Ketua DPRD Sumsel Terima Aspirasi Wartawan Terkait RUU Penyiaran

Reporter: Popa Delta |

Editor: Robiansyah |

Rabu , 29 May 2024 - 14:13

Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) RA Anita Noeringhati, Rabu (29/5), menerima aspirasi para pewarta dari beberapa organisasi kewartawanan di wilayah itu terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.-FOTO : ANTARA-

Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan bersama nota kesepakatan terkait aspirasi RUU Penyiaran oleh para wartawan dan DPRD Sumsel.

Penandatanganan ini menandakan komitmen DPRD Sumsel untuk memperjuangkan aspirasi jurnalis dan memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga.

Dalam draf revisi UU Penyiaran, beberapa pasal menjadi sorotan utama para jurnalis.

Mereka menyayangkan jika draf revisi tersebut disusun tanpa melibatkan berbagai pihak seperti organisasi profesi jurnalis atau komunitas pers.

Pasal-pasal yang menjadi perhatian khusus antara lain terkait dengan pembatasan kegiatan investigasi jurnalistik, yang dianggap sebagai bentuk sensor dan kontrol berlebihan terhadap kegiatan jurnalistik yang independen.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah pilar utama demokrasi. AJI meminta DPR untuk lebih terbuka dan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan kebebasan pers.

"RUU Penyiaran ini berpotensi mengembalikan Indonesia ke era otoritarianisme di mana kebebasan pers dibatasi secara ketat," ujar seorang perwakilan AJI.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) juga menyuarakan keprihatinannya terhadap sejumlah pasal dalam RUU Penyiaran yang dianggap dapat membatasi ruang gerak jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

"Kami berharap DPR dapat mengkaji ulang dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, terutama komunitas jurnalis," kata Ketua PWI Sumsel.

Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi pers kampus juga turut menyuarakan kekhawatirannya.

Mereka menyatakan bahwa kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dijaga.

"Kami menolak keras RUU Penyiaran yang berpotensi mengekang kebebasan jurnalistik dan menghambat penyampaian informasi yang akurat dan berimbang kepada publik," ujar seorang mahasiswa.

ketua dprd sumsel terima aspirasi wartawan terkait ruu penyiaran                            palembang, koranpalpos.com - ketua dprd sumatera selatan (sumsel) ra anita noeringhati menerima aspirasi para pewarta dari berbagai organisasi kewartawanan di wilayah itu terkait rancangan undang-undang (ruu) penyiaran pada rabu (29/5).
aspirasi ini disampaikan oleh puluhan wartawan yang tergabung dalam aliansi jurnalis independen (aji), persatuan wartawan indonesia (pwi), ikatan wartawan online (iwo), ikatan jurnalis televisi indonesia (ijti) sumsel, serta mahasiswa pers, di depan gedung dprd sumsel di palembang.
anita noeringhati menyatakan akan segera mengirimkan perwakilan ke dpr ri untuk menyampaikan aspirasi dari para jurnalis sumsel.
baca juga:sepanjang sejarah pileg muara enim : izudin efendi raih suara terbanyak !
baca juga:pengumuman : gaji ke-13 asn dan pensiunan cair 3 juni 2024, siap-siap cek rekening !
"kami sudah mendengarkan langsung permintaan dari jurnalis, saya berjanji akan mengutus salah satu anggota dprd provinsi sumsel untuk menyampaikan langsung permintaan kawan-kawan jurnalis ke dpr ri," katanya.
ketua ijti sumsel, m. david, menyebutkan bahwa terdapat sejumlah pasal dalam ruu penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.
oleh karena itu, gabungan jurnalis sumsel menggelar aksi damai di depan gedung dprd provinsi sumsel untuk meminta dpr mengkaji ulang draf revisi uu penyiaran.
baca juga:tyas fatoni apresiasi pelaksanaan sriwijaya expo tahun 2024
baca juga:keputusan bersama persetujuan 3 raperda ditandatangani
"bagi kami, uu ini jika disahkan akan mengancam kebebasan pers, melarang investigasi padahal investigasi itu karya terbaik bagi jurnalis," ujarnya.
puluhan wartawan yang tergabung dalam aksi tersebut membentangkan poster dan spanduk berisi tuntutan. di antaranya bertuliskan
"hentikan pembahasan uu kontroversi di akhir jabatan," "ruu penyiaran sama halnya kembali ke orde baru," "jangan hambat kebebasan pers," dan spanduk besar bertuliskan "tolak ruu penyiaran."
baca juga:bawaslu sumsel ingatkan asn jangan pasang apk kandidat
baca juga:5 putra asli sumsel yang menjadi pejabat tinggi negara : nomor 4 rumahnya kebanjiran !
kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan bersama nota kesepakatan terkait aspirasi ruu penyiaran oleh para wartawan dan dprd sumsel.
penandatanganan ini menandakan komitmen dprd sumsel untuk memperjuangkan aspirasi jurnalis dan memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga.
dalam draf revisi uu penyiaran, beberapa pasal menjadi sorotan utama para jurnalis.
baca juga:kabar duka : ibunda mendagri tito karnavian meninggal dunia di rsmh palembang !
baca juga:tertibkan juru parkir liar : beri solusi keterampilan kerja !
mereka menyayangkan jika draf revisi tersebut disusun tanpa melibatkan berbagai pihak seperti organisasi profesi jurnalis atau komunitas pers.
pasal-pasal yang menjadi perhatian khusus antara lain terkait dengan pembatasan kegiatan investigasi jurnalistik, yang dianggap sebagai bentuk sensor dan kontrol berlebihan terhadap kegiatan jurnalistik yang independen.
aliansi jurnalis independen (aji) menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah pilar utama demokrasi. aji meminta dpr untuk lebih terbuka dan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan kebebasan pers.
"ruu penyiaran ini berpotensi mengembalikan indonesia ke era otoritarianisme di mana kebebasan pers dibatasi secara ketat," ujar seorang perwakilan aji.
persatuan wartawan indonesia (pwi) juga menyuarakan keprihatinannya terhadap sejumlah pasal dalam ruu penyiaran yang dianggap dapat membatasi ruang gerak jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
"kami berharap dpr dapat mengkaji ulang dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, terutama komunitas jurnalis," kata ketua pwi sumsel.
mahasiswa yang tergabung dalam organisasi pers kampus juga turut menyuarakan kekhawatirannya.
mereka menyatakan bahwa kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dijaga.
"kami menolak keras ruu penyiaran yang berpotensi mengekang kebebasan jurnalistik dan menghambat penyampaian informasi yang akurat dan berimbang kepada publik," ujar seorang mahasiswa.
dukungan terhadap aksi damai para jurnalis juga datang dari akademisi dan pengamat media.
mereka mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan hak asasi yang diakui secara internasional dan dilindungi oleh konstitusi indonesia.
"setiap upaya untuk membatasi kebebasan pers harus ditentang karena akan berdampak negatif pada demokrasi dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar," ujar seorang akademisi komunikasi dari universitas sriwijaya.
sebagai tindak lanjut dari penerimaan aspirasi ini, ketua dprd sumsel ra anita noeringhati menegaskan komitmennya untuk membawa suara jurnalis sumsel ke tingkat nasional.
ia menyatakan akan segera mengadakan pertemuan dengan anggota dpr ri untuk menyampaikan hasil diskusi dan nota kesepakatan yang telah ditandatangani.
"kami berharap ada solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, terutama dalam menjaga kemerdekaan pers di indonesia," kata anita.
para jurnalis berharap agar aspirasi mereka didengar dan dipertimbangkan oleh dpr ri.
mereka juga menginginkan adanya dialog yang konstruktif antara pemerintah, legislator, dan komunitas pers untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan dapat mendukung kebebasan pers dan melindungi hak jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
"kami akan terus mengawal proses ini dan memastikan bahwa suara kami didengar," ujar seorang jurnalis senior yang ikut dalam aksi damai.
aksi damai yang dilakukan oleh para jurnalis di sumatera selatan menunjukkan betapa pentingnya kemerdekaan pers dalam menjaga demokrasi dan hak publik untuk mendapatkan informasi.
dukungan dari berbagai organisasi kewartawanan, mahasiswa, akademisi, dan pengamat media menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya kepentingan jurnalis tetapi juga kepentingan masyarakat luas.
dengan komitmen dari dprd sumsel untuk membawa aspirasi ini ke tingkat nasional, diharapkan ada langkah konkret yang diambil untuk mengkaji ulang ruu penyiaran dan memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga di indonesia.(ant)