UU Desa Baru, Berpotensi Disalahgunakan ?

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 05 May 2024 - 21:44

Para kades saat menuntut perubahan UU Desa di Jakarta tahun lalu-Foto: Disway-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Perjuangan ribuan kepala desa (Kades) atas tuntutan perubahan Undang Undang Desa akhirnya berimbas pada seluruh Kades yang ada di Indonesia

Perubahan UU Desa ini sendiri telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Bukan hanya masa bakti Kades yang berubah, yang hanya maksimal 2 periode atau 12 tahun, namun dalam UU Nomor 3 tahun 2024, Kades bisa memimpin hingga dua periode atau maksimal 16 tahun. Selai itu, kabar baiknya lagi, mereka akan mendapatkan tunjangan purnatugas atau uang pensiun.

Dalam UU Nomor 3 tahun 2024 pasal 26 disebutkan Kades berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.

Termasuk mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta mendapatkan tunjangan purnatugas 1 kali di akhir masa jabatan.

Besaran uang pensiun Kades ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Terkait Undang Undang Desa yang mengatur masa jabatan Kades ini, timbul pertanyaan apakah dengan diperpanjangnya jabatan efektif atau justru bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan jabatan?

Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumsel, Ir Veri Kurniawan menilai, Undang-undang Desa yang baru ditandatangani Presiden RI ini, telah menimbulkan kontroversi yang cukup besar di kalangan masyarakat.

Menurut Ketua MAKI Sumsel yang juga Pengamat Kebijakan Publik, ini UU Desa terbaru terkesan tidak demokratis dan berpotensi menciptakan polemik yang panjang, terutama dalam hal penilaian kinerja Kepala Desa.

"Kades menjadi raja kecil dengan uang besar selama 8 tahun kepemimpinannya, yang berdampak pada menurunnya penghormatan masyarakat terhadap pemerintahan desa," ujar Veri, Minggu (4/4).

uu desa baru, berpotensi disalahgunakan ?                            palembang, koranpalpos.com – perjuangan ribuan kepala desa (kades) atas tuntutan perubahan undang undang desa akhirnya berimbas pada seluruh kades yang ada di indonesia
perubahan uu desa ini sendiri telah ditandatangani oleh presiden joko widodo. 
bukan hanya masa bakti kades yang berubah, yang hanya maksimal 2 periode atau 12 tahun, namun dalam uu nomor 3 tahun 2024, kades bisa memimpin hingga dua periode atau maksimal 16 tahun. selai itu, kabar baiknya lagi, mereka akan mendapatkan tunjangan purnatugas atau uang pensiun.
dalam uu nomor 3 tahun 2024 pasal 26 disebutkan kades berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.
baca juga:bmkg : prakirakan cuaca sebagian besar indonesia berawan !
baca juga:resmi! rekrutmen cpns 2024 dibuka juni, simak formasi, syarat dan cara daftarnya
termasuk mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta mendapatkan tunjangan purnatugas 1 kali di akhir masa jabatan.
besaran uang pensiun kades ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
terkait undang undang desa yang mengatur masa jabatan kades ini, timbul pertanyaan apakah dengan diperpanjangnya jabatan efektif atau justru bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan jabatan?
ketua masyarakat anti korupsi indonesia (maki) sumsel, ir veri kurniawan menilai, undang-undang desa yang baru ditandatangani presiden ri ini, telah menimbulkan kontroversi yang cukup besar di kalangan masyarakat. 
baca juga:catat ! pilkada serentak tetap digelar 28 november 2024
baca juga:bmkg jumat 3 mei 2024 : peringatan dini potensi hujan lebat, kilat, dan angin kencang di sejumlah provinsi
menurut ketua maki sumsel yang juga pengamat kebijakan publik, ini uu desa terbaru terkesan tidak demokratis dan berpotensi menciptakan polemik yang panjang, terutama dalam hal penilaian kinerja kepala desa.
"kades menjadi raja kecil dengan uang besar selama 8 tahun kepemimpinannya, yang berdampak pada menurunnya penghormatan masyarakat terhadap pemerintahan desa," ujar veri, minggu (4/4). 
masa jabatan yang panjang tersebut lanjut dia, didukung dengan alokasi dana desa yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya, menjadi potensi terjadinya tindak pidana korupsi. 
"dengan kekuasaan dan akses terhadap dana desa yang besar, kades bisa menjadi sasaran empuk bagi praktik korupsi," tambahnya.
baca juga:catat ! pilkada serentak tetap digelar 28 november 2024
baca juga:kpu tetapkan 30 caleg terpilih dprd prabumulih
veri juga menyoroti penyelesaian kasus penyelewengan dana desa yang hanya bergantung pada inspektorat pemerintah daerah atau hingga lembaga adat desa (lades) yang memiliki kekebalan hukum. 
"hal  ini juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi impunitas dalam penanganan kasus-kasus korupsi di tingkat desa," ungkapnya.
"intinya, uu desa yang baru disahkan sangat tidak demokratis dan berpotensi meningkatkan kasus tindak pidana korupsi di tingkat desa," tegasnya. 
veri juga menambahkan bahwa uu desa baru ini merupakan produk gagal dari dpr ri, yang justru menjadikan kades lebih berkuasa dibandingkan bupati dan camat karena masa jabatannya yang mencapai 8 tahun.
baca juga:herman deru ambil formulir di partai nasdem : soal wakil jangan terburu-buru !
baca juga:isyaratkan nyalon walikota ? deni victoria ambil formulir pendaftaran nasdem
masyarakat diharapkan dapat terus mengawasi implementasi uu desa ini agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas bagi pemerintahan dan kemajuan daerah.
sedangkan dipihak lain, uu desa no 3 tahun 2024 yang telah disahkan pada 28 maret 2024 oleh dpr ri dan ditandatangani presiden jokowi memungkinkan kades di indonesia menjabat maksimal 16 tahun. 
hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi para kades.
selain itu, di dalam uu desa sekarang ini diatur tentang dana pensiunan untuk para kades sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya membangun desa.
namun hidayat sh, kades serinanti, kecamatan pedamaran, kabupaten oki justru mempunyai pendapatnya sendiri.
"ini cukup bagus. kita mengambil dampak dari pemilih ini. karena kalau sudah 8 tahun, pro dan kontranya ini sudah dingin. tapi kalau 6 tahun itu, bahasa kitanya belum baik sudah mau pilihan dan mau ribut lagi," ungkanya, minggu, 5 mei 2024.
ia menambahkan, dalam uu desa baru ini untuk pelayanannya mungkin sudah mencakupi semua, sehingga segala jenis pelayanan bisa maksimal untuk masyarakat.
"kemudian, untuk dana pensiunan yang diatur dalam uu desa baru ini, sebenarnya cukup bagus juga. artinyakan ada penghargaan sedikit kepada kades, apalagi sudah mencapai 2 periode," tutupnya. 
sebelumnya, dpr ri mengesahkan revisi uu desa dalam rapat paripurna pada kamis, 28 maret 2024. pembahasan revisi tersebut dilakukan dpr bersama pemerintah.
untuk diketahui uu desa yang telah diteken oleh presiden joko widodo memiliki 3 poin penting yang menjadi harapan seluruh kepala desa di seluruh tanah air, yakni perpanjangan masa jabatan.
dimana sejumlah perubahan signifikan di uu desa menggebrak publik, termasuk perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun. 
sebelumnya, kepala desa hanya dapat menjabat selama enam tahun, namun dengan revisi terbaru ini, masa jabatan diperpanjang menjadi delapan tahun. 
meskipun demikian, batasan dua periode masih diberlakukan, sehingga total masa jabatan maksimal menjadi 16 tahun. 
langkah ini, meski tidak sesuai dengan permintaan awal dari beberapa kepala desa yang menginginkan masa jabatan hingga sembilan tahun, tetap menjadi langkah berani dalam penyempurnaan sistem pemerintahan desa.
selanjutnya, kepala desa akan terima uang pensiun. 
salah satu aspek lain yang menonjol adalah pengenalan tunjangan purnatugas atau uang pensiun bagi kepala desa sesuai dengan pasal 26 ayat 3 uu desa yang baru.
besaran tunjangan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi keuangan desa dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 
ini merupakan penghargaan yang layak bagi kepala desa yang telah mengabdikan diri secara penuh dalam menjalankan tugasnya.
namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun pemberian tunjangan pensiun telah diatur, besaran yang tepat belum ditentukan dalam uu desa tersebut. 
hal ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah desa untuk menyesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing.
kemudian calon kepala desa bisa menang pilkades tanpa pemilihan.
perubahan lain yang cukup mencolok adalah tata cara pemilihan kepala desa.
dalam pasal 34a, uu desa yang baru memungkinkan calon kepala desa untuk memenangkan pemilihan tanpa melalui proses pemungutan suara jika menjadi calon tunggal. 
meskipun pilkades tetap harus diikuti oleh minimal dua calon, jika hanya ada satu calon yang mendaftar, masa pendaftaran akan diperpanjang.
tidak ada calon tambahan dalam jangka waktu yang ditentukan, panitia pilkades dan badan permusyawaratan desa dapat menetapkan calon tunggal sebagai kepala desa secara musyawarah untuk mufakat. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 6 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan