Menyusul Tangisan Bidan di Musi Banyuasin : Pentingnya Kepastian Status PPPK bagi Bidan !

Reporter: Romi RIvano |

Editor: Robiansyah |

Senin , 27 May 2024 - 15:31

Sekda Muba Apriyadi mendengarkan keluhan puluhan bidan yang tak kunjung diangkat menjadi PPPK di ruang rapat Pemkab Muba, Senin, 27 Mei 2024-Foto : Dokumen Palpos-

Menanggapi hal ini, Pemkab Muba telah mengambil langkah proaktif dengan mengirim surat resmi kepada Pemerintah Pusat pada 18 Maret 2024, meminta kejelasan mengenai status bidan yang terdampak.

Dalam surat yang dikirimkan, Pemkab Muba meminta Pemerintah Pusat untuk memberikan klarifikasi dan solusi terkait perubahan mendadak dalam rekrutmen PPPK.

Apriyadi Mahmud menegaskan komitmen Pemkab untuk memperjuangkan hak-hak para bidan, sembari meminta mereka untuk bersabar menunggu tanggapan dari Pemerintah Pusat.

Sekda Apriyadi menekankan bahwa Pemkab Muba akan terus mengawal permasalahan ini hingga ada kejelasan yang memadai.

"Kami memahami betapa pentingnya peran bidan dalam sistem kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memperjuangkan kejelasan status mereka," ujar Apriyadi.

Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Muba, Sumarni, menyuarakan kekecewaan yang dirasakan oleh para bidan.

"Kami telah bekerja keras untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun, perubahan mendadak ini membuat kami bingung dan merasa tidak dihargai," ungkap Sumarni.

Ketidakpastian mengenai status PPPK tidak hanya mengganggu stabilitas pekerjaan tetapi juga mempengaruhi moral dan motivasi para bidan.

Banyak dari mereka yang merasa putus asa karena ketidakpastian ini. Sumarni menambahkan, "Kami berharap, melalui dukungan dari Pak Apriyadi dan Pemkab Muba, ada jalan keluar yang jelas. Kami hanya ingin kejelasan dan kepastian mengenai status kami sebagai PPPK."

Ketidakpastian mengenai status PPPK berdampak negatif pada psikologis dan profesionalitas bidan.

Beberapa bidan merasa tidak dihargai dan bingung dengan perubahan mendadak dalam persyaratan pekerjaan.

Hal ini mengakibatkan penurunan motivasi dan semangat kerja, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang mereka berikan.

menyusul tangisan bidan di musi banyuasin : pentingnya kepastian status pppk bagi bidan !                            sekayu, koranpalpos.com - tangisan puluhan bidan di kabupaten musi banyuasin memantik simpati berbagai komponen masyarakat.
puluhan bidan dari berbagai kecamatan di kabupaten musi banyuasin ini menumpahkan air matanya di kantor pemkab muba, senin, 27 mei 2024.  
di kabupaten musi banyuasin, ketidakpastian status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) bagi puluhan bidan menimbulkan keresahan dan penurunan semangat kerja. 
baca juga:sambil menangis sesengukan, puluhan bidan di muba ngadu ke sekda apriyadi : ada apa ?
baca juga:muba terima 8.205 formasi cpns dan pppk
perubahan mendadak dalam proses rekrutmen, di mana posisi yang awalnya dilamar sebagai bidan pendidik berubah menjadi bidan klinis tanpa penjelasan dari pihak terkait, semakin memperburuk keadaan. 
harapan kini bertumpu pada tindak lanjut dari pemerintah pusat setelah pertemuan dengan sekretaris daerah (sekda) muba, apriyadi mahmud.
sejumlah 24 bidan sarjana terapan di muba telah mendaftar untuk pppk pada jabatan fungsional bidan pendidik. 
baca juga:cara dan link resmi pendafaran pkn stan 2024, cek disini ! 
baca juga:catat tanggalnya ! gita youbi bakal guncang keluang muba
namun, tanpa penjelasan yang memadai, jabatan tersebut diubah menjadi bidan klinis oleh badan kepegawaian negara (bkn) dan kementerian kesehatan (kemenkes). 
perubahan ini menimbulkan ketidakjelasan yang signifikan bagi para bidan, mengingat mereka telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk posisi awal yang dilamar.
sekda muba, apriyadi mahmud, menyatakan bahwa pemkab muba sejak awal telah mendeteksi adanya kerancuan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh bkn dan kemenkes.
baca juga:3 kampus unggulan pelaksana kuliah gratis program pemkab muba
baca juga: rogoh kocek pribadi, apriyadi beri uang saku 300 riyal ke tiap jch asal muba
menanggapi hal ini, pemkab muba telah mengambil langkah proaktif dengan mengirim surat resmi kepada pemerintah pusat pada 18 maret 2024, meminta kejelasan mengenai status bidan yang terdampak.
dalam surat yang dikirimkan, pemkab muba meminta pemerintah pusat untuk memberikan klarifikasi dan solusi terkait perubahan mendadak dalam rekrutmen pppk. 
apriyadi mahmud menegaskan komitmen pemkab untuk memperjuangkan hak-hak para bidan, sembari meminta mereka untuk bersabar menunggu tanggapan dari pemerintah pusat.
baca juga:komitmen terapkan pelayanan publik berbasis ham untuk masyarakat muba
baca juga:pemkab muba dukung penuh wilayah timur jadi daerah otonomi baru
sekda apriyadi menekankan bahwa pemkab muba akan terus mengawal permasalahan ini hingga ada kejelasan yang memadai. 
"kami memahami betapa pentingnya peran bidan dalam sistem kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil. oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memperjuangkan kejelasan status mereka," ujar apriyadi.
ketua ikatan bidan indonesia (ibi) kabupaten muba, sumarni, menyuarakan kekecewaan yang dirasakan oleh para bidan. 
"kami telah bekerja keras untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. namun, perubahan mendadak ini membuat kami bingung dan merasa tidak dihargai," ungkap sumarni.
ketidakpastian mengenai status pppk tidak hanya mengganggu stabilitas pekerjaan tetapi juga mempengaruhi moral dan motivasi para bidan. 
banyak dari mereka yang merasa putus asa karena ketidakpastian ini. sumarni menambahkan, "kami berharap, melalui dukungan dari pak apriyadi dan pemkab muba, ada jalan keluar yang jelas. kami hanya ingin kejelasan dan kepastian mengenai status kami sebagai pppk."
ketidakpastian mengenai status pppk berdampak negatif pada psikologis dan profesionalitas bidan. 
beberapa bidan merasa tidak dihargai dan bingung dengan perubahan mendadak dalam persyaratan pekerjaan. 
hal ini mengakibatkan penurunan motivasi dan semangat kerja, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang mereka berikan.
sekda apriyadi menekankan pentingnya dukungan moral dan penegasan komitmen pemkab untuk memperjuangkan hak-hak para bidan. 
dengan adanya upaya nyata dari pemerintah daerah dan pusat, diharapkan motivasi kerja para bidan bisa kembali meningkat, dan mereka bisa fokus pada tugas mulia mereka dalam melayani masyarakat.
pertemuan ini juga mendapat perhatian luas dari masyarakat, terutama para keluarga dan rekan-rekan bidan yang ikut merasa prihatin dengan situasi yang dihadapi.
banyak yang memberikan dukungan moral dan berharap pemerintah segera memberikan kejelasan.
ibi berperan aktif dalam mengadvokasi hak-hak bidan di seluruh indonesia. 
mereka berupaya memastikan bahwa setiap bidan mendapatkan keadilan dan kepastian status sebagai pppk. 
ibi akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan permasalahan ini diselesaikan dengan adil dan transparan.
dukungan moral dari masyarakat dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga semangat kerja bidan. 
dalam situasi ketidakpastian ini, dukungan dan perhatian yang diberikan dapat menjadi sumber kekuatan bagi para bidan untuk tetap berjuang dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
sebagaimana diketahui, dunia kesehatan indonesia membutuhkan sosok-sosok tangguh dan berdedikasi, bak pahlawan-pahlawan yang setiap hari berjuang di garda terdepan.
bagi anda yang memiliki jiwa pelayanan dan keahlian di bidang kesehatan, kesempatan emas tengah menanti.
tahun 2024, pemerintah membuka lebar pintu rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) khusus tenaga kesehatan. 
pemerintah mengalokasikan 417.196 formasi pppk untuk tenaga kesehatan pada tahun 2024.
angka ini merupakan jumlah yang signifikan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan di seluruh indonesia.
ini artinya, peluang bagi anda untuk menjadi bagian dari sistem kesehatan nasional terbuka lebar.
tidak hanya dipusatkan pada satu bidang, formasi pppk 2024 untuk tenaga kesehatan mencakup spektrum yang luas.
berikut adalah beberapa profesi yang mendapatkan jatah formasi tersendiri:
1. dokter umum: peran utama dalam layanan kesehatan primer, menangani berbagai penyakit umum.
2. dokter gigi: penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat.
3. bidan: krusial dalam layanan kesehatan ibu dan anak, serta persalinan.
4. perawat: peran vital dalam perawatan pasien di berbagai fasilitas kesehatan.
5. analis kesehatan: menyediakan data dan analisis penting untuk diagnosa medis.
6. apoteker: mengelola dan memberikan obat-obatan secara tepat.
7. terapis wicara: membantu pasien dengan masalah komunikasi.
8. ahli gizi: menyusun diet dan program gizi untuk kesehatan optimal.
tentunya, setiap jabatan memiliki persyaratan khusus terkait pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan yang dibutuhkan.
kabar baik lainnya, distribusi formasi pppk 2024 untuk tenaga kesehatan tidak hanya terpusat di kota-kota besar.
instansi pemerintah daerah di berbagai pelosok nusantara turut membuka kesempatan rekrutmen.
ini artinya, para tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di daerah tertinggal dan terdepan memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi bagi kesehatan masyarakat indonesia.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 29 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan