Kebijakan Penghentian Operasional RS Dr Sobirin Menuai Kritikan

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Selasa , 31 Oct 2023 - 20:30

Aktivis Silampari, Ikhwan Amir--

Dengan begitu hanya alat medis dan pegawainya saja yang pindah secara bertahap.

Sehingga tidak ada pegawai dan honorer yang dikorbankan disini.

"Kalaupun mau menggunakan nama PMA, harus dipastikan dulu semua izin terkait operasional, AMDAL dan lain-lain sudah dikantongi," kata Awang.

Jadi tambah Awang, bupati jangan terlalu ambisius dengan pemindahan dan pergantian nama RS Dr Sobirin ke RS PMA.

"Kalau RS sudah berjalan dan mau digantikan nama bolehlah, asal jangan menelan korban sosial, ekonomi," pungkas Awang.

Seperri diberitakan sebelumnya, Intruksi Bupati Musi Rawas (Mura) Hj Ratna Machmud, menghentikan Operasional Rumah Sakit (RS) Dr Sobirin, menuai kritikan dari berbagai kalangan.

Pasalnya keputusan bupati tersebut berdampak luas terhadap hajat hidup lebih dari 150 honorer tenaga medis dan non medis yang sudah lama mengabdi di RS tertua di Kabupaten Mura, Lubuklinggau dan Muratara tersebut.

Bahkan anggota DPRD Mura Alamsyah A Manan, mendesak agar bupati mencabut kembali SK Penghentian Operasional RS Dr Sobirin yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso Lubuklinggau tersebut.

"Ya kalau memang sudah dikeluarkan SK nya, kita minta Bupati mencabut kembali SK tersebut," tegas Alamsyah. ***

kebijakan penghentian operasional rs dr sobirin menuai kritikan                             lubuklinggau - kebijakan bupati musi rawas (mura) hj ratna mahmud terkait penghentian operasional rumah sakit (rs) dr sobirin, menuai banyak kritikan.
kali ini kritikan dilontarkan aktivis silampari m ikhwan amir.
menurut ikhwan atau  akrab disapa awang, kebijakan bupati untuk memindahkan segera rs dr sobirin merupakan kebijakan yang tergesa-gesa dan semberono.
baca juga:bnn tes urine pegawai dinas pendidikan oki 
"bupati harus memikirkan apa dampak kebijakan yang dia ambil,"tegasnya.  
karena tambah awang, kebijakan bupati telah meresahkan karyawan-karyawan honorer di rs dr sobirin.
selain itu dengan pemindahan sekaligus pergantian nama rs dari rs dr sobirin ke rs pangeran moehamad amin (pma) otomatis harus mengurus perizinan prinsip yang baru dan kemungkinan membutuhkan waktu yang lama.
begitupun dengan proses izin operasional rs pma.
baca juga:klhk ri bantu pemadaman karhutla di oki
"nah selama proses perizinan itu, berapa pendapatan asli daerah (pad) dari rs yang harus hilang," ujarnya. 
selain itu masyarakat yang sudah biasa berobat ke rs dr sobirin tentu juga ikut terdampak.
karena mereka sudah terbiasa ditangani oleh dokter-dokter di sobirin.
"bupati tidak perlu arogan yang begitu tinggi terhadap pemakaian nama rs itu, seharusnya kalau memang mau dibangun rs itu tetap memakai nama sobirin, jadi ada rs dr sobirin i ada rs dr sobirin ii," katanya. 
baca juga:150 tenaga honorer rs dr sobirin lubuklinggau khawatirkan nasib mereka
dengan begitu hanya alat medis dan pegawainya saja yang pindah secara bertahap.
sehingga tidak ada pegawai dan honorer yang dikorbankan disini.
"kalaupun mau menggunakan nama pma, harus dipastikan dulu semua izin terkait operasional, amdal dan lain-lain sudah dikantongi," kata awang.
jadi tambah awang, bupati jangan terlalu ambisius dengan pemindahan dan pergantian nama rs dr sobirin ke rs pma.
baca juga:direktur rs dr. sobirin pilih bungkam terkait nasib honorer dan operasional rumah sakit
"kalau rs sudah berjalan dan mau digantikan nama bolehlah, asal jangan menelan korban sosial, ekonomi," pungkas awang. 
seperri diberitakan sebelumnya, intruksi bupati musi rawas (mura) hj ratna machmud, menghentikan operasional rumah sakit (rs) dr sobirin, menuai kritikan dari berbagai kalangan. 
pasalnya keputusan bupati tersebut berdampak luas terhadap hajat hidup lebih dari 150 honorer tenaga medis dan non medis yang sudah lama mengabdi di rs tertua di kabupaten mura, lubuklinggau dan muratara tersebut.
bahkan anggota dprd mura alamsyah a manan, mendesak agar bupati mencabut kembali sk penghentian operasional rs dr sobirin yang berlokasi di jalan yos sudarso lubuklinggau tersebut.
"ya kalau memang sudah dikeluarkan sk nya, kita minta bupati mencabut kembali sk tersebut," tegas alamsyah. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 01 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan