjanjian pinjam pakai, yang diatur dalam pasal 1740 kitab undang-undang hukum perdata.
lebih khusus lagi, perjanjian pinjam pakai diatur dalam pasal 35 peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.
dalam perjanjian ini, objek yang dipinjam adalah barang inventaris, dan hanya pejabat yang berwenang yang diizinkan menggunakan barang inventaris tersebut.
baca juga:lapsus : butuh sinergi kerja dan inovasi
perjanjian ini penting karena mengikat hak dan kewajiban kedua belah pihak.
pihak pemerintah bertanggung jawab memberikan barang sesuai dengan yang disepakati kepada pejabat yang akan menggunakannya, sementara pejabat bertanggung jawab mengembalikan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
namun, dalam kasus tertentu, terdapat pejabat yang tidak memenuhi kewajibannya, yaitu mengembalikan inventaris yang dipinjamkan setelah masa jabatannya berakhir.
baca juga:lapsus : tetaplah beroperasi dan tambah armada
hal ini dikenal sebagai wanprestasi, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pemerintah. 
pemerintah harus melakukan pengadaan ulang kendaraan dinas atau rumah dinas untuk pejabat pengganti yang akan memangku jabatan tersebut.
hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan mantan pejabat lalai dalam mengembalikan barang inventaris adalah keinginan pribadi.
baca juga:alhamdulillah ! kota palembang diguyur hujan deras
mereka cenderung ingin mempertahankan inventaris tersebut untuk kepentingan pribadi mereka, padahal seharusnya inventaris tersebut dikembalikan kepada pemerintah setelah masa jabatan berakhir.
dalam hukum perdata, tindakan kelalaian dalam melakukan prestasi, seperti tidak mengembalikan barang inventaris sesuai dengan perjanjian, disebut sebagai wanprestasi.
para pejabat yang melakukan wanprestasi seharusnya dikenakan sanksi dan dihadapkan ke muka hakim untuk diselesaikan di pengadilan.
selama ini, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengamankan inventaris sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.
upaya tersebut mencakup langkah-langkah yang mengacu pada pasal 45, 56, dan 47 peraturan tersebut. 
selain itu, pemerintah daerah juga melakukan musyawarah agar kasus-kasus wanprestasi dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
namun, dalam beberapa kasus, pejabat yang terlambat mengembalikan barang milik daerah, seperti mobil dinas, berpotensi terkena sanksi pidana. 
 komisi pemberantasan korupsi (kpk)  menyatakan bahwa para pejabat yang terlambat mengembalikan mobil dinas mereka bisa dikenai sanksi pidana. 
kpk menekankan pentingnya mengembalikan mobil dinas dalam kondisi baik, tanpa memerlukan perbaikan yang akan menghabiskan anggaran pemerintah.
kasus mobil dinas
kasus terlambatnya pengembalian mobil dinas terjadi di berbagai daerah. sebagai contoh, di dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) jawa timur, masih terdapat 32 mobil dinas yang berstatus pinjam pakai dan belum dikembalikan hingga batas waktu yang ditentukan, padahal masa jabatan para pejabat tersebut akan segera berakhir.
pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, harus memastikan bahwa aturan terkait pinjam pakai inventaris milik daerah dipatuhi dengan ketat. 
pejabat yang telah berakhir masa jabatannya harus mengembalikan barang inventaris sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. 
sanksi pidana dapat menjadi langkah tegas untuk mencegah wanprestasi ini terjadi dan menjaga aset daerah. (*/tim)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 22 Oktober 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan