Pejabat Negara Harus Kirim Surat Cuti H-3 Sebelum Kampanye

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Jumat , 10 Nov 2023 - 17:39

pejabat negara harus kirim surat cuti h-3 sebelum kampanye                            jakarta - menjelang pemilu 2024, peraturan terkait kampanye bagi pejabat negara semakin diatur ketat.
setiap pejabat negara yang akan terlibat dalam kampanye diwajibkan mengajukan surat cuti ke komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilu (bawaslu) sesuai dengan tingkatannya.
aturan ini tertuang dalam peraturan kpu (pkpu) nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, yang telah diterima di jakarta pada jumat.
baca juga:bawaslu sumsel perketat pengawasan pascapenetapan dct
baca juga:asn dilarang like dan komen di akun medsos capres-cawapres
menurut pkpu ini, pejabat negara yang akan melaksanakan kampanye harus mengajukan cuti paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye.
hal ini sejalan dengan ketentuan cuti wakil menteri. surat cuti tersebut harus diproses secara tertulis dan disampaikan kepada kpu, kpu provinsi, atau kpu kabupaten/kota, sesuai dengan tingkatannya.
ketentuan ini berlaku untuk pejabat negara yang menjadi pelaksana kampanye pemilu atau anggota tim kampanye pemilu.
baca juga: survei populi: 64,9 persen masyarakat inginkan pilpres satu putaran
baca juga:hasil uji materi uu pemilu bisa berlaku tahun 2024
mereka diwajibkan untuk mematuhi tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilu.
dalam proses cuti, surat cuti juga harus disampaikan kepada bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten/kota.
pkpu ini menegaskan bahwa pejabat negara yang akan terlibat dalam kampanye pemilu juga harus memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan.
baca juga:presiden jokowi bantah pemilu di ri mudah diintervensi
baca juga:pengamat sebut putusan mk untuk degradasi pasangan prabowo-gibran
mereka dilarang menggunakan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan.
langkah ini diambil untuk memastikan netralitas dan kewajaran pelaksanaan kampanye, menjaga agar pejabat negara tidak menggunakan posisinya untuk kepentingan politik tertentu, serta agar proses kampanye berlangsung dengan adil dan transparan.
semakin teraturnya aturan kampanye diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan integritas pemilu di indonesia. (*/ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 11 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan