Limpahkan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024 ke JPU, Kasi Pidsus: Kerugiannya Hampir Rp12 M

Reporter: Prabu Agustian |

Editor: Maryati |

Jumat , 07 Nov 2025 - 20:03

Penyerahan berkas perkara dan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada prabumulih 2024 kepada JPU. -Foto : Prabu Agustian-

KORANPALPOS.COM - Proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih tahun 2024 terus bergulir.

Setelah melalui serangkaian penyidikan intensif, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih akhirnya resmi melimpahkan berkas perkara beserta tiga orang tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kamis, 6 November 2025.

Pelimpahan tersebut dilakukan di ruang Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Prabumulih dengan pengamanan dan pengawasan ketat.

Tiga orang tersangka yang diserahkan kepada JPU masing-masing adalah MD (Martha Dinata) selaku Ketua KPU Prabumulih, YA (Yasrin Abidin) yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Prabumulih, dan SY (Syahrul) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Ketiganya hadir didampingi oleh kuasa hukum masing-masing selama proses administrasi pelimpahan berlangsung.

Pelimpahan tersebut disaksikan langsung oleh Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Prabumulih, Safe’i SH MH, dan Kasi Intelijen, Aji Martha SH.

Menurut keterangan resmi dari Kejaksaan, proses pelimpahan dilakukan setelah seluruh kelengkapan hukum dan administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formil maupun materiil oleh penyidik.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Khristia Lutfiasandhi SH MH, melalui Kasi Pidsus Safe’i SH MH, menjelaskan bahwa pelimpahan perkara ini merupakan tindak lanjut setelah penyidik memastikan seluruh unsur dan alat bukti terpenuhi. “Berkas dan para tersangka telah kami nyatakan lengkap dan secara resmi kami limpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk tahap penuntutan. Proses ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menegakkan hukum secara transparan dan profesional,” ujar Safe’i kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

Safe’i menambahkan bahwa para tersangka diduga kuat melakukan penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari Pemerintah Kota Prabumulih untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Dugaan penyimpangan tersebut mencakup beberapa kegiatan dan pembiayaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Safe’i menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang dikumpulkan, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

limpahkan tiga tersangka korupsi dana hibah pilkada 2024 ke jpu, kasi pidsus: kerugiannya hampir rp12 m                            koranpalpos.com - proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota prabumulih tahun 2024 terus bergulir. 
setelah melalui serangkaian penyidikan intensif, penyidik kejaksaan negeri (kejari) prabumulih akhirnya resmi melimpahkan berkas perkara beserta tiga orang tersangka kepada jaksa penuntut umum (jpu) pada kamis, 6 november 2025.
pelimpahan tersebut dilakukan di ruang seksi tindak pidana khusus (pidsus) kejari prabumulih dengan pengamanan dan pengawasan ketat.
baca juga:patroli malam wujudkan kamtibmas kondusif 
baca juga:jumat berkah, polsek rambang bagikan bubur kacang hijau 
tiga orang tersangka yang diserahkan kepada jpu masing-masing adalah md (martha dinata) selaku ketua kpu prabumulih, ya (yasrin abidin) yang menjabat sebagai sekretaris kpu prabumulih, dan sy (syahrul) selaku pejabat pembuat komitmen (ppk) dalam pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pilkada serentak 2024.
ketiganya hadir didampingi oleh kuasa hukum masing-masing selama proses administrasi pelimpahan berlangsung.
pelimpahan tersebut disaksikan langsung oleh kasi tindak pidana khusus (pidsus) kejari prabumulih, safe’i sh mh, dan kasi intelijen, aji martha sh.
baca juga:satlantas polres oki blokir ribuan stnk pelanggar
baca juga:pelaku curas dpo, tertangkap dalam ops musi
menurut keterangan resmi dari kejaksaan, proses pelimpahan dilakukan setelah seluruh kelengkapan hukum dan administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formil maupun materiil oleh penyidik.
kepala kejaksaan negeri (kajari) prabumulih, khristia lutfiasandhi sh mh, melalui kasi pidsus safe’i sh mh, menjelaskan bahwa pelimpahan perkara ini merupakan tindak lanjut setelah penyidik memastikan seluruh unsur dan alat bukti terpenuhi. “berkas dan para tersangka telah kami nyatakan lengkap dan secara resmi kami limpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk tahap penuntutan. proses ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menegakkan hukum secara transparan dan profesional,” ujar safe’i kepada wartawan, kamis (6/11/2025).
safe’i menambahkan bahwa para tersangka diduga kuat melakukan penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari pemerintah kota prabumulih untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024. dugaan penyimpangan tersebut mencakup beberapa kegiatan dan pembiayaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
safe’i menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang dikumpulkan, para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
“ketiganya disangka telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” tegas safe’i.
dijelaskan safe’i pasal-pasal tersebut mengatur ancaman pidana yang berat, yakni hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga rp1 miliar bagi para pelaku tindak pidana korupsi. “kami berharap proses hukum ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar berhati-hati dalam mengelola dana publik,” tambahnya.
pada kesempatan itu pula safe’i menuturkan nilai kerugian keuangan negara akibat kasus ini mengalami peningkatan dibandingkan penghitungan sebelumnya. safe’i mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil audit terbaru dari auditor independen, total kerugian negara yang sebelumnya diperkirakan sekitar rp6,1 miliar, kini meningkat hampir dua kali lipat menjadi rp11.875.791.149 atau hampir rp12 miliar.
“audit lanjutan menemukan sejumlah komponen pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan, tidak sah, serta tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai. beberapa pengeluaran bahkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, kerugiannya hampir dua belas miliar tepatnya 11,8 miliar rupiah” ungkap safe’i.
pria asal jambi ini menjelaskan, kenaikan nilai kerugian tersebut terjadi setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh dokumen pertanggungjawaban, bukti transaksi, serta hasil penggunaan dana hibah. beberapa temuan menunjukkan adanya belanja ganda, mark-up anggaran, hingga kegiatan fiktif yang menggunakan dana hibah dari apbd kota prabumulih.
dalam kesempatan yang sama, safe’i menegaskan bahwa kejari prabumulih berkomitmen untuk terus memberantas tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu, terlebih jika melibatkan dana publik atau keuangan negara.
“kami tidak akan mentolerir penyalahgunaan dana negara dalam bentuk apapun. tugas kami adalah memastikan uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
ia menambahkan bahwa penanganan kasus korupsi merupakan prioritas utama kejaksaan negeri prabumulih, terutama di sektor publik yang menyangkut dana hibah, bantuan sosial, serta anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik. 
“kami ingin menunjukkan bahwa penegakan hukum di prabumulih berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. tidak ada pihak yang kebal hukum,” ujarnya menambahkan.
usai pelimpahan tahap kedua ke jaksa penuntut umum, langkah selanjutnya adalah penyerahan berkas perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) palembang. menurut safe’i, seluruh proses administrasi dan kelengkapan berkas kini sedang difinalisasi agar segera bisa disidangkan.
“berkas perkara atas nama ketiga tersangka segera kami kirimkan ke pengadilan tipikor palembang untuk disidangkan. kami berharap proses persidangan nanti bisa berlangsung cepat dan transparan sehingga kebenaran materiil dapat terungkap,” jelasnya.
safe’i juga memastikan bahwa selama proses persidangan nanti, kejaksaan akan menyiapkan tim penuntut umum yang berpengalaman dalam menangani perkara korupsi. “kami akan menghadirkan bukti-bukti yang kuat di pengadilan. tujuan kami bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian keuangan negara,” tandasnya. (abu)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 9 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan