Pikirkan Nasib 150 Honorer RS dr. Sobirin !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Senin , 30 Oct 2023 - 21:47

Aktivitas di RS dr. Sobirin masih berjalan normal, Senin (30/10)-Foto : Maryati-

LUBUKLINGGAU - Sebanyak 150 honorer tenaga medis dan non medis di Rumah Sakit (RS) Dr Sobirin di Kota Lubuklinggau resah dan gelisah.

Pasalnya mereka yang sudah belasan tahun mengabdi di RS tersebut terancam di-Putuskan Hubungan Kerja (PHK) oleh Manajemen RS.

Semua itu diduga dampak dari kebijakan Bupati Musi Rawas (Mura) yang memerintahkan seluruh pegawai RS dr Sobirin yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) segerah pindah ke RS Pangeran M Amin di Muara Beliti yang baru selesai dibangun dan diresmikan Gubernur Sumsel H Herman Deru, belum lama ini.

Ironisnya para tenaga honorer tidak diikutsertakan, namun sebaliknya batas waktu pengabdian mereka hanya akhir November 2023 ini.

Sedangkan disisi lain, RS Pangeran M Amin di Muara Beliti Musi Rawas (Mura) belum dilengkapi dengan perlengkapan medis yang memadai untuk pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga bisa dipastikan kegiatan pegawai hanya datang absen dan menunggu waktu pulang. Tak hanya itu, izin operasional RS tersebut disinyalir belum juga mengantongi izin dari kementerian kesehatan.

“Bagaimana dengan nasib kami (150 orang tenaga honorer,red) mau melamar di RS lain juga belum tentu diterima karena faktor usia," kata tenaga honorer RS Dr Sobirin berinisial A.

Ditambahkan A, jika di PHK masal kemana mereka akan menafkahi keluarga mereka.

"SK kami hanya sampai akhir November ini," keluhnya.

pikirkan nasib 150 honorer rs dr. sobirin !                             lubuklinggau - sebanyak 150 honorer tenaga medis dan non medis di rumah sakit (rs) dr sobirin di kota lubuklinggau  resah dan gelisah.
pasalnya mereka yang sudah belasan tahun mengabdi di rs tersebut terancam di-putuskan hubungan kerja (phk) oleh manajemen rs.
semua itu diduga dampak dari kebijakan bupati musi rawas (mura) yang memerintahkan seluruh pegawai rs dr sobirin yang berstatus pegawai negeri sipil (pns) segerah pindah ke rs pangeran m amin di muara beliti yang baru selesai dibangun dan diresmikan gubernur sumsel h herman deru, belum lama ini.  
baca juga:150 tenaga honorer rs dr sobirin lubuklinggau khawatirkan nasib mereka
baca juga:pengumuman ! rs dr sobirin tidak menerima pasien lagi per 30 november 2023
ironisnya para tenaga honorer tidak diikutsertakan, namun sebaliknya batas waktu pengabdian mereka hanya akhir november 2023 ini.
sedangkan disisi lain, rs pangeran m amin di muara beliti musi rawas (mura) belum dilengkapi dengan perlengkapan medis yang memadai untuk pelayanan kepada masyarakat. 
sehingga bisa dipastikan kegiatan pegawai hanya datang absen dan menunggu waktu pulang.  tak hanya itu, izin operasional rs tersebut disinyalir belum juga mengantongi izin dari kementerian kesehatan. 
baca juga:direktur rs dr. sobirin pilih bungkam terkait nasib honorer dan operasional rumah sakit
baca juga:pasien diare balita dan anak di muara enim membludak 
“bagaimana dengan nasib kami (150 orang tenaga honorer,red) mau melamar di rs lain juga belum tentu diterima karena faktor usia," kata tenaga honorer rs dr sobirin berinisial a. 
ditambahkan a, jika di phk masal kemana mereka akan menafkahi keluarga mereka.
"sk kami hanya sampai akhir november ini," keluhnya.
baca juga:bnn tes urine pegawai dinas pendidikan oki 
baca juga:sosialisasikan kemudahan berusaha lewat perseroan perorangan
menurut a, mereka sudah berulang kali mempertanyakan nasib para honorer. namun tidak ada jawaban yang pasti. 
"kemana kami harus mengadu," ujarnya, penuh tanya.
di tengah keresahan para pegawai honorer tersebut, bupati mura, h ratna machmud  justru mengeluarkan kebijakan penghentian pelayanan di rs dr sobirin.
kebijakan penghentian operasional pelayanan tersebut  tertuang dalam surat keputusan (sk) nomor :596/kpts/rsds/2023 yang ditandatangani langsung oleh  bupati h ratna machmud pada kamis 5 oktober 2023.
dalam sk tersebut juga ditegaskan batas akhir pelayanan  rs dr sobirin hingga 30 november 2023. 
dalam sk tersebut jelas bahwa bupati mengintruksikan menghentikan pelayanan rs dr sobirin yang ada di jalan yos sudarso kota lubuklinggau tersebut.
sk tersebut diduga dikeluarkan untuk memaksa seluruh pegawai negeri sipil (pns) pindah ke rs pangeran  moehammad amin di muara beliti, yang belum mengantongi izin operasional dari kementerian kesehatan. 
"kalau kami pegawai ikut saja, pindah ya pindah, diminta makan gaji buta ya ikut, kan bukan kami yang tidak mau kerja tapi apa yang mau dikerjakan kalau rs nya saja belum siap," ungkap seorang pns rs sobirin yang menolak disebutkan. 
namun berbeda dengan honorer baik tenaga medis maupun non medis. karena mereka bukannya ikut pindah tapi justru bakal di phk."kami sudah diberitahu kalau kami hanya bekerja sampai akhir november ini, makanya kami bingung dan sedih," ujar a.
terkait kasus yang mengancam status kerja dan nasib pegawai honorer medis dan non medis tersebut yang bakal kena phk tersebut, direktur rumah sakit (rs) dr sobirin, dr sofyan hadi, saat dikonfirmasi sepertinya lebih memilih bungkam. 
meski berulang kali dihubungi namun sama sekali tidak ada jawaban. disambangi ke rs yang bersangkutan sedang tidak ada di kantornya. menurut stafnya yang bersangkutan sedang dinas luar alias dl.
“kalau direktur sama kabid pelayanan sedang dl, humasnya sedang rapat di beliti," ujar staf humas, riski, ketika dijumpai di rs dr sobirin, senin 30 oktober 2023.
disinggung siapa pejabat humas rs dr sobirin, menurut rizki, masih dijabat pejabat yang lama. "humasnya masih ibu siti fatimah," ujarnya.
bagaimana aktivitas rs dr sobirin saat ini? ternyata  terhitung 30 november 2023, rumah sakit (rs) dr sobirin sudah tidak menerima pasien. pasalnya ditanggal tersebut rs dr sobirin dipastikan sudah tidak beroperasi lagi.
kepastian itu disampaikan kepala dinas kesehatan mura drg maya, melalui kabid pelayanan kesehatanan masyarakat dr arinanda kurniawan, senin 30 oktober 2023.
menurutnya sesuai surat keputusan (sk) bupati terkait operasional rs dr sobirin  batas akhir pelayanan itu di tanggal 30 november.
mengenai pasien yang dirawat, lanjutnya, untuk pasien yang sudah ada akan tetap dirawat sampai sembuh. namun beberapa hari sebelum tanggal 30  november, rs dr sobirin tidak lagi menerima pasien baru. 
"jadi diharapkan tanggal 30 november itu susah kosong, kalau masih ada pasien tetap dirawat sampai sembuh," ujarnya.
itu artinya, dikatakan arinanda, tanggal 30 merupakan hari terakhir perawatan.  mulai 1 desember mulai dilakukan pemindahan alat-alat medis dari rs dr sobirin ke rs pangeran moehamad amin (pma).
“hanya saja  bukan berarti alat selesai dipindahkan langsung operasional," ujarnya.  karena izin operasional rs itu tidaklah. jadi nanti sambil mengurus izinnya kita persiapkan alatnya," ungkap arinanda. 
kendati demikian pihaknya mengupayakan dalam waktu singkat pada awal 2024 rs pma.susah bisa operasional. namun lanjut dia, sebelum itu akan dilakukan uji coba terlebih dahulu, apakah alat yang dipindahkan masih berfungsi seperti sebelumnya. 
"nanti diuji dulu, uji fungsi apakah berfungsi seperti sediakalah," ujarnya. selanjutnya, sembari menyiapkan izin operasionalnya juga akan dilakukan persiapan izin  ipal (instalasi pengolahan air limbah), izin genset, izin anti petir dan sebagainya.
sementara itu kondisi bangunan rs pangeran  moehammad amin di muara beliti saat ini,  dikatakan arinanda masih on the track.
"gedung utama itu masih finishing, untuk kamar perawatan di lantai 2, lantai 3 dan lantai 4, lantai 5 itu untuk manajemen untuk kantor juga dalam tahap finishing," ungkapnya.
sedangkan di belakang tambahnya, ada pengerjaan radiologi sama ruang rawat inap. "total kamar perawatan kalang tidak salah ada 108 kamar," terangnya. 
sementara itu terkait tenaga honorer, dia meminta agar langsung konfirmasi ke pihak rs dr sobirin, karena tenaga honorer dibiayai oleh badan usaha rs dr sobirin.
"yang honorer digaji oleh rs dr sobirin ya bukan masuk pemkab mura melalui dinkes," ujarnya.  
dewan minta bupati cabut sk
intruksi bupati musi rawas (mura) hj ratna machmud melalui sk dengan menghentikan operasional rumah sakit (rs) dr sobirin, menuai kritikan dari berbagai kalangan. 
pasalnya keputusan bupati tersebut berdampak luas terhadap hajat hidup lebih dari 150 honorer tenaga medis dan non medis yang sudah lama mengabdi di rs tertua di kabupaten mura, lubuklinggau dan muratara tersebut.
bahkan anggota dprd mura alamsyah a manan, mendesak agar bupati mencabut kembali sk penghentian operasional rs dr sobirin yang berlokasi di jalan yos sudarso lubuklinggau tersebut.
"ya kalau memang sudah dikeluarkan sk nya, kita minta bupati mencabut kembali sk tersebut," tegas alamsyah. sebab lanjutnya ada beberapa alasan sk tersebut harus dicabut.
"pertama karena rs pangeran moehamad amin (pma) tersebut belum ada izin operasionalnya," kata alamsyah.
dikatakan politisi dari partai demokrat ini, jika pemindahan rs dr sobirin tersebut ke rs pma mau dilakukan sekaligus, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa rs pma itu sudah bisa beroperasi. 
"untuk izin operasional rs itukan membutuhkan waktu, apa lagi izin ipal (instalasi pengolahan air limbah), dan izin-izin lainnya juga belum dilengkapi," tutur alamsyah.
alasan kedua, lanjut alamsyah dampak sosial dari penghentian operasional rs dr sobirin juga harus menjadi pertimbangan dan pemikiran pemerintah kabupaten (pemkab) mura. 
"harus dipikirkan juga pasien-pasien yang biasa berobat ke rs tersebut, lantas bagaimana pasien peserta bpjs nya," kata alamsyah.selain itu dengan penghentian sementara operasional rs dr sobirin, artinya tidak ada pemasukan untuk rs tersebut. 
"lantas bagaimana hajat hidup ratusan honorer yang menggantungkan hidup mereka di rs itu," tegas alamsyah.
terlebih lanjutnya, mereka yang honor di rs dr sobirin bukan hanya setahun atau dua tahun. ada yang sampai lima tahun, enam tahun bahkan mungkin 10 tahun. 
“jadi aspek-aspek sosial tersebut harus juga dipikirkan," ujarnya. jadi intinya, bisa saja pemindahan rs dr sobirin tersebut dilakukan sekaligus, asalkan rs pma juga sudah bisa operasional. sehingga dampak sosial dan ekonominya bisa diminimalisir.
"kalau sampai membuat ratusan orang kehilangan mata pencahariannya tolong ditinjau ulang dan cabut sk tersebut," pungkas alamsyah. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 31 Oktober 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan