Semua Honorer Diangkat PPPK Tahun 2024 ?

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 07 May 2024 - 21:32

Para pegawai honorer sedang mengikuti seleksi untuk menjadi PPPK pada tahun lalu-Foto : Antara-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Langkah pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang akan memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ini nampaknya menjadi kabar menggembirakan bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia tak terkecuali tenaga honorer yang tersebar di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Bagaimana tidak, kebijakan pemerintah tersebut, diperkuat dengan penegasan DPRD RI jika seluruh pegawai honorer akan diangkat pada tahun 2024 dan berubah status menjadi PPPK.

Langkah pemerintah yang didukung lembaga wakil rakyat ini merupakan bagian dari upaya untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer, dengan UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN sebagai landasan hukum.

Bahkan pengangkatan ini menjadi prioritas DPR RI dalam memastikan perlindungan tenaga honorer, dengan target penyelesaian pada bulan Desember 2024.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyebut, saat ini pihaknya sedang membahas mekanisme pengangkatan PPPK bersama pemerintah melalui KemenPAN RB.

Doli mengingatkan, bahwa yang perlu digarisbawahi yaitu larangan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada seluruh tenaga honorer.

"Kita sudah meminta supaya tidak ada penghapusan tenaga honorer dan sudah ada komitmen antara pemerintah dan DPR. Semua tenaga honorer itu akan pasti diangkat sebagai ASN, tepatnya sebagai PPPK," kata Doli, di Jakarta, Selasa (7/5).

Terkait kebijakan pemerintah ini, sejumlah tenaga honorer yang berhasil dimintai tanggapan memberikan reaksi positif.

Rahmat, salah seorang tenaga honorer mengaku, sangat berharap adanya kebijakan tersebut (prioritas pengangkatan menjadi PPPK,red).

Sebab dia sudah 10 tahun menjadi tenaga honor di salah satu sekolah yang ada di Sumsel.

semua honorer diangkat pppk tahun 2024 ?                            palembang, koranpalpos.com – langkah pemerintah pusat melalui badan kepegawaian nasional (bkn) yang akan memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun 2024 ini nampaknya menjadi kabar menggembirakan bagi tenaga honorer di seluruh indonesia tak terkecuali tenaga honorer yang tersebar di provinsi sumatera selatan (sumsel).
bagaimana tidak, kebijakan pemerintah tersebut, diperkuat dengan penegasan dprd ri jika seluruh pegawai honorer akan diangkat pada tahun 2024 dan berubah status menjadi pppk.
langkah pemerintah yang didukung lembaga wakil rakyat ini merupakan bagian dari upaya untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer, dengan uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn sebagai landasan hukum. 
baca juga:pj gubernur sumsel launching pilgub sumsel tahun 2024-2029
baca juga:idham tergun pertama mengembalikan formulir di partai demokrat : sekaligus serahkan visi misi !
bahkan pengangkatan ini menjadi prioritas dpr ri dalam memastikan perlindungan tenaga honorer, dengan target penyelesaian pada bulan desember 2024.
ketua komisi ii dpr ri, ahmad doli kurnia menyebut, saat ini pihaknya sedang membahas mekanisme pengangkatan pppk bersama pemerintah melalui kemenpan rb.
doli mengingatkan, bahwa yang perlu digarisbawahi yaitu larangan adanya pemutusan hubungan kerja (phk) pada seluruh tenaga honorer.
"kita sudah meminta supaya tidak ada penghapusan tenaga honorer dan sudah ada komitmen antara pemerintah dan dpr. semua tenaga honorer itu akan pasti diangkat sebagai asn, tepatnya sebagai pppk," kata doli, di jakarta, selasa (7/5).
baca juga:bmkg senin 6 mei 2024 : prakirakan mayoritas kota besar turun hujan ringan hingga lebat !
baca juga:uu desa baru, berpotensi disalahgunakan ?
terkait kebijakan pemerintah ini, sejumlah tenaga honorer yang berhasil dimintai tanggapan memberikan reaksi positif. 
rahmat, salah seorang tenaga honorer mengaku,  sangat berharap adanya kebijakan tersebut (prioritas pengangkatan menjadi pppk,red).
sebab dia sudah 10 tahun menjadi tenaga honor di salah satu sekolah yang ada di sumsel. 
"saya sudah ikut tes pppk tapi gak lulus. semoga ini benar adanya, sehingga saya bisa menikmati masa tua dengan jeri payah saya selama ini menjadi tenaga honor yang hanya bergaji mulai dari 200 ribu hingga saat ini rp1 juta ," ujarnya.
baca juga:resmi! rekrutmen cpns 2024 dibuka juni, simak formasi, syarat dan cara daftarnya
baca juga:bmkg : suhu panas di sumatera utara dan sejumlah daerah indonesia diprakirakan mencapai di atas 36 derajat ! 
senada  dikatakan anjel, yang juga  tenaga honorer lainnya.
dia mengaku,  cukup iri dengan tenaga honor guru yang sudah lulus pppk. 
"kami yang non guru ini hanya jadi penonton. katanya bakal ada pengangkatan tapi hingga saat ini belum. data sudah kami berikan bahkan kami sudah menyetorkan uang yang katanya harus di lakukan untuk adminitrasi, walaupun hanya rp15 ribu tapi itu sudah tiga kali diminta sama orang diknas. jika rp15 ribu satu orang dikalikan berapa orang cukup besar jumlahnya. tapi hingga saat ini belum juga dapat kabar baiknya," tutupnya.
terpisah beberapa tenaga honorer di kabupaten oku timur. salah satunya honorer di salah satu dinas di oku timur.
"kalau memang benar ya alhamdulillah, semoga tidak hoax. tapi yang test pppk terakhir ini bae belum pelantikan," ujarnya.
tanggapan berbeda dari honorer lainnya, yang mengatakan hingga saat ini belum ada informasi penerimaan.
"tapi antara akhir bulan mei ini atau di bulan juli pembukaannya untuk pengangkatan sesuai berita yang sempat didengar samo kayak berita yang dishare ke aku ini akan ada pengangkatan honorer ke pppk secara undang-undang harus dihabiskan, tapi belum tau pasti kebenaran untuk keseluruhannya tergantung dengan kebutuhan pemda masing-masing dan dengan database tenaga kerja yang ada," ucapnya.
selain itu juga, honorer lainnya berharap ini tidak hanya wacana saja.
"semoga disegerakan dan pemerintah tidak php (pemberi harapan palsu) serta tidak ada dusta diantara kita. soalnya khusus bagi saya sangat besar harapan agar disegerakan (diangkat pppk,red) dengan pengabdian sudah 18 tahun mengabdi serta kinerja yang alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak terbukti hasilnya," harapnya.
sebelumnya, dengan ditetapkannya uu 20 tahun 2023 tentang asn tersebut, membuat pemerintah pusat dan daerah harus menata tenaga honorer paling lambat bulan desember 2024.
artinya, pemerintah pusat dan daerah dilarang merekrut tenaga honorer lagi setelah aturan tersebut berlaku.
penataan tenaga honorer mencakup verifikasi, validasi, dan pengangkatan menjadi pppk.
nantinya, tenaga honorer diangkat menjadi pppk oleh lembaga yang berwenang.
ketua komisi ii dpr ri, ahmad doli kurnia menambahkan, saat ini pihaknya sedang membahas mekanisme pengangkatan pppk bersama pemerintah melalui kemenpan rb.
doli mengingatkan, bahwa yang perlu digarisbawahi yaitu larangan adanya pemutusan hubungan kerja (phk) pada seluruh tenaga honorer.
lebih lanjut, doli optimistis penataan tenaga honorer dapat selesai dalam waktu satu tahun.dimana batas waktu penyelesaian tenaga honorer menjadi pppk yaitu pada bulan desember 2024. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 8 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan