TOK ! MK Tolak Gugatan PDIP Terkait Sengketa Pileg 2024 : Ini Alasannya !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 21 May 2024 - 11:51

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh membacakan pertimbangan Mahkamah Konstitisi (MK) dalam sidang dengan agenda pengucapan/keputusan untuk perkara PHPU Pileg 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/5/2024).-FOTO : ANTARA-

"Kami menerima keputusan MK ini dengan lapang dada dan akan segera mengevaluasi proses internal kami untuk memastikan permohonan yang lebih baik dan konsisten di masa depan," ujar salah satu juru bicara PDIP.

Di sisi lain, KPU dan PAN menyambut baik keputusan ini, dengan KPU menegaskan bahwa mereka selalu berusaha untuk melaksanakan tugasnya secara transparan dan adil.

"Kami menghormati keputusan MK dan akan terus bekerja untuk memastikan integritas proses pemilu di Indonesia," ujar seorang perwakilan dari KPU.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya proses hukum dan pengawasan yang ketat dalam setiap tahapan pemilu.

Dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dan ketidakkonsistenan yang dapat merugikan berbagai pihak.

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga tertinggi yang menangani sengketa pemilu, memiliki peran krusial dalam memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Penolakan permohonan PDIP oleh MK ini juga menjadi pelajaran penting bagi partai politik lainnya yang akan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2024.

Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam setiap dokumen yang diajukan ke MK, serta pentingnya dukungan data yang kuat.

Partai politik harus memastikan bahwa setiap perhitungan suara dan dokumen pendukungnya telah diverifikasi dengan teliti sebelum diajukan.

Dengan semakin mendekatnya Pemilu 2024, partai-partai politik kini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa setiap tahap proses pemilu dilakukan dengan integritas dan transparansi.

KPU, Bawaslu, dan MK diharapkan dapat bekerja sama dengan partai politik untuk memastikan pemilu yang adil dan transparan.

Penolakan gugatan sengketa Pileg 2024 oleh PDIP oleh Mahkamah Konstitusi menandai pentingnya konsistensi dan kejelasan dalam setiap permohonan hukum.

Keputusan ini memberikan pelajaran berharga bagi semua partai politik mengenai pentingnya persiapan yang teliti dan dukungan data yang kuat dalam setiap tahapan proses pemilu.

Dengan pemilu yang semakin dekat, partai-partai politik, KPU, dan lembaga pengawas lainnya harus bekerja sama untuk memastikan integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu, guna mewujudkan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.(ant)

tok ! mk tolak gugatan pdip terkait sengketa pileg 2024 : ini alasannya !                            jakarta, koranpalpos.com - mahkamah konstitusi (mk) secara resmi menolak gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) atau sengketa pemilihan legislatif (pileg) 2024 yang diajukan oleh partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip).
penolakan ini disebabkan oleh ketidakkonsistenan yang ditemukan dalam permohonan yang diajukan oleh partai tersebut.
permohonan yang diajukan oleh pdip memiliki nomor perkara 52-01-03-12/phpu.dpr-dprd-xxii/2024, dan berfokus pada pengisian calon anggota dpr ri daerah pemilihan (dapil) jawa barat 4.
baca juga:tensi pilgub sumsel 2024 makin memanas : duo srikandi siap bertarung menantang herman deru dan mawardi yahya !
baca juga:nandriani octarina resmi maju sebagai calon wakil walikota palembang dari pkb
dalam hal ini, pdip berperan sebagai pihak pemohon, komisi pemilihan umum (kpu) sebagai pihak termohon, dan partai amanat nasional (pan) sebagai pihak terkait.
dalam sidang pleno phpu pileg 2024 yang berlangsung di gedung mahkamah konstitusi, jakarta, ketua mk suhartoyo menyatakan, "menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima."
hakim konstitusi daniel yusmic p. foekh memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penolakan tersebut.
baca juga:adakah aturan terkait netralitas rt dan rw? bawaslu oi bilang begini
baca juga:optimis dapat restu partai, sekjen pdip muara enim maju di pilkada 2024
menurutnya, keputusan ini diambil setelah melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap permohonan pdip.
dari hasil pemeriksaan, ditemukan ketidakkonsistenan substansi dalam posita permohonan yang diajukan oleh pdip.
dalam posita permohonan, pdip menyebutkan bahwa penghitungan suara yang benar menurut partai tersebut di kabupaten sukabumi berdasarkan formulir c hasil suara pdip adalah 113.426 suara.
baca juga:bawaslu antisipasi penyusunan pemutakhiran data pemilih pilkada 
baca juga:gerindra siapkan rekomendasi khofifah-emil di pilkada jatim 2024
namun, dalam petitum angka tiga, pdip meminta mk untuk menetapkan hasil perolehan suara pemilu anggota dpr ri tahun 2024 dapil jawa barat 4 yang benar berdasarkan formulir c hasil partai tersebut dengan rincian suara pdip sebesar 111.426 suara, sementara pan memperoleh 106.848 suara.
kemudian, pada petitum angka lima, pdip menyajikan tabel persandingan yang menunjukkan perhitungan suara menurut partai tersebut adalah 113.426 suara.
ketidakkonsistenan ini menciptakan kebingungan terkait jumlah perhitungan suara yang sebenarnya dimohonkan oleh pdip sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara pemohon.
baca juga:tokoh masyarakat h.toha ramaikan pilkada muba 2024 : siap wakapkan diri untuk membangun muba !
baca juga:gerinda resmi umumkan usung ahmad dani di pilwako surabaya 2024
"dengan demikian, terdapat perbedaan perhitungan suara antara posita, petitum angka tiga, dan petitum angka lima," kata hakim daniel yusmic p. foekh.
hakim yusmic menjelaskan bahwa ketidaksesuaian tersebut telah menyebabkan pertentangan antara petitum yang satu dengan yang lainnya.
“dengan demikian, mahkamah tidak dapat memahami dengan pasti berapa jumlah perhitungan suara sebenarnya yang dimohonkan oleh pemohon sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara pemohon. terlebih, tidak terdapat data pendukung yang diajukan oleh pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya,” tambahnya.
setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang ada, majelis hakim mk menyatakan bahwa permohonan pdip tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 uu mk dan pasal 11 ayat (2) huruf b pada peraturan mk nomor 2 tahun 2023 karena adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum.
“oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan eksepsi termohon sepanjang mengenai permohonan pemohon kabur, beralasan menurut hukum. dengan demikian, menurut mahkamah, permohonan pemohon kabur atau obscuur,” pungkasnya.
penolakan ini menandai pentingnya konsistensi dan kejelasan dalam setiap permohonan yang diajukan ke mahkamah konstitusi.
dalam kasus ini, pdip diharapkan dapat belajar dari ketidakkonsistenan yang terjadi dan memastikan bahwa setiap permohonan yang diajukan di masa depan telah dipersiapkan dengan baik dan didukung oleh data yang kuat serta konsisten.
setelah keputusan ini, pdip mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan kekecewaan mereka terhadap hasil keputusan mk.
namun, mereka juga menyatakan komitmen untuk memperbaiki prosedur internal mereka agar kesalahan serupa tidak terjadi di masa mendatang.
"kami menerima keputusan mk ini dengan lapang dada dan akan segera mengevaluasi proses internal kami untuk memastikan permohonan yang lebih baik dan konsisten di masa depan," ujar salah satu juru bicara pdip.
di sisi lain, kpu dan pan menyambut baik keputusan ini, dengan kpu menegaskan bahwa mereka selalu berusaha untuk melaksanakan tugasnya secara transparan dan adil.
"kami menghormati keputusan mk dan akan terus bekerja untuk memastikan integritas proses pemilu di indonesia," ujar seorang perwakilan dari kpu.
kasus ini juga menyoroti pentingnya proses hukum dan pengawasan yang ketat dalam setiap tahapan pemilu.
dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dan ketidakkonsistenan yang dapat merugikan berbagai pihak.
mahkamah konstitusi, sebagai lembaga tertinggi yang menangani sengketa pemilu, memiliki peran krusial dalam memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.
penolakan permohonan pdip oleh mk ini juga menjadi pelajaran penting bagi partai politik lainnya yang akan berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024.
kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam setiap dokumen yang diajukan ke mk, serta pentingnya dukungan data yang kuat.
partai politik harus memastikan bahwa setiap perhitungan suara dan dokumen pendukungnya telah diverifikasi dengan teliti sebelum diajukan.
dengan semakin mendekatnya pemilu 2024, partai-partai politik kini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.
salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa setiap tahap proses pemilu dilakukan dengan integritas dan transparansi.
kpu, bawaslu, dan mk diharapkan dapat bekerja sama dengan partai politik untuk memastikan pemilu yang adil dan transparan.
penolakan gugatan sengketa pileg 2024 oleh pdip oleh mahkamah konstitusi menandai pentingnya konsistensi dan kejelasan dalam setiap permohonan hukum.
keputusan ini memberikan pelajaran berharga bagi semua partai politik mengenai pentingnya persiapan yang teliti dan dukungan data yang kuat dalam setiap tahapan proses pemilu.
dengan pemilu yang semakin dekat, partai-partai politik, kpu, dan lembaga pengawas lainnya harus bekerja sama untuk memastikan integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu, guna mewujudkan demokrasi yang lebih baik di indonesia.(ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan