Hitung Kerugian Negara Kasus Perjalanan Dinas Fiktif, Kejari Prabumulih Gandeng APIP

Reporter: Prabu Agustiawan |

Editor: Dahlia |

Senin , 06 Nov 2023 - 20:05

hitung kerugian negara kasus perjalanan dinas fiktif, kejari prabumulih gandeng apip                            prabumulih - penyidikan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di dinas perhubungan kota prabumulih yang kini ditangani penyidik kejaksaan negeri (kejari) prabumulih, terus bergulir.
ratusan saksi dari dinas perhubungan mulai dari pegawai harian lepas (phl), staf pns hingga kepala seksi, kepala bidang dan juga kepala dinas telah dimintai keterangan oleh penyidik.
terbaru, penyidik yang menangani perkara itu tengah berkoordinasi dengan aparay pengawasan intern pemerintah (apip) inspektorat prabumulih, untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
baca juga:tersangka pencuri sepeda motor dan mobil pick-up ditangkap di jambi
baca juga:petani di muara enim meninggal disambar petir saat di sawah
kepala kejaksaan negeri (kajari) prabumulih, roy riady sh mh melalui kasi intelijen m ridho syahputra sh ketika dikonfirmasi menuturkan, pihaknya sengaja berkoordinasi dengan apip kota prabumulih sesuai dengan arahan dari bpkp (badan pengawas keuangan dan pembangunan) sumatera selatan (sumsel).
“kami sudah mendatangi inspektorat prabumulih untuk berkoordinasi dan ekspose perkara dugaan korupsi di dinas perhubungan, untuk membantu penghitungan kerugian keuangan negara,” ungkap m ridho syahputra sh, kasi intelijen kejari prabumulih, senin (06/11).
baca juga:gudang bbm ilegal di lawang wetan digerebek polisi
baca juga:oknum asn muba diamankan polisi, ini kasusnya
dengan telah dilakukannya koordinasi dan ekspose tersebut, sambung ridho kedepan inspektorat daerah prabumulih akan membentuk tim yang akan bekerja melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. “tentunya akan dibentuk tim penghitungan kerugian keuangan negara,” ujar ridho.
ketika ditanya kenapa bukan bpkp yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut, ridho enggan berkomentar panjang. ridho hanya menduga, bpkp sedang banyak kegiatan yang masuk dalam skala priritas sehingga pihaknya diarahkan ke apip.
baca juga:dugaan penculikan 3 petani di banyuasin oleh oknum pegawai perkebunan sawit menyulut protes warga
baca juga:polisi reka ulang kasus selegram buang bayi di tong sampah bandara 
"kita diarahkan ke apip daerah. sejauh ini sudah lebih dari 100 lebih saksi kita mintai keterangan," lanjutnya didampingi jajaran lainnya.
lebih lanjut ridho menuturkan, dalam waktu dekat penyidik yang menangani perkara tersebut akan melakukan penetapan tersangka apabila hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan apip telah selesai. 
"dalam waktu dekat tersangka akan kami tetapkan, setelah ada kerugian negara," bebernya.
sementara kepala inspektorat (inspektur) daerah pemkot prabumulih, h indra bangsawan sh mm melalui inspektur pembantu (irban) bidang investigasi, novrin maladi sh membenarkan pihaknya diminta kejaksaan negeri prabumulih untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi di dinas perhubungan kota prabumulih.
terkait itu sambung novrin maladi sh yang juga merupakan jaksa yang diperbantukan di inspektorat prabumulih ini menegaskan, pihaknya segera membentuk tim.
"memang benar kejaksaan datang ke sini, terkait hal itu kita akan membuat tim untuk melakukan penghitungan kerugian negara," tegasnya. 
diberitakan sebelumnya, kejaksaan negeri (kejari) prabumulih saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi di dinas perhubungan kota prabumulih yang statusnya sudah dinaikan ke tahap penyidikan (dik).
dalam penanganan kasus tersebut, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap ratusan saksi yang mengetahui persoalan tersebut dan juga meminta bantuan kepada auditor untuk menghitung kerugian negara.
selain itu, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di kantor dinas perhubungan kota prabumulih pada hari senin, 16 oktober 2023 lalu dimana dalam penggeledahan itu tim penyidik menyita sejumlah dokumen yang terkait perkara tersebut. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 07 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan