Kapolda Sumsel: Protes Hasil Pemilu Jangan Ganggu Ketenangan Masyarakat !

Reporter: Maryati |

Editor: Zen Bae |

Senin , 19 Feb 2024 - 10:51

Irjen Pol A. Rachmad Ariwibowo, Kapolda Sumsel-FOTO : ANTARA-

MURATARA - Kabupaten Musirawas Utara (Muratara) menjadi sorotan setelah pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024.

Pasca pengumuman hasil, sejumlah kelompok masyarakat di sana mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan cara memblokir Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), yang mengkhawatirkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Namun, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol A Rachmad Wibowo, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidaklah tepat.

Kapolda Sumsel, dalam kunjungannya untuk memantau situasi keamanan pasca Pemilu di Kabupaten Muratara, pada hari Ahad, menegaskan bahwa protes terhadap hasil Pemilu tidak seharusnya dilakukan dengan cara yang dapat mengganggu mobilitas dan keamanan masyarakat.

"Protes terhadap hasil pemilu tidak perlu dengan cara memblokir jalan lintas Sumatera (Jalinsum) di Kabupaten Muratara karena dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta mobilitas masyarakat," tegas Kapolda Sumsel.

Dia menyampaikan keprihatinannya atas tiga kejadian pemblokiran Jalinsum oleh massa yang terjadi dalam satu hari pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Kapolda Sumsel memberikan saran kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil Pemilu untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan banyak pihak.

Menurutnya, protes tersebut sebaiknya disampaikan kepada pihak yang berwenang, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang bertugas mengawasi proses Pemilu.

"Jika ada masyarakat yang keberatan dengan hasil Pemilu 2024, bisa menyampaikan ke KPU dan Bawaslu selaku pengawas," jelasnya.

kapolda sumsel: protes hasil pemilu jangan ganggu ketenangan masyarakat !                            muratara - kabupaten musirawas utara (muratara) menjadi sorotan setelah pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) pada 14 februari 2024.
pasca pengumuman hasil, sejumlah kelompok masyarakat di sana mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan cara memblokir jalan lintas sumatera (jalinsum), yang mengkhawatirkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
namun, kapolda sumatera selatan, irjen pol a rachmad wibowo, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidaklah tepat.
baca juga:kapolda sumsel turun langsung ke muratara : ini imbauannya untuk masyarakat !
baca juga:aksi protes massa di muratara : diduga terjadi kecurangan rekapitulasi suara, blokir jalinsum !
kapolda sumsel, dalam kunjungannya untuk memantau situasi keamanan pasca pemilu di kabupaten muratara, pada hari ahad, menegaskan bahwa protes terhadap hasil pemilu tidak seharusnya dilakukan dengan cara yang dapat mengganggu mobilitas dan keamanan masyarakat.
"protes terhadap hasil pemilu tidak perlu dengan cara memblokir jalan lintas sumatera (jalinsum) di kabupaten muratara karena dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta mobilitas masyarakat," tegas kapolda sumsel.
dia menyampaikan keprihatinannya atas tiga kejadian pemblokiran jalinsum oleh massa yang terjadi dalam satu hari pada sabtu, 17 februari 2024. 
baca juga:diseruduk 'ular besi', dua pemuda di prabumulih meregang nyawa di tempat
baca juga:perkembangan terbaru : 16 tersangka terlibat korupsi bts 4g, apa kata kejaksaan agung ?
kapolda sumsel memberikan saran kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan banyak pihak.
menurutnya, protes tersebut sebaiknya disampaikan kepada pihak yang berwenang, seperti komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilu (bawaslu), yang bertugas mengawasi proses pemilu.
"jika ada masyarakat yang keberatan dengan hasil pemilu 2024, bisa menyampaikan ke kpu dan bawaslu selaku pengawas," jelasnya.
baca juga:karantina bakauheni gagalkan penyelundupan 2.830 ekor satwa ilegal asal palembang
baca juga:korupsi pendapatan desa : mantan kades bukit batu ditahan, kejari oki sita aset tersangka !
kapolda menekankan bahwa penyampaian keberatan melalui jalur yang tepat akan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah.
menurut kapolda, jika terdapat dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam proses pemilu, masyarakat dapat melaporkannya kepada bawaslu dengan menyertakan bukti yang kuat.
bawaslu akan melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi kepada kpu untuk menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“jika ada hal yang tidak puas dengan angka perolehan suara pemilu 2024 silakan tanya ke kpu dan melapor ke bawaslu. penyelesaian masalah itu ada mekanismenya, jangan blokir dan turun ke jalan karena tidak akan merubah angka peroleh suara," tambahnya.
kapolda juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian masalah melalui mekanisme hukum yang berlaku.
hal ini diharapkan dapat menghindari terjadinya gejolak sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan di masyarakat.
dalam konteks demokrasi, protes terhadap hasil pemilu adalah hak yang sah bagi setiap warga negara.
namun, kapolda sumsel mengingatkan bahwa pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tidak merugikan pihak lain.
sikap yang bijak dan pemahaman akan proses hukum dapat mencegah terjadinya konflik dan menjaga kedamaian serta keamanan bersama. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 20 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan