Registrasi SIM Wajib Face Recognition, Pemerintah Perketat Keamanan Digital Nasional

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Kamis , 20 Nov 2025 - 20:25

Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi atau kartu SIM untuk keamanan digital-Foto : ANTARA-

"Dalam kanal itu juga bisa dibuat materi edukasi untuk konsumen digital untuk mencegah perangkap penipu transaksi belanja online,” kata dia.

Selain itu, dia juga juga meminta perhatian khusus dari pihak marketplace dan e-commerce untuk lebih ketat membuat syarat verifikasi untuk seller atau distributor yang menjual produknya.

"Tujuannya agar ketika aktivitas penipuan transaksi belanja online dapat ditindaklanjuti dengan cepat, seperti mengganti rugi konsumen yang menjadi korban penipuan,” kata dia.

Kemudian, menurut dia, BUMN telekomunikasi berperan penting dalam memperketat verifikasi kartu telepon yang bekerja sama dengan berbagai operator.

"Misalnya, data yang digunakan untuk mendaftar di operator tertentu, tidak bisa digunakan lagi untuk mendaftar di operator lain ketika terbukti pernah melakukan penipuan transaksi belanja online,” katanya.

Menurut dia, keberadaan satgas itu pun akan menjadi bagian penting yang perlu dikembangkan dan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dia memastikan Komisi VI bersama mitra akan menyusun revisi UU Perlindungan Konsumen seteliti mungkin dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi dari transaksi digital yang ada.

"Ini demi konsumen yang berdaya dan terpenuhi hak-hak nya yang selama ini terpinggirkan atau rentan dalam suatu transaksi khususnya di ranah digital,” kata dia.

Terpisah, Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi atau kartu SIM yang selama ini menggunakan data NIK dan nomor kartu keluarga (KK) bakal ditingkatkan dengan menggunakan biometrik pengenalan wajah (face recognition).

Hal ini dilakukan guna meningkatkan keamanan digital secara nasional melalui Peraturan Menteri tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler (RPM Registrasi Pelanggan yang mengatur ketentuan teknis registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.

Menurut laman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), pihaknya mengatakan bahwa registrasi pelanggan jasa telekomunikasi yang menggunakan data NIK dan No.KK banyak disalahgunakan dengan menggunakan identitas milik orang lain untuk tujuan kejahatan antara lain penyebaran hoaks, judi online, SMS spamming hingga penipuan.

Sejatinya, Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler (RPM Registrasi Pelanggan), merupakan salah satu RPM yang masuk dalam Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (PM 5/2021) dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (No.KK) sebagai identitas calon pelanggan jasa telekomunikasi.

Untuk menindaklanjuti amanat yang tertuang pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana instansi pemerintah memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebelum menetapkan keputusan.

Pihak Kemkomdigi mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat luas memberi masukan terhadap RPM Registrasi Pelanggan dari tanggal 17 s.d 26 November 2025. Adapun masukan dan tanggapan dapat disampaikan melalui email [email protected].

registrasi sim wajib face recognition, pemerintah perketat keamanan digital nasional                            koranpalpos.com - kepala departemen penyelenggaraan sistem pembayaran bank indonesia (bi) farida peranginangin meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan siber (cyber crime) jelang liburan akhir tahun, terutama di sektor pembayaran digital.
ia mengatakan, periode liburan kini menjadi salah satu pilihan waktu utama bagi para pelaku kejahatan untuk beraksi, mengingat volume transaksi yang cenderung meningkat sepanjang periode tersebut.
“saya bahkan sering bilang sama teman-teman saya di bank indonesia, ‘every time we have holiday, it’s a harvesting time for the fraudster (setiap kali kita libur, itu adalah waktu panen bagi penipu)’," kata farida peranginangin di jakarta.
baca juga:cegah terorisme, orang tua diminta rutin cek ponsel anak
ia menyatakan, fenomena tersebut membuat masyarakat tidak lagi dapat menikmati masa libur mereka dengan tenang karena penipu justru meningkatkan aktivitas mereka pada waktu tersebut.
imbauan tersebut beralasan, mengingat lanskap keuangan indonesia telah bertransformasi secara signifikan.
ia menilai, percepatan digitalisasi yang masif, mulai dari qris, bi-fast, mobile banking, hingga pinjaman daring (fintech lending), telah mengubah cara masyarakat bertransaksi.
baca juga:dpr pastikan kuhap baru tak atur penyadapan
namun, farida mengakui, seiring meningkatnya interkoneksi antara pelaku dalam ekosistem pembayaran, risiko paparan terhadap ancaman siber juga semakin besar.
"serangan siber, kebocoran data, dan aktivitas penipuan ini meningkat, baik di sisi transaksi maupun kompleksitas," ujarnya.
ia menuturkan bahwa sektor keuangan secara global merupakan target utama serangan siber.
baca juga:ruu kuhap mendesak disahkan, kuhp terancam tak bisa diterapkan
satu insiden saja, lanjut dia, dapat menggerus kepercayaan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan memicu risiko sistemik jika tidak dikelola dengan baik.
dengan begitu, ia mengatakan bahwa keamanan data nasabah dan sistem pembayaran tidak lagi bisa dipandang sebagai pertahanan tambahan, melainkan harus menjadi fondasi utama bagi para pelaku jasa keuangan dalam berinovasi.
meskipun bi dan regulator lainnya, seperti otoritas jasa keuangan (ojk) dan badan siber dan sandi negara (bssn) telah mengeluarkan berbagai kerangka kebijakan, farida mengakui industri jasa keuangan masih menghadapi sejumlah tantangan terkait keamanan siber.
baca juga:tkd dipangkas 30 persen, daerah dipaksa mandiri: dompu hingga ntb hadapi ujian berat fiskal 2026
salah satunya adalah masih adanya fragmentasi standar keamanan antara lembaga keuangan serta keterbatasan talenta keamanan siber.
"kebutuhan terhadap profesional di bidang keamanan siber tumbuh jauh lebih cepat daripada ketersediaan talenta yang siap pakai," ungkapnya.
selain itu, ancaman siber kini bersifat lintas negara atau global, sehingga para pelaku jasa keuangan perlu menjaga keseimbangan antara kecepatan inovasi dan perlindungan keamanan data.
farida menyampaikan, untuk mengatasi tantangan tersebut, tidak ada satu lembaga pun yang bisa berjalan sendiri.
ia pun mendorong semua pihak untuk melakukan investasi terhadap sumber daya manusia (sdm) dan budaya keamanan, menerapkan prinsip ‘security by design’ dalam setiap inovasi, serta memperkuat kolaborasi.
"keamanan adalah fondasi kepercayaan. tanpa keamanan, seluruh kemajuan digital akan kehilangan maknanya. kita tidak perlu memilih dan tidak sepatutnya memilih antara kemajuan atau keamanan. inovasi dan keamanan harus selalu berjalan beriringan," ucapnya.
sementara anggota komisi vi dpr ri rivqy abdul halim meminta pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan konsumen digital untuk menekan penipuan transaksi belanja online yang terus berulang.
menurut dia, kementerian perdagangan, kementerian komunikasi dan digital, otoritas jasa keuangan, pusat pelaporan analisis transaksi keuangan, hingga telkom, perlu bersinergi membentuk satgas tersebut.
pasalnya, dia mengatakan penipuan belanja online terus memiliki modus yang semakin canggih.
"biasanya di saat-saat seperti ini, lebaran, akhir tahun itu banyak sekali orang yang terkena (penipuan)," kata rivqy di jakarta, rabu (19/11/2025).
dia pun mengutip pernyataan otoritas jasa keuangan (ojk) yang mencatat bahwa ada 56.154 laporan penipuan transaksi belanja online dengan total kerugian rp1 triliun.
melihat data yang banyak dan terus berulang pada momen tertentu, menurut dia, satgas perlindungan konsumen digital diharapkan dapat merespons tindak kejahatan yang merugikan konsumen secara segera.
salah satu caranya, kata dia, satgas tersebut dapat membuat kanal atau platform bersama yang di dalamnya menginformasikan data penipuan transaksi belanja online yang sedang ditangani, sedang terjadi dan perkembangan penangannya kepada publik.
"dalam kanal itu juga bisa dibuat materi edukasi untuk konsumen digital untuk mencegah perangkap penipu transaksi belanja online,” kata dia.
selain itu, dia juga juga meminta perhatian khusus dari pihak marketplace dan e-commerce untuk lebih ketat membuat syarat verifikasi untuk seller atau distributor yang menjual produknya.
"tujuannya agar ketika aktivitas penipuan transaksi belanja online dapat ditindaklanjuti dengan cepat, seperti mengganti rugi konsumen yang menjadi korban penipuan,” kata dia.
kemudian, menurut dia, bumn telekomunikasi berperan penting dalam memperketat verifikasi kartu telepon yang bekerja sama dengan berbagai operator.
"misalnya, data yang digunakan untuk mendaftar di operator tertentu, tidak bisa digunakan lagi untuk mendaftar di operator lain ketika terbukti pernah melakukan penipuan transaksi belanja online,” katanya.
menurut dia, keberadaan satgas itu pun akan menjadi bagian penting yang perlu dikembangkan dan dimasukkan ke dalam revisi undang-undang (uu) nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
dia memastikan komisi vi bersama mitra akan menyusun revisi uu perlindungan konsumen seteliti mungkin dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi dari transaksi digital yang ada.
"ini demi konsumen yang berdaya dan terpenuhi hak-hak nya yang selama ini terpinggirkan atau rentan dalam suatu transaksi khususnya di ranah digital,” kata dia.
terpisah, registrasi pelanggan jasa telekomunikasi atau kartu sim yang selama ini menggunakan data nik dan nomor kartu keluarga (kk) bakal ditingkatkan dengan menggunakan biometrik pengenalan wajah (face recognition).
hal ini dilakukan guna meningkatkan keamanan digital secara nasional melalui peraturan menteri tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler (rpm registrasi pelanggan yang mengatur ketentuan teknis registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.
menurut laman resmi kementerian komunikasi dan digital (kemkomdigi), pihaknya mengatakan bahwa registrasi pelanggan jasa telekomunikasi yang menggunakan data nik dan no.kk banyak disalahgunakan dengan menggunakan identitas milik orang lain untuk tujuan kejahatan antara lain penyebaran hoaks, judi online, sms spamming hingga penipuan.
sejatinya, rancangan peraturan menteri komunikasi dan digital tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler (rpm registrasi pelanggan), merupakan salah satu rpm yang masuk dalam program kerja kementerian komunikasi dan digital tahun anggaran 2025.
berdasarkan peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi (pm 5/2021) dilakukan dengan menggunakan nomor induk kependudukan (nik) dan nomor kartu keluarga (no.kk) sebagai identitas calon pelanggan jasa telekomunikasi.
untuk menindaklanjuti amanat yang tertuang pada pasal 46 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dimana instansi pemerintah memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebelum menetapkan keputusan.
pihak kemkomdigi mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat luas memberi masukan terhadap rpm registrasi pelanggan dari tanggal 17 s.d 26 november 2025. adapun masukan dan tanggapan dapat disampaikan melalui email kejasatel@mail.komdigi.go.id.
berikut materi muatan baru dalam rpm registrasi pelanggan:
kewajiban registrasi bagi calon pelanggan jasa telekomunikasi wni berupa: 1) nomor msisdn atau nomor pelanggan jasa telekomunikasi; dan 2) data kependudukan berupa: a) nik; dan b) data kependudukan biometrik berupa teknologi pengenalan wajah (face recognition).
ketentuan registrasi calon pelanggan jasa telekomunikasi belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah, sehingga belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan belum merekam data kependudukan biometrik, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menggunakan identitas pelanggan jasa telekomunikasi prabayar untuk registrasi bagi warga negara indonesia berupa nomor mobile subsciber integrated services digital network (msisdn) atau nomor pelanggan jasa telekomunikasi yang digunakan serta data kependudukan berupa nik calon pelanggan dimaksud, serta data kependudukan berupa nik dan data biometrik kepala keluarga sesuai dengan data yang tercantum dalam kartu keluarga.
kewajiban registrasi bagi pelanggan jasa telekomunikasi yang memanfaatkan esim wajib menggunakan identitas pelanggan jasa telekomunikasi prabayar untuk registrasi berupa: (1) nomor msisdn atau nomor pelanggan jasa telekomunikasi; dan (2) nik dan data kependudukan biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition).
hal-hal pokok yang diatur dalam rpm registrasi pelanggan, antara lain:
registrasi pelanggan jasa telekomunikasi baik prabayar maupun pasca bayar; b. keamanan data pelanggan jasa telekomunikasi;
pelindungan nomor pelanggan jasa telekomunikasi;
pengawasan dan pengendalian; dan
ketentuan peralihan.
implementasi pelaksanaan ketentuan rpm registrasi pelanggan dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
registrasi pelanggan masih dapat dilakukan dengan menggunakan data kependudukan berupa nik dan no. kk selama 1 (satu) tahun sejak peraturan menteri diundangkan, sedangkan untuk biometrik pengenalan wajah (face recognition) masih bersifat opsional.
hal ini diperlukan untuk memberikan ruang sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan menjamin kesiapan penyelenggara telekomunikasi;
setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, maka registrasi pelanggan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan identitas nik dan data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition); dan
ketentuan registrasi pelanggan dengan menggunakan data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition) hanya berlaku bagi pelanggan baru, sedangkan bagi pelanggan jasa telekomunikasi eksisting yang sudah teregistrasi dengan menggunakan data kependudukan nik dan no. kk tidak diwajibkan (opsional) melakukan registrasi ulang dengan menggunakan identitas nik dan data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition).
sementara itu, direktur jenderal pengawasan ruang digital, kementerian komunikasi dan digital (komdigi) alexander sabar menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, peneliti, dan penegak hukum menjadi kunci dalam membangun kebijakan kriminal digital berbasis data dan ilmu pengetahuan.
"selain itu pentingnya reformasi hukum dan menempatkan kriminologi indonesia sebagai salah satu pusat referensi ilmiah dan kebijakan, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem digital yang aman, adil, dan berkeadaban," kata alexander sabar.
hal tersebut ditegaskan alexander sabar dalam acara seminar nasional kriminologi indonesia di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas indonesia (fisip ui) kota depok, jawa barat.
menurut dia, era digital merupakan era di mana semua aspek dalam kehidupan lebih banyak memanfaatkan media digital, terjadi transformasi dari konvensional ke era digital, begitu pula dengan transformasi kejahatan di era digital.
pelaku dalam melakukan tindak kejahatan, kata dia, memanfaatkan internet sebagai alat komunikasi yang cepat dan mudah digunakan, juga internet menciptakan hubungan transnasional, serta menciptakan peluang hubungan tidak terbatas secara geografis.
"selain itu, internet memiliki sifat natural yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan jenis kejahatan baru, seperti hacking, deep fake, piracy, dan sebagainya," ujarnya.
dia mengatakan perkembangan era digital membawa tantangan baru yang semakin kompleks.
kejahatan siber, penyalahgunaan media sosial, serta munculnya bentuk kriminalitas berbasis teknologi mengubah lanskap kejahatan sekaligus cara penanggulangannya.
"kondisi ini menuntut adanya pembaruan kurikulum, inovasi metode penelitian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kriminologi agar tetap relevan dengan dinamika zaman," ujarnya.
sementara itu, guru besar kriminologi fisip ui prof. muhammad mustofa menjelaskan kriminologi digital merupakan bidang interdisipliner yang mengkaji dampak teknologi digital terhadap kejahatan, penegakan hukum, sistem peradilan, dan masyarakat.
“bidang ini tidak hanya membahas kejahatan siber tradisional, tetapi juga bagaimana alat digital, data, dan teknologi baru membentuk perilaku kriminal, viktimisasi, dan respons masyarakat,” ujarnya.
mustofa juga menyoroti sejumlah bidang penting dalam studi kriminologi digital, antara lain dampak digitalisasi terhadap perubahan pola dan metode kejahatan.
selain itu kejahatan siber, termasuk peretasan, penipuan online, dan pencurian identitas, forensik digital untuk ekstraksi data dan analisis bukti, adaptasi penegak hukum, seperti kepolisian prediktif berbasis ai.
"selanjutnya pola viktimisasi siber dan strategi pencegahan, serta keterlibatan warga melalui platform digital dalam pelaporan dan pemantauan komunitas," ujarnya.
di sisi lain, ombudsman ri meminta kementerian komunikasi dan digital (komdigi) meningkatkan pengawasan situs judi daring atau online, dalam kuliah umum di universitas muhammadiyah malang (umm), malang, jawa timur.
anggota ombudsman ri yeka hendra fatika menuturkan dari tahun ke tahun, ekosistem judi daring semakin adaptif, sehingga pemberantasan judi daring tidak cukup dilakukan melalui tindakan pemblokiran semata.
"upaya tersebut harus diiringi dengan pengawasan berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi publik untuk mencegah dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan," ungkap yeka, seperti dikonfirmasi di jakarta.
dia menekankan judi daring bukan merupakan solusi, melainkan membahayakan dan tidak ada yang berakhir bahagia.
dengan demikian sebagai bentuk kontribusi strategis, ori mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum sebagai dasar pemberantasan judi daring.
dalam aspek teknis, ombudsman meminta komdigi berperan aktif dalam proses pemblokiran situs serta pengawasan ruang digital.
selain itu, yeka menekankan pentingnya peran polri dan kejaksaan agung dalam menindak pelaku kejahatan judi daring, serta pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk), otoritas jasa keuangan (ojk), dan bank indonesia (bi) dalam mengawasi aliran dana hasil perjudian.
tak hanya pendekatan represif, ombudsman menilai pendekatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi publik juga perlu diperkuat agar masyarakat memahami risiko hukum dan sosial dari praktik perjudian daring.
dia menilai koordinasi lintas sektor dan kerja sama internasional juga penting, mengingat aktivitas judi daring bersifat lintas negara.
sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, ori menegaskan perannya dalam mengawasi kinerja komdigi khususnya dalam pengawasan ekosistem digital dan pemutusan akses situs judi daring.
"take down situs judi online sebagai bagian dari fungsi pengawasan ruang digital oleh komdigi apabila tidak dilakukan dan terdapat potensi malaadministrasi dalam pelaksanaannya, maka masyarakat dapat melaporkan ke ombudsman atau ombudsman melakukan inisiatif pemeriksaan terhadap isu tersebut," ucap dia.
pada kesempatan yang sama, ombudsman ri juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan universitas muhammadiyah malang (umm) sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan implementasi tridharma perguruan tinggi.
penandatanganan dilakukan oleh ketua ombudsman ri mokhammad najih bersama rektor umm nazaruddin malik.
komitmen ombudsman ri, melalui ombudsman perwakilan jawa timur, yakni bersinergi dengan berbagai pihak terutama perguruan tinggi untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
sinergi tersebut juga sekaligus untuk membangun sebuah sistem pengawasan pelayanan publik yang profesional dan adil agar terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang bebas dari segala bentuk praktik malaadministrasi. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 21 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan