Mari Ciptakan Demokrasi Sehat Berkualitas

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Jumat , 19 Apr 2024 - 21:21

Suasana pelaksanaan pemungutam suara Pemilu tahun 2024-Foto: ANTARA-

“Secara keseluruhan, saya melihat keputusan Mendagri ini sebagai langkah yang dapat membantu memperkuat demokrasi lokal dengan mengurangi potensi oligarki politik di tingkat partai,” tandasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi bersama penjabat kepala daerah seluruh Indonesia, mengingatkan Pj kepala daerah tidak menggunakan jabatan untuk politik praktis.

"Seluruh penjabat kepala daerah harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada," tegasnya.

Netralitas penjabat kepala daerah dalam pilkada diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi Undang-Undang yang ditetapkan tanggal 1 Juli 2016.

Tito menambahkan, pada pasal 7 ayat (2) huruf q, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi persyaratan.

Persyaratan itu lanjut Tito, disebutkan pada ayat (1). menurut Mendagri, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf q: tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota.

Ketentuan pada regulasi tersebut, lanjut dia, untuk mencegah penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota mengundurkan diri untuk mencalonkan menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota.

"Penjabat kepala daerah terancam sanksi yang maju ikut bertarung pada pilkada serentak," ujar Tito Karnavian. ***

mari ciptakan demokrasi sehat berkualitas                               palembang, koranpalpos.com – jelang tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, menteri dalam negeri atau mendagri, tito karnavian kembali menegaskan, bahwa  penjabat (pj) kepala daerah  baik bupati, walikota  maupun gubernur harus mundur dari jabatan apabila nyalon pilkada pada 27 november 2024.
"penjabat kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada, jika ingin ikut pilkada," tegas tito karnavian pada rapat koordinasi melalui konferensi video (zoom meeting), belum lama ini. 
terkait aturan ini, pengamat sosial dan politik sumsel, m haekal al haffafah, s. sos, m.sos, mengatakan, perbedaan keputusan antara saat pemilihan presiden (pilpres) dan pilkada tentu menimbulkan debat.
terutama mengingat persaingan politik yang masih menyisakan ketegangan di tengah masyarakat.
baca juga:kepala kpp pratama prabumulih beber jatah fee 40 persen 
dalam pandangan haekal, keputusan ini sebenarnya positif dalam konteks demokrasi.
hal ini memberikan ruang yang lebih lebar bagi sirkulasi elit politik di level legislatif.
namun, haekal juga menyoroti bahwa kecenderungan politik tidak selalu bisa dipahami secara linier.
dia menekankan bahwa keputusan ini dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan jabatan legislatif.
dalam konteks ini, keputusan tersebut menjadi pengingat bagi calon kepala daerah untuk mempertimbangkan secara matang resiko yang mungkin timbul jika mereka memutuskan untuk maju dalam pilkada.
baca juga:siap-siap 3.600 non pnsd pemkot palembang akan ikuti seleksi pppk 
baca juga:begini cara mengembalikan pola tidur setelah ramadhan
haekal juga menyoroti bahwa ada pihak yang menolak atau tidak setuju dengan keputusan mahkamah konstitusi ini.
mereka cenderung ingin mempertahankan pengaruh politik mereka, bahkan jika mereka kalah dalam pilkada.
“secara keseluruhan, saya melihat keputusan mendagri ini sebagai langkah yang dapat membantu memperkuat demokrasi lokal dengan mengurangi potensi oligarki politik di tingkat partai,” tandasnya.
sebelumnya, mendagri tito karnavian dalam rapat koordinasi bersama penjabat kepala daerah seluruh indonesia, mengingatkan pj kepala daerah tidak menggunakan jabatan untuk politik praktis.
baca juga:daftar pkb, enos mantap maju kembali pilkada okut
baca juga:10 kota terbaik untuk kerja jarak jauh : indonesia ada gak ?
"seluruh penjabat kepala daerah harus bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada," tegasnya.
netralitas penjabat kepala daerah dalam pilkada diatur undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota, menjadi undang-undang yang ditetapkan tanggal 1 juli 2016.
tito menambahkan, pada pasal 7 ayat (2) huruf q, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi persyaratan.
persyaratan itu lanjut tito, disebutkan pada ayat (1). menurut mendagri, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf q: tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota.
baca juga:kabar duka : seniman kaligrafi indonesia ad pirous meninggal di usia 92 tahun
baca juga:bmkg ingatkan risiko hujan lebat di sebagian besar wilayah indonesia, rabu ini
ketentuan pada regulasi tersebut, lanjut dia, untuk mencegah penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota mengundurkan diri untuk mencalonkan menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota.
"penjabat kepala daerah terancam sanksi yang maju ikut bertarung pada pilkada serentak," ujar tito karnavian. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 20 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan