Polisi Tangkap Dua Pelaku Dugaan 'Politik Uang' di Manado

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Kamis , 15 Feb 2024 - 09:38

polisi tangkap dua pelaku dugaan 'politik uang' di manado                            manado - satuan tugas "money politik" polda sulawesi utara (sulut) telah berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana pelanggaran pemilu di masa tenang.
tindakan ini dilakukan setelah laporan dari badan pengawas pemilu (bawaslu) sulut.
menurut kepala bidang humas polda sulawesi utara, kombes pol michael irwan thamsil, penangkapan tersebut terjadi di kelurahan teling, kecamatan wanea, manado, pada hari selasa (13/2).
"dua pelaku yang berhasil ditangkap adalah fa dan jw," kata michael thamsil.
baca juga:prabowo-gibran unggul versi quick count pilpres 2024 !
baca juga:hitung cepat tunjukkan pilpres 2024 berpotensi satu putaran
pelaku jw, yang merupakan tim sukses dari salah satu calon legislatif dprd provinsi sulut dapil manado, ditangkap pada selasa sore sekitar pukul 15.30 wita.
dari tangan jw, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti termasuk stiker sebanyak 436 buah, sembilan handphone, uang tunai sebesar rp113.000.000, rekapan jumlah daftar pemilih sebanyak 10 lembar, dan satu buah buku kwitansi.
sementara itu, pelaku fa yang merupakan tim sukses dari calon legislatif dprd kota manado dapil wenang-wanea ditangkap pada selasa malam sekitar pukul 18.30 wita.
dari pelaku fa, polisi menyita barang bukti berupa delapan stiker, dua handphone, uang tunai sebesar rp6.450.000, 129 amplop yang masing-masing berisi uang sebesar rp50.000, dan dua kartu keluarga.
baca juga:tunanetra antusias gunakan hak pilih di pemilu 2024
baca juga:pj walikota palembang ratu dewa salurkan hak politik
berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan polda sulut, kedua pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu.
"kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka," jelas michael thamsil.
tersangka fa dan jw dapat dijerat dengan pasal 523 ayat (2) uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
pasal ini mengatur tentang pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak rp48 juta bagi pelaku tindak pidana tersebut.
baca juga:warga antusias antre coblos di tengah hujan gerimis
baca juga:diguyur hujan, proses pemilu di muara enim kondusif
operasi yang dilakukan oleh satgas "money politik" polda sulut ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam mengantisipasi dan memberantas praktik politik uang yang dapat merusak integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.
penangkapan dua pelaku dugaan politik uang ini telah mendapat reaksi dari berbagai pihak, terutama masyarakat sulawesi utara yang mengharapkan pemilu yang bersih dan adil.
"kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh satgas "money politik" polda sulut. ini menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas politik uang yang merusak demokrasi," ujar salah satu aktivis masyarakat manado yang enggan disebutkan namanya.
tidak hanya itu, bawaslu sulut juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat yang diambil oleh pihak kepolisian.
"kerjasama antara bawaslu dan polda sulut sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu," ucap salah satu anggota bawaslu sulut.
selain melakukan penindakan terhadap pelaku politik uang, upaya pencegahan dan edukasi juga merupakan hal penting dalam menjaga kebersihan pemilu.
kepolisian dan lembaga terkait di sulawesi utara telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya politik uang.
"kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas pemilu. kami berharap masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan adil," ungkap seorang anggota tim edukasi dari bawaslu sulut.
penangkapan dua pelaku dugaan politik uang di manado oleh satgas "money politik" polda sulut telah menunjukkan keseriusan dalam memberantas praktik yang merusak demokrasi.
langkah-langkah penindakan, seperti operasi tangkap tangan, dan upaya pencegahan serta edukasi menjadi kunci dalam menjaga integritas pemilu.
semua pihak, baik pemerintah, kepolisian, bawaslu, maupun masyarakat, perlu bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan