Sah ! KPU Tetapkan Syarat Usia Minimal Calon Gubernur 30 Tahun

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 02 Jul 2024 - 21:52

Ilustrasi : Pilkada Serentak 2024. -FOTO : ANTARA-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan aturan untuk memayungi proses Pilkada Serentak 2024 melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

Salah satu poin penting dalam PKPU ini adalah syarat usia minimal bagi calon gubernur dan wakil gubernur.

Pada Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, KPU mengatur bahwa calon gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun.

Sedangkan calon wakil gubernur harus berusia minimal 25 tahun, terhitung sejak dilantik sebagai pasangan calon terpilih.

"Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih," demikian bunyi lampiran PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.

Aturan ini memungkinkan bakal calon kepala daerah mendaftar meskipun usianya belum mencapai syarat minimal pada saat pendaftaran, asalkan usia mereka memenuhi syarat saat pelantikan.

PKPU ini diharapkan dapat mewadahi proses pemilihan yang adil dan transparan.

Saat ini, tahapan Pilkada 2024 sudah berjalan, dan PKPU untuk mewadahi proses pemilihan masih dalam tahap harmonisasi antara KPU dengan pemerintah dan DPR selaku pembentuk Undang-Undang (UU).

Sebelumnya, KPU menggunakan PKPU terdahulu sebagai acuan dalam proses tahapan pilkada, termasuk batas minimal usia pasangan calon saat pendaftaran.

sah ! kpu tetapkan syarat usia minimal calon gubernur 30 tahun                            palembang, koranpalpos.com - komisi pemilihan umum (kpu) ri telah menetapkan aturan untuk memayungi proses pilkada serentak 2024 melalui peraturan kpu (pkpu) nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
salah satu poin penting dalam pkpu ini adalah syarat usia minimal bagi calon gubernur dan wakil gubernur.
pada pasal 15 pkpu nomor 8 tahun 2024, kpu mengatur bahwa calon gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun.
baca juga:penyelesaian sengketa pilkada harus lebih baik dari pemilu
baca juga:peran mpr perlu diperkuat melalui amendemen uud 1945
sedangkan calon wakil gubernur harus berusia minimal 25 tahun, terhitung sejak dilantik sebagai pasangan calon terpilih.
"syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih," demikian bunyi lampiran pkpu nomor 8 tahun 2024 yang diterima antara di jakarta, selasa, 2 juli 2024.
aturan ini memungkinkan bakal calon kepala daerah mendaftar meskipun usianya belum mencapai syarat minimal pada saat pendaftaran, asalkan usia mereka memenuhi syarat saat pelantikan.
baca juga:puan : pdip pertimbangkan usung kaesang pada pilkada jateng 2024
baca juga:sandiaga uno mengaku belum dapat penugasan maju di pilkada 2024
pkpu ini diharapkan dapat mewadahi proses pemilihan yang adil dan transparan.
saat ini, tahapan pilkada 2024 sudah berjalan, dan pkpu untuk mewadahi proses pemilihan masih dalam tahap harmonisasi antara kpu dengan pemerintah dan dpr selaku pembentuk undang-undang (uu).
sebelumnya, kpu menggunakan pkpu terdahulu sebagai acuan dalam proses tahapan pilkada, termasuk batas minimal usia pasangan calon saat pendaftaran.
baca juga:cak imin : tak berniat pasangkan anies dengan sohibul 
baca juga:bawaslu ingatkan kpu agar putusan ma mengakomodir calon perseorangan
namun, batas usia ini dirumuskan kembali oleh putusan mahkamah agung (ma) nomor 24, yang sebelumnya digugat oleh partai garuda.
perubahan norma ini harus diadopsi oleh kpu karena ma mengabulkan permohonan partai garuda.
keputusan ini tertuang dalam putusan nomor 23 p/hum/2024 yang diputuskan oleh majelis hakim ma pada tanggal rabu, 29 mei 2024.
baca juga:babak akhir kasn menjelang pilkada 2024
baca juga: arus bawah lantang suarakan ingin pkb dukung hdcu di pilkada sumsel 2024 !
"mengabulkan permohonan keberatan hak uji materi dari pemohon partai garda republik indonesia (partai garuda)," demikian bunyi putusan sebagaimana yang dilansir dari laman resmi ma di jakarta, kamis.
dalam putusannya, ma menyatakan bahwa pasal 4 ayat (1) huruf d peraturan kpu ri (pkpu) nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang nomor 10 tahun 2016.
ma menyatakan bahwa pasal dalam peraturan kpu tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai "...berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih".
pasal itu sebelumnya berbunyi bahwa warga negara indonesia (wni) dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dengan memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon.
dengan dikabulkannya permohonan partai garuda, terdapat perubahan pada syarat batas minimal usia dan titik penghitungan usia calon.
menurut ma, penghitungan usia bagi calon penyelenggara negara, termasuk calon kepala daerah, harus dihitung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat setelah berakhirnya status calon tersebut sebagai calon, baik sebagai calon pendaftar, pasangan calon, maupun calon terpilih.
jika titik penghitungan usia calon kepala daerah dibatasi hanya pada saat penetapan pasangan calon, ada potensi kerugian bagi warga negara atau partai politik yang tidak dapat mencalonkan diri atau mengusung calon kepala daerah yang baru akan mencapai usia 30 tahun bagi gubernur/wakil gubernur dan 25 tahun bagi bupati/wakil bupati ketika telah melewati tahapan penetapan pasangan calon.
ma berpendapat bahwa uu nomor 10 tahun 2016 ditujukan tidak hanya untuk kpu selaku penyelenggara pemilu, tetapi juga kepada seluruh warga negara yang berhak mencalonkan dan dicalonkan.
keputusan ini memicu berbagai reaksi dari partai politik dan calon kepala daerah.
beberapa pihak menyambut baik perubahan ini karena dianggap memberikan peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan.
sementara itu, ada juga yang menilai perubahan ini sebagai tantangan baru yang harus disesuaikan dengan strategi kampanye dan pemilihan calon.
dengan diberlakukannya pkpu nomor 8 tahun 2024, kpu harus memastikan bahwa semua proses pencalonan berjalan sesuai dengan aturan baru.
sosialisasi dan pelatihan bagi para calon dan partai politik mengenai aturan baru ini juga menjadi penting agar tidak terjadi kebingungan atau kesalahan dalam proses pencalonan.
selain itu, kpu perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan dpr, untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan transparan.
keputusan ma yang mengubah batas minimal usia calon kepala daerah juga mengharuskan kpu untuk memperhatikan detail pelaksanaan aturan ini agar tidak terjadi konflik atau permasalahan hukum di kemudian hari.
penetapan syarat usia minimal 30 tahun bagi calon gubernur dan 25 tahun bagi calon wakil gubernur, bupati, dan wali kota oleh kpu melalui pkpu nomor 8 tahun 2024 adalah langkah penting dalam persiapan pilkada serentak 2024.
perubahan ini mengikuti putusan ma yang mengabulkan permohonan partai garuda dan mengubah penghitungan usia calon kepala daerah.
dengan aturan baru ini, diharapkan pilkada 2024 dapat berjalan lebih inklusif, memberikan kesempatan kepada lebih banyak calon, termasuk generasi muda, untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan.
kpu dan berbagai pihak terkait harus bekerja sama untuk memastikan pelaksanaan pilkada sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjaga integritas proses demokrasi di indonesia. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan