Butuh Konsistensi dan Ketegasan !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 03 Jun 2024 - 20:56

ASN di lingkungan Pemkot Palembang-Foto: Istimewa-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Maraknya peredaran narkoba dan obatan- obatan terlarang yang menyasar siapun dengan semua status dan golongan menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Terkait hal ini, Pemkot Palembang me-warning dan menegaskan tidak akan kompromi dalam menetapkan sanksi pemecatan terhadap aparatur sipil negara (ASN) atau PNS serta pegawai honorer di jajarannya yang terbukti terlibat penyalahgunaan dan pengedar narkoba.

"Saya ingatkan pegawai untuk menjauhi narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat-obatan berbahaya (narkoba) jika tidak ingin dipecat," kata Penjabat Wali Kota Palembang Ratu Dewa di Palembang, belum lama ini.

Menurut dia, pihaknya tidak segan memecat pegawai baik honorer maupun aparatur sipil negara yang terbukti sebagai pencandu narkoba dan terlibat dalam jaringan pengedar.

"Untuk mengingatkan seluruh pegawai jajaran Pemkot Palembang yang tersebar di 18 kecamatan kami selalu melakukan sosialisasi dan melakukan pemeriksaan urine secara acak dan mendadak," ujarnya

Sebagai upaya penertiban pegawai pencandu narkoba, pihaknya bersama tim BNN setempat gencar melakukan tes urine secara mendadak di satuan kerja dan dinas-dinas atau organisasi perangkat daerah.

Penyalahgunaan narkoba telah menyentuh semua lapisan masyarakat termasuk ASN.

Sebagai tindakan pencegahan dan penertiban pegawai yang kecanduan narkoba harus dilakukan tes urine secara mendadak.

Jika ada pegawai berstatus ASN maupun honorer terbukti menggunakan narkoba akan diberikan sanksi dengan pemberhentian atau dipecat sebagai pegawai, jelasnya.

Dalam kegiatan tes urine di beberapa satuan kerja dan dinas jajaran Pemkot Palembang dalam beberapa bulan terakhir belum ditemukan satupun pegawai yang terindikasi mengonsumsi narkoba.

butuh konsistensi dan ketegasan !                            palembang, koranpalpos.com – maraknya peredaran narkoba dan obatan- obatan terlarang yang menyasar siapun dengan semua status dan golongan menjadi perhatian pemerintah kota (pemkot) palembang. 
terkait hal ini, pemkot palembang me-warning dan menegaskan  tidak akan kompromi dalam menetapkan sanksi pemecatan terhadap aparatur sipil negara (asn) atau pns serta pegawai honorer di jajarannya yang terbukti terlibat penyalahgunaan dan pengedar narkoba.
"saya ingatkan pegawai untuk menjauhi narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat-obatan berbahaya (narkoba) jika tidak ingin dipecat," kata penjabat wali kota palembang ratu dewa di palembang, belum lama ini.
menurut dia, pihaknya tidak segan memecat pegawai baik honorer maupun aparatur sipil negara yang terbukti sebagai pencandu narkoba dan terlibat dalam jaringan pengedar.
baca juga:aktivis pro-palestina : tidak semua perusahaan lokal bebas dari afiliasi israel !
baca juga:harga beras premium di 5 kabupaten/kota sumatera selatan juni 2024 : rp13.500 - rp 15.000 per kilogram 
"untuk mengingatkan seluruh pegawai jajaran pemkot palembang yang tersebar di 18 kecamatan kami selalu melakukan sosialisasi dan melakukan pemeriksaan urine secara acak dan mendadak," ujarnya
sebagai upaya penertiban pegawai pencandu narkoba, pihaknya bersama tim bnn setempat gencar melakukan tes urine secara mendadak di satuan kerja dan dinas-dinas atau organisasi perangkat daerah.
penyalahgunaan narkoba telah menyentuh semua lapisan masyarakat termasuk asn.
sebagai tindakan pencegahan dan penertiban pegawai yang kecanduan narkoba harus dilakukan tes urine secara mendadak.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg senin 3 juni 2024 : potensi hujan lebat di sumatera selatan dan sejumlah wilayah lain ! 
baca juga:37 pengawas kelurahan desa dilantik untuk pilkada serentak 2024 di prabumulih
jika ada pegawai berstatus asn maupun honorer terbukti menggunakan narkoba akan diberikan sanksi dengan pemberhentian atau dipecat sebagai pegawai, jelasnya.
dalam kegiatan tes urine di beberapa satuan kerja dan dinas jajaran pemkot palembang dalam beberapa bulan terakhir belum ditemukan satupun pegawai yang terindikasi mengonsumsi narkoba.
meskipun belum ada yang terbukti mengonsumsi narkoba, kegiatan tes urine akan terus dilakukan hingga menjangkau seluruh pegawai.
untuk memaksimalkan penertiban pegawai tersangkut narkoba, selain tes urine, pemkot membuka diri untuk menerima informasi dari masyarakat yang mengetahui pegawai pemkot palembang melakukan penyalahgunaan dan terlibat sebagai pengedar narkoba, ujar pj wali kota palembang.
baca juga:badan geologi imbau waspada, pendakian gunung dempo dihentikan sementara akibat erupsi 
baca juga:apa itu ba'dal haji? simak syarat, tata cara pelaksanaannya, serta hukumnya menurut islam !
terkait ketegasan pemkot ini ditanggapi sejumlah asn. dian, salah seorang pns di pemkot palembang mengaku sangat 
setuju dengan langkah yang dilakukan pj walikota palembang yang tidak akan segan-segan memberikan sanksi jika ada asn itu pns atau tenaga honorer yang terlibat narkoba.
menurutnya ini satu bentuk ketegasan dari pemkot palembang yang tidak mentolerir jika ada pns yang terlibat narkoba 
"saya sangat setuju dengan langkah pj walikota palembang yang tegas akan memberikan sanksi jika ada asn yang terlibat narkoba. sanksi berupa pemecatan cukup tegas sehingga ini menjadi warning bagi semua pns maupun tenaga honorer agar tidak mendekati narkoba," jelasnya, senin (3/6).
baca juga:jokowi telpon menteri pupr : minta ruangan rsud sobirin ditambah !
baca juga:jalan terjal calon independen peserta pilkada serentak 2024
hal senada diungkapkan ito.
menurutnya langkah pj walikota palembang yang tegas memberikan sanksi jika ada asn atau tenaga honorer yang terlibat narkoba ini salah satu bentuk kekonsistenan dari pemkot palembang yang tidak menerima apapun jika ada pegawai yang terlibat narkoba.
"saya sangat setuju ini salah satu upaya untuk membuat pemkot palembang ini bersih dari tindakan narkoba," ujarnya.
oki, salah seorang warga kota palembang menyatakan, narkoba sudah tidak bisa ditoleransi lagi. pasalnya sudah masuk kesemua kalangan baik usia, dan profesi.
baca juga: 1.345 pppk di lingkungan pemprov sumsel dilantik, agus : bekerjalan optimal dan jangan biasa saja !
baca juga:jokowi pastikan harga kebutuhan pokok stabil
"harus ada pemerataan pemeriksaan. asn juga termasuk wajib di pantau akan bebas narkotika," ujarnya.
yeti salah satu asn di palembang mengatakan, jika dia prihatin jika ada asn yang bergelut dengan narkotika.
"baik pemakai apalagi pengedar, ini miris. harusnya bisa berpikir jika hal itu tidak lah benar," paparnya.
terkait pengawasan untuk antisipasi asn terlibat narkoba , dikatakan perlu pemeriksaan secara rutin kepada asn guna menekan dan mencegah asn  terkontaminasi narkoba. 
baca juga:kpu belum terima salinan putusan ma soal batas usia calon kepala daerah 
baca juga:tinjau langsung gudang bulog lubuklinggau : presiden jokowi pastikan ketersediaan stok beras !
sementara itu,  anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) palembang, lailata ridha sh mengungkapkan tanggapannya terhadap ketegasan pemerintah kota palembang yang menegaskan tidak akan berkompromi dalam memecat aparatur sipil negara (asn) yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
lailata menegaskan, bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah kota palembang untuk bertindak tegas terhadap asn yang terlibat dalam narkoba adalah langkah yang tepat.
"pemkot harus tegas dan konsisten dalam menegakkan aturan terkait penyalahgunaan narkoba di lingkungan asn. tidak ada ruang bagi pelanggaran dalam hal ini, dan tindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu," ungkapnya.
menurut lailata, penyalahgunaan narkoba bukan hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi merusak citra dan kinerja institusi di mana mereka bekerja.
"komitmen untuk memberantas penyalahgunaan narkoba harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak, termasuk asn yang merupakan bagian dari pelayan masyarakat," tambahnya.
lailata  juga menekankan pentingnya peran pemerintah kota palembang dalam memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai untuk pencegahan dan rehabilitasi bagi asn yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
"selain tindakan tegas terhadap pelanggar, kita juga perlu memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri melalui program rehabilitasi yang efektif," tutup lailata ridha sh. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 4 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan