Dorong Penggunaan E10 , Pertamina dan SPBU Swasta Kolaborasi Jaga Pasokan BBM

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Senin , 20 Oct 2025 - 17:05

Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Vivo turut mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM)-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa keputusan terkait kerja sama impor bahan bakar minyak (BBM) dengan pengelola SPBU swasta sudah diumumkan.

"Masih berjalan terus saat ini dengan Badan Usaha BBM Swasta, akan segera ada keputusan. Saya dengar akan ada beberapa, tetapi kita akan tetap terus," ucap Simon di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dia menjelaskan pembahasan mengenai hal tersebut masih berlangsung antara Pertamina dan sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM.

Simon, mengatakan baik Pertamina maupun pengelola SPBU swasta saling terbuka satu sama lain.

"Seperti yang selalu kami sampaikan, (kami) open book jadi komersialnya secara terbuka. Semua bisa, bisa secara terbuka," ucap dia.

Pertamina juga berharap mekanisme pembelian base fuel oleh pengelola SPBU swasta dapat membantu menjaga stabilitas harga BBM di masyarakat agar tidak terjadi kenaikan.

"Kami berharap agar harga yang ada di masyarakat tidak terjadi kenaikan, jadi harganya tetap," kata dia.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga mengatakan PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU bp) sepakat menindaklanjuti kerja sama impor bahan bakar minyak (BBM) ke pembicaraan yang lebih teknis.

“Vivo, APR, dan AKR sudah sepakat untuk menindaklanjuti pembicaraan lebih teknis,” ujar Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, Senin (06/10/2025).

Roberth mengatakan tahap selanjutnya dari pembahasan kerja sama impor BBM adalah kesepakatan ihwal dokumen pernyataan dalam rangka menjaga Good Corporate Governance (GCG) dan regulasi, seperti pernyataan antimonopoli, pencucian uang, penyuapan, dan lain-lain.

dorong penggunaan e10 , pertamina dan spbu swasta kolaborasi jaga pasokan bbm                            koranpalpos.com - direktur utama pertamina simon aloysius mantiri menyampaikan bahwa keputusan terkait kerja sama impor bahan bakar minyak (bbm) dengan pengelola spbu swasta sudah diumumkan.
"masih berjalan terus saat ini dengan badan usaha bbm swasta, akan segera ada keputusan. saya dengar akan ada beberapa, tetapi kita akan tetap terus," ucap simon di kompleks istana kepresidenan, jakarta.
dia menjelaskan pembahasan mengenai hal tersebut masih berlangsung antara pertamina dan sejumlah badan usaha swasta penyedia bbm.
simon, mengatakan baik pertamina maupun pengelola spbu swasta saling terbuka satu sama lain.
baca juga: bphtb dan pbg resmi gratis, kemendagri dorong daerah dukung rumah layak untuk rakyat kecil
baca juga:whoosh di persimpangan : cepat di rel, berat di neraca !
"seperti yang selalu kami sampaikan, (kami) open book jadi komersialnya secara terbuka. semua bisa, bisa secara terbuka," ucap dia.
pertamina juga berharap mekanisme pembelian base fuel oleh pengelola spbu swasta dapat membantu menjaga stabilitas harga bbm di masyarakat agar tidak terjadi kenaikan.
"kami berharap agar harga yang ada di masyarakat tidak terjadi kenaikan, jadi harganya tetap," kata dia.
sebelumnya, pertamina patra niaga mengatakan pt vivo energy indonesia (vivo) dan pt aneka petroindo raya (apr)-akr corporindo tbk (pengelola spbu bp) sepakat menindaklanjuti kerja sama impor bahan bakar minyak (bbm) ke pembicaraan yang lebih teknis.
baca juga:presiden prabowo perketat sop mbg untuk cegah insiden keracunan
baca juga: legalitas sumur minyak rakyat: babak baru energi mandiri di sumsel
“vivo, apr, dan akr sudah sepakat untuk menindaklanjuti pembicaraan lebih teknis,” ujar pj corporate secretary pertamina patra niaga roberth mv dumatubun, senin (06/10/2025).
roberth mengatakan tahap selanjutnya dari pembahasan kerja sama impor bbm adalah kesepakatan ihwal dokumen pernyataan dalam rangka menjaga good corporate governance (gcg) dan regulasi, seperti pernyataan antimonopoli, pencucian uang, penyuapan, dan lain-lain.
selain itu, badan usaha pengelola spbu swasta nantinya akan menyampaikan komoditi yang dibutuhkan, membahas kesepakatan terkait spesifikasi produk, key terms, serta syarat dan ketentuan umum.
sementara itu, stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu) vivo turut mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (bbm) menyusul spbu shell dan bp yang telah mengalami kelangkaan bbm sejak pertengahan agustus.
baca juga:jurnalisme beretika jadi pilar edukasi publik: kasus trans7 dan pelajaran dari dunia pesantren
baca juga:dpr anggap kendala program makan bergizi gratis sebagai hal wajar
"mohon maaf kepada pelanggan setia kami. saat ini bbm jenis bensin (revvo90, revvo92, dan revvo95) belum tersedia di seluruh lokasi spbu vivo," tulis manajemen vivo melalui akun instagram resminya yang bernama pengguna spbuvivo.
akan tetapi, pasokan bbm jenis diesel seperti diesel primus plus masih tersedia di semua spbu vivo.
"kami terus berupaya menyediakan produk bbm berkualitas agar dapat kembali melayani kamu secepatnya," tulis manajemen vivo.
sebelumnya, direktur vivo leonard mamahit mengatakan, stok bbm spbu vivo hanya akan bertahan hingga pertengahan oktober.
dalam rangka menjaga ketersediaan stok, vivo telah menjalin komunikasi dengan pertamina patra niaga.
pada jumat (26/9), pertamina patra niaga menjalin sebuah kesepakatan jual beli bahan bakar murni (base fuel) dengan pt vivo energy indonesia (vivo).
dalam kesepakatan tersebut, termaktub persetujuan vivo ihwal pembelian 40 ribu barel base fuel dari 100 ribu barel yang diimpor oleh pertamina patra niaga.
akan tetapi, dalam rapat dengar pendapat dengan komisi xii dpr ri di jakarta, rabu (1/10), diungkapkan bahwa vivo membatalkan kesepakatan tersebut karena temuan etanol sekitar 3,5 persen pada hasil uji lab base fuel.
kemudian, pada senin (6/10), pertamina patra niaga mengatakan, pt vivo energy indonesia (vivo) dan pt aneka petroindo raya (apr)-akr corporindo tbk (pengelola spbu bp) sepakat menindaklanjuti kerja sama impor bahan bakar minyak (bbm) ke pembicaraan yang lebih teknis.
"beberapa badan usaha swasta sudah dalam tahap nego dengan syarat dan ketentuan yang disampaikan. kami coba bantu dari sisi penyediaannya," ujar pj corporate secretary pertamina patra niaga roberth mv dumatubun ketika dihubungi antara dari jakarta, senin (13/6/2025).
terpisah, direktur utama pt pertamina (persero) simon aloysius mantiri menyatakan bahwa pertamina mendukung kebijakan pemerintah terkait penerapan campuran etanol sebesar 10 persen pada bahan bakar minyak (bbm).
"kami akan dukung arahan pemerintah," kata simon di kompleks istana kepresidenan, jakarta.
pencampuran etanol dalam bbm, menurut simon, juga telah diterapkan di berbagai negara, termasuk brasil yang bahkan mewajibkan penggunaan bahan bakar dengan kandungan etanol hingga 100 persen di sejumlah wilayah.
"kami tahu bahwa di beberapa negara sudah banyak yang mencampur etanol. bahkan di brasil, sudah beberapa tempat itu campuran 100 persen mandatori sudah e-100. tempat lain mungkin hanya e-20," katanya.
dia menjelaskan langkah tersebut juga sejalan dengan inisiatif pertamina dalam mendorong transisi energi dan pengurangan emisi pada produk bbm.
"ini juga bagian dari inisiatif kami juga mendorong transisi energi dan penciptaan emisi yang lebih rendah utamanya dari produk bbm," ucap simon.
sebelumnya, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia menyampaikan presiden prabowo subianto menyetujui mandatori campuran etanol 10 persen untuk bahan bakar minyak (bbm), dalam rangka mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor bbm.
"kemarin malam sudah kami rapat dengan bapak presiden. bapak presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol (e10)," kata bahlil di jakarta, selasa (7/10/2025).
dengan demikian, lanjut bahlil, indonesia akan mewajibkan campuran bensin dengan etanol untuk membuat bbm yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bbm.
"agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan," kata bahlil.
direktur jenderal energi baru, terbarukan, dan konservasi energi kementerian esdm eniya listiani dewi menyampaikan mobil-mobil di indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol dalam bahan bakar minyak hingga 20 persen.
sedangkan, guru besar fakultas teknik universitas brawijaya prof wardana menyatakan campuran etanol 10 persen pada bahan bakar minyak (bbm) jenis e10 masih dalam batas aman penggunaan, sehingga tidak memberikan dampak negatif pada kondisi mesin kendaraan, sebaliknya justru mesin lebih bagus.
prof wardana di kota malang, jawa timur, jumat, mengatakan campuran etanol yang dilakukan secara terukur justru mampu meningkatkan oktan pada bahan bakar.
"sampai 30 persen masih bagus, itu hasil penelitian. efisiensi malah tinggi apalagi 10 persen sudah meningkatkan oktan bahan bakar, justru mesinnya lebih bagus," kata prof wardana di kota malang, jawa timur.
maka dari itu, prof wardana mempertanyakan adanya informasi maupun isu yang menyatakan bahwa kandungan etanol bisa berdampak bagi kondisi mesin.
"makanya saya bertanya-tanya soal kabar negatif soal ini, sehingga isu itu tidak tahu ya dari mana. itu hasilnya bagus, kualitas mesin menjadi bagus," ucapnya.
selain itu, keputusan pemerintah menggunakan bbm jenis e10 disebutnya menjadi strategis untuk menciptakan kemandirian energi nasional.
dia menilai digunakannya bbm jenis e10 akan mampu memangkas ekspor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di tanah air.
oleh karena itu, dengan langkah ini disebutnya pemerintah bukan hanya bertujuan menciptakan kemandirian tapi juga ketahanan energi.
"kita kan impor sekitar 1 juta barel itu kira-kira 60 persen impor dari total bahan bakar yang dipakai, kalau memakai yang 10 persen mungkin berkurang 10 persen impornya," ujar dia.
meski demikian, pemerintah diingatkan supaya membentuk strategi jangka panjang untuk memastikan kemandirian energi nasional bisa berjalan terus.
untuk strategi jangka panjang, salah satunya dengan mengoptimalkan ketersediaan sumber daya energi dengan membangun fasilitas instalasi secara merata.
"seperti geotermal, matahari, angin, itu potensi besar. ini yang harus dibangun terus pembangkitnya jangan berhenti," kata dia.
terpisah, pakar industri otomotif dari institut teknologi bandung (itb) yannes martinus pasaribu menilai rencana pemerintah dalam menerapkan bahan bakar minyak (bbm) e10 atau pencampuran ethanol sebanyak 10 persen, merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan akan impor.
“upaya masuk ke e10 secara konseptual ideal, sebab di atas kertas bisa mendukung pengurangan impor bbm sampai dengan 70 persen, menurunkan emisi co sampai 20-30 persen, hidrokarbon 10 persen, serta partikel hingga 40 persen tanpa modifikasi,” kata yannes.
kebijakan ini secara konseptual, kata dia, sangat ideal karena mampu memberikan manfaat ekonomi, lingkungan, sekaligus sosial.
ia memperkirakan penerapan e10 juga dapat menciptakan lebih dari 80.000 lapangan kerja baru di sektor pertanian melalui pengembangan bahan baku bioetanol, seperti tebu dan kelapa sawit.
di sisi lain, kendaraan keluaran tahun 2010 ke atas, menurut yannes, pun sudah siap mengkonsumsi e10 karena memiliki material tahan etanol, sistem injeksi modern, dan mesin standar emisi euro 4 hingga euro 5.
bbm dengan campuran etanol ini juga memiliki angka oktan yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pembakaran hingga 30 persen dan mencegah gejala knocking pada mesin.
“untuk mobil tahun 2010 ke atas, penambahan etanol memberikan efek positif. angka oktan yang lebih tinggi bisa mencegah knocking dan meningkatkan efisiensi pembakaran hingga 20–30 persen. desainnya memang disiapkan untuk konsumsi bahan bakar beretanol hingga e10, bahkan lebih.” ujar yannes.
namun, yannes menambahkan kesiapan produksi etanol dalam negeri masih menjadi tantangan besar.
“jika kita mengonsumsi sekitar 37,9 juta kiloliter bensin per tahun dan akan memakai nol persen etanol dalam bensin, berarti kita butuh 3,79 juta kiloliter etanol, sedangkan kapasitas produksi molase tebu dan produk sampingan kelapa sawit tahun 2024 baru sekitar 0,006 juta kiloliter,” imbuhnya.
kondisi ini berpotensi menimbulkan persaingan lahan dengan sektor pangan serta mendorong kenaikan harga bbm jika harus mengandalkan impor etanol.
yannes menegaskan, untuk mencapai kemandirian energi secara ideal, kebijakan transisi harus berbasis potensi wilayah dan menggunakan pendekatan multijalur agar hasilnya efisien dan berkelanjutan.
saat ini, pemerintah masih menyusun peta jalan atau roadmap pengimplementasian e10.
rencana untuk mengembangkan e10 berangkat dari keberhasilan pemerintah mengimplementasikan biodiesel, dari yang semula b10 atau campuran 10 persen minyak mentah sawit (crude palm oil/cpo) dengan 90 persen solar untuk bahan bakar diesel.
kebijakan biodiesel tersebut sudah berkembang hingga b40. bahkan untuk 2026, pemerintah menargetkan pengimplementasian b50.
menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia menjelaskan implementasi e10 masih menunggu persiapan pabrik etanol, baik yang berbahan baku tebu maupun singkong.
langkah tersebut selaras dengan arahan presiden prabowo subianto soal pembangunan industri etanol. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 21 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan