Legalitas Sumur Minyak Rakyat: Babak Baru Energi Mandiri di Sumsel

Reporter: Encep |

Editor: Dahlia |

Jumat , 17 Oct 2025 - 20:56

Gubernur Sumsel Herman Deru mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau umur minyak rakyat di Kecamatan Keluang Kabupaten Muba-Foto : Istimewa-

KORANPALPOS.COM - Sebuah momen bersejarah bagi masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) terjadi pada Kamis (16/10/2025), ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Sumsel H. Herman Deru meninjau sumur minyak rakyat di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Kunjungan tersebut menandai babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah, menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang tata kelola sumur minyak masyarakat.

Regulasi ini menjadi tonggak penting legalisasi aktivitas eksplorasi minyak yang selama ini dilakukan secara tradisional oleh masyarakat.

Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada pemerintah pusat atas langkah berani memberikan ruang legal bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya minyak secara sah.

“Selama ini masyarakat hanya bisa berharap. Sekarang mereka bisa mengelola potensi daerahnya sendiri dengan sah. Ini bukan hanya soal energi, tapi juga soal kesejahteraan,” ujar Herman Deru.

Ia menegaskan bahwa dengan dilegalkannya sumur minyak rakyat, masyarakat kini dapat bekerja tanpa rasa takut dan stigma negatif.

Kebijakan ini diharapkan mampu menekan praktik ilegal sekaligus meningkatkan pendapatan warga.

Herman Deru mencontohkan capaian positif Kabupaten Musi Banyuasin yang kini memiliki angka kemiskinan satu digit.

“Bayangkan, baru isu legalisasi saja sudah berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Apalagi jika regulasi ini berjalan penuh,” tambahnya optimistis.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengelolaan sumur minyak rakyat tetap harus melalui koperasi, UMKM, atau BUMD agar pengelolaannya lebih terorganisasi dan sesuai prosedur keselamatan kerja.

legalitas sumur minyak rakyat: babak baru energi mandiri di sumsel                            koranpalpos.com - sebuah momen bersejarah bagi masyarakat sumatera selatan (sumsel) terjadi pada kamis (16/10/2025), ketika menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia bersama gubernur sumsel h. herman deru meninjau sumur minyak rakyat di kecamatan keluang, kabupaten musi banyuasin (muba).
kunjungan tersebut menandai babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah, menyusul diterbitkannya peraturan menteri esdm nomor 14 tahun 2025 tentang tata kelola sumur minyak masyarakat.
regulasi ini menjadi tonggak penting legalisasi aktivitas eksplorasi minyak yang selama ini dilakukan secara tradisional oleh masyarakat.
baca juga:pemprov sumsel pastikan stok bantuan bencana aman hadapi musim hujan 2025
baca juga:sumsel sebagai tuan rumah yang berprestasi
dalam sambutannya, herman deru menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada pemerintah pusat atas langkah berani memberikan ruang legal bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya minyak secara sah.
“selama ini masyarakat hanya bisa berharap. sekarang mereka bisa mengelola potensi daerahnya sendiri dengan sah. ini bukan hanya soal energi, tapi juga soal kesejahteraan,” ujar herman deru.
ia menegaskan bahwa dengan dilegalkannya sumur minyak rakyat, masyarakat kini dapat bekerja tanpa rasa takut dan stigma negatif.
baca juga:pemprov sumsel fasilitasi 22 qori-qoriah terbaik ikuti stqh nasional di sultra 2025
baca juga:deru tegaskan pemangkasan tkd 39 persen jadi momentum efisiensi dan kemandirian fiskal sumsel
kebijakan ini diharapkan mampu menekan praktik ilegal sekaligus meningkatkan pendapatan warga.
herman deru mencontohkan capaian positif kabupaten musi banyuasin yang kini memiliki angka kemiskinan satu digit.
“bayangkan, baru isu legalisasi saja sudah berdampak pada kesejahteraan masyarakat. apalagi jika regulasi ini berjalan penuh,” tambahnya optimistis.
sementara itu, menteri esdm bahlil lahadalia menegaskan bahwa pengelolaan sumur minyak rakyat tetap harus melalui koperasi, umkm, atau bumd agar pengelolaannya lebih terorganisasi dan sesuai prosedur keselamatan kerja.
“mulai hari ini, koperasi dan umkm bisa mengelola sumur minyak secara resmi. tapi tetap harus memperhatikan keselamatan dan lingkungan,” tegas bahlil.
ia menjelaskan bahwa hasil produksi minyak rakyat nantinya akan dihitung sebagai bagian dari produksi nasional, dengan harga jual sebesar 80 persen dari icp (indonesian crude price).
“dengan begitu, tidak ada lagi penjualan ke pihak tidak resmi. semua akan terintegrasi dari hulu hingga hilir,” jelasnya.
kebijakan baru ini disambut antusias oleh masyarakat setempat.
joko dan anita, warga kecamatan keluang, menyebut bahwa aturan tersebut membawa rasa tenang dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
“kami bersyukur sekali. akhirnya kerja keras kami diakui. ini bukan hanya membantu ekonomi keluarga, tapi juga menghidupkan desa,” ungkap anita penuh haru.
dengan adanya legalitas, para pekerja minyak rakyat kini tak hanya mendapat perlindungan hukum, tetapi juga peluang untuk meningkatkan produktivitas melalui dukungan koperasi dan pelatihan resmi dari pemerintah.
kunjungan menteri esdm ke musi banyuasin menjadi simbol kolaborasi nyata antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
dengan regulasi baru tersebut, sumatera selatan diharapkan menjadi daerah mandiri energi yang berdaulat atas sumber daya alamnya serta berkeadilan bagi seluruh warganya.
“ini adalah langkah maju menuju kedaulatan energi rakyat. sumsel siap menjadi contoh bagi provinsi lain,” tutup herman deru penuh keyakinan. (cep/nik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan