KPU RI : Caleg Terpilih di Pemilu 2024 Tidak Wajib Mundur Jika Ikut Pilkada Serentak 2024

Reporter: Popa Delta |

Editor: Robiansyah |

Jumat , 10 May 2024 - 10:49

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam sidang lanjutan panel satu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Selasa (7/5/2024)-FOTO : ANTARA-

kpu ri : caleg terpilih di pemilu 2024 tidak wajib mundur jika ikut pilkada serentak 2024                            palembang, koranpalpos.com - ketua komisi pemilihan umum (kpu) ri, hasyim asy'ari, memberikan penjelasan bahwa calon anggota legislatif (caleg) yang terpilih dalam pemilu 2024 tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri jika ikut dalam pilkada serentak 2024.
pernyataan ini disampaikan hasyim dalam keterangan resminya di jakarta pada jumat.
menurut hasyim, caleg yang terpilih tidak diharuskan mundur dari jabatannya karena mereka belum dilantik dan menjabat.
baca juga:zulhas tegaskan pan terus beriringan dengan gerindra di pilkada serentak 2024 : dari daerah sampai pusat ! 
baca juga:tokoh jurai besemah dukung herman deru 2 periode: pembangunan merata di sumsel jadi alasan utama
oleh karena itu, belum ada alasan yang memaksa mereka untuk mundur dari jabatan apapun.
namun, hasyim juga menjelaskan bahwa ada pengecualian untuk caleg terpilih yang juga saat ini menjabat sebagai anggota dpr/dpd/dprd tingkat provinsi/kabupaten/kota, yang kembali terpilih dalam pemilu 2024.
mereka diharuskan untuk mundur dari jabatan yang saat ini diduduki.
baca juga: pks sebut kemenangan panca- ardani di periode ke-2 di atas 80 persen : berpotensi lawan kotak kosong !
baca juga:ketua mpr minta sukseskan pilkada serentak 2024
pertimbangan ini didasarkan pada putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 12/puu-xxii/2024 yang mewajibkan kpu untuk meminta surat pernyataan dari calon anggota dpr, dpd, dan dprd terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
surat pernyataan tersebut menyatakan kesediaan untuk mengundurkan diri jika sudah dilantik secara resmi sebagai anggota dpr, dpd, atau dprd jika tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
hasyim menegaskan bahwa frasa 'jika telah dilantik secara resmi menjadi' sangat penting. ini berarti bahwa tidak ada aturan yang mengatur tentang pelantikan serentak bagi calon anggota dpr/dpd/dprd tingkat provinsi/kabupaten/kota.
baca juga:jokowi : tidak ada percepatan pilkada
baca juga:dkpp terima 233 pengaduan pelanggaran kepp sepanjang 2024
lebih lanjut, hasyim menjelaskan bahwa tidak ada larangan bagi calon anggota dpr/dpd/dprd tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk dilantik belakangan setelah kalah dalam pilkada.
hasyim menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa yang diwajibkan untuk mundur adalah anggota yang sudah menjabat.
sementara itu, berikut adalah jadwal tahapan pilkada 2024:
baca juga:herman deru - cik ujang, paslon paket lengkap : menuju pilkada sumsel 2024 !
baca juga: menakar peluang calon independen pada pilkada serentak 2024 : ini syarat yang harus dipenuhi !
27 februari—16 november 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
24 april—31 mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
5 mei—19 agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
31 mei—23 september 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
24—26 agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon;
27—29 agustus 2024: pendaftaran pasangan calon;
27 agustus—21 september 2024: penelitian persyaratan calon;
22 september 2024: penetapan pasangan calon;
25 september—23 november 2024: pelaksanaan kampanye;
27 november 2024: pelaksanaan pemungutan suara; dan
27 november—16 desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
dengan demikian, pernyataan hasyim asy'ari memberikan klarifikasi yang penting terkait dengan aturan yang berlaku untuk caleg terpilih dalam pemilu 2024 yang juga mencalonkan diri dalam pilkada serentak 2024.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 29 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan