MK : Tidak Ada Bukti Intervensi Presiden Terhadap Perubahan Syarat Paslon

mk : tidak ada bukti intervensi presiden terhadap perubahan syarat paslon jakarta, koranpalpos.com - sidang pembacaan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pilpres 2024 oleh mahkamah konstitusi (mk) menghasilkan keputusan yang menegaskan bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan terkait dalil permohonan anies baswedan-muhaimin iskandar mengenai dugaan intervensi presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon (paslon). dalam pembacaan putusan yang dilakukan di gedung i mk ri, jakarta, senin, hakim konstitusi arief hidayat menegaskan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa presiden melakukan intervensi terhadap perubahan syarat paslon presiden dan wakil presiden, seperti yang didalilkan oleh anies-muhaimin. putusan mk menegaskan bahwa putusan majelis kehormatan mk (mkmk) yang menyatakan adanya pelanggaran etik berat dalam pengambilan putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023 tidak dapat dijadikan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya intervensi presiden dalam hal ini. baca juga:tok ! mk putuskan kpu tak langgar hukum dengan tidak mengubah pkpu 19/2023 baca juga:akhiri jabatan pj bupati, apriyadi resmi umumkan kandidasi calon bupati muba ! lebih lanjut, mkmk tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keberlakuan putusan mk. arief hidayat menjelaskan bahwa latar belakang dan keberlakuan putusan telah dijelaskan oleh mk dalam putusan pengujian undang-undang yang dilakukan setelah putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023 dibacakan. menurut mk, persoalan mengenai penafsiran syarat pasangan calon merupakan ranah pengujian undang-undang, sehingga keberlakuan syarat tersebut tidak menjadi masalah. baca juga:putusan phpu oleh mk harus penuhi rasa keadilan publik baca juga:pride sebut gugatan minta gibran didiskualifikasi bukan ranah mk dengan demikian, mk menyimpulkan bahwa tidak ada permasalahan dalam keterpenuhan syarat bagi gibran rakabuming raka sebagai calon wakil presiden. hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum (kpu) dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sidang sengketa pilpres ini menjadi sorotan publik, dengan dua gugatan yang diajukan oleh anies-muhaimin dan ganjar-mahfud. baca juga:pan muaraenim buka pendaftaran, riswandar - ersangkut ambil formulir baca juga:dukungan makin deras : giliran pemuda jurai besemah bersatu (pjbb) siap menangkan herman deru ! gugatan tersebut meminta mk untuk membatalkan keputusan kpu nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. anies-muhaimin juga memohon mk untuk mendiskualifikasi pasangan prabowo subianto-gibran rakabuming raka sebagai peserta pilpres 2024, serta memerintahkan kpu untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan tersebut. putusan mk ini memberikan kejelasan terkait dugaan intervensi presiden terhadap perubahan syarat paslon dalam pilpres 2024. meskipun demikian, sengketa pilpres masih berlanjut dengan adanya gugatan lain yang akan diproses oleh mk. publik menantikan langkah selanjutnya dari mk terkait penyelesaian sengketa ini.(ant)

Tag

• # gugatan anies-muhaimin
• # syarat paslon
• # intervensi presiden
• # sengketa pilpres
• # perselisihan hasil pemilihan umum
• # putusan hukum
• # kpu
• # pilpres 2024
• # mahkamah konstitusi
• # gibran rakabuming raka

Share

• 
• 
• 
• 
•